MATRANEWS.id — PDIP Yakin Dukungan Jokowi Menguat untuk Ganjar Pranowo
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan keyakinannya terhadap dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Ganjar Pranowo.
Hal ini terbukti melalui keselarasan gagasan Ganjar mengenai KTP Sakti dengan instruksi Jokowi terkait penggunaan KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sakti, singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia, akan mengintegrasikan berbagai program Presiden Joko Widodo, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial kepada warga penerima manfaat.
“Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Keyakinan ini juga diperkuat oleh kunjungan kerja yang dilakukan oleh Jokowi setelah kunjungan Ganjar ke Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Hal ini menunjukkan bahwa rakyat melihat Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Maka, hal-hal positif dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dan ditingkatkan kegunaannya bagi kepentingan rakyat,” tambah Hasto.
Hasto juga mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang terkesan hanya “menjual” nama Jokowi. Dalam debat KPU, terlihat bahwa Prabowo bukanlah Jokowi.
“Pak Prabowo tampil dengan jati dirinya yang sebenarnya, yang tidak dapat disamarkan dengan gaya gemoy. Debat telah mengembalikan karakter asli Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menyatakan besarnya pemilih loyal Jokowi dan bahwa ini akan menjadi bagian dari strategi untuk menguatkan asosiasi antara Ganjar dengan Jokowi.
Ganjar-Mahfud berkomitmen melanjutkan program pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi sebagai program unggulan. Ganjar juga akan fokus pada konektivitas maritim yang terkait dengan rantai pasok global hilirisasi.
PDIP, sebelumnya mengecam keluarga Jokowi setelah putra Presiden, Gibran, diberi izin untuk maju sebagai wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi. PDIP menganggap putusan ini tidak sejalan dengan perundang-undangan dan telah menyuarakan protes berkali-kali.
