MATRANEWS.id — Di ponsel jutaan orang Indonesia, nama Perry Warjiyo nyaris tak pernah muncul. Namun jejak kebijakannya hadir hampir setiap hari.
Saat seseorang mentransfer uang hanya dalam hitungan detik melalui BI-FAST, atau membayar kopi dengan memindai QRIS, sesungguhnya mereka sedang menikmati hasil dari transformasi sistem pembayaran yang dibangun Bank Indonesia selama hampir delapan tahun terakhir.
Karena itu, kabar mengenai pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar pergantian pucuk pimpinan.
Apa yang sesungguhnya ditinggalkan oleh orang yang selama ini lebih banyak bekerja di balik layar dibanding tampil di depan publik?
Dalam dunia ekonomi, warisan sering kali tidak berbentuk gedung megah ataupun proyek fisik. Ia hadir dalam sistem yang membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah tanpa mereka sadari. Itulah yang terjadi pada QRIS dan BI-FAST.
Ketika QRIS diluncurkan pada 17 Agustus 2019, banyak yang menganggapnya sekadar penyatuan kode QR pembayaran.
Ternyata, di balik kebijakan itu tersimpan agenda yang jauh lebih besar: membangun satu standar nasional agar seluruh penyelenggara pembayaran berbicara dalam “bahasa” yang sama. Hasilnya kini terlihat.
Pedagang kaki lima, warung makan, pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern menggunakan satu kode yang dapat dipindai berbagai aplikasi pembayaran.
Bagi pelaku usaha kecil, perubahan tersebut bukan sekadar urusan teknologi. Mereka tidak lagi harus menyediakan berbagai perangkat pembayaran dari masing-masing penyedia jasa. Satu QR cukup melayani seluruh pelanggan.
QRIS kemudian melampaui batas Indonesia. Melalui kerja sama pembayaran lintas negara, sistem itu mulai digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan hingga Tiongkok.
Sebuah langkah yang memperlihatkan ambisi Indonesia membangun kedaulatan sistem pembayaran di kawasan.
Namun QRIS juga membawa konsekuensi geopolitik. Amerika Serikat sempat menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan sistem pembayaran Indonesia, termasuk implementasi QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Pemerintah Indonesia bergeming. QRIS, kata pemerintah, merupakan standar nasional yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan, sekaligus bagian dari upaya memperkuat efisiensi dan kedaulatan sistem pembayaran domestik.
Transformasi lain datang melalui BI-FAST.
Bagi masyarakat, manfaatnya sederhana: biaya transfer antarbank turun menjadi Rp2.500 dengan proses yang berlangsung hampir seketika. Namun bagi perekonomian, BI-FAST mempercepat sirkulasi uang, menurunkan biaya transaksi, sekaligus memperluas inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Warisan Perry tidak berhenti pada sistem pembayaran.
Ketika pandemi Covid-19 mengguncang ekonomi, Bank Indonesia memangkas BI 7-Day Reverse Repo Rate hingga 3,5 persen—level terendah sepanjang sejarah bank sentral.
Kebijakan itu menjadi bantalan likuiditas agar dunia usaha tetap memperoleh pembiayaan di tengah perlambatan ekonomi.
Pada saat yang sama, BI mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya melalui skema burden sharing, membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana bersama pemerintah untuk menjaga pembiayaan APBN.
Di bidang pendalaman pasar keuangan, lahir pula instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Instrumen tersebut dirancang untuk memperluas pilihan investasi sekaligus menarik aliran dana ke pasar domestik. Sementara melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), BI mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.
Tentu tidak semua tantangan berhasil diselesaikan. Selama masa kepemimpinan Perry, rupiah menghadapi berbagai tekanan: pandemi, kenaikan suku bunga The Fed, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik Timur Tengah.
Nilai tukar sempat bergejolak dan stabilitas moneter terus diuji. Namun dalam pandangan banyak ekonom, kepemimpinan bank sentral memang selalu diukur bukan pada kemampuan menghindari krisis, melainkan menjaga agar krisis tidak berkembang menjadi kepanikan.
Kini, Perry Warjiyo tercatat sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama yang mengundurkan diri secara sukarela.
Pergantian kepemimpinan di bank sentral pada akhirnya merupakan bagian dari dinamika kelembagaan. Tetapi sejumlah inovasi yang lahir pada masanya telah mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi.
Barangkali itulah paradoks seorang bankir sentral. Semakin berhasil pekerjaannya, semakin sedikit masyarakat menyadari siapa yang mengerjakannya.
Orang tidak lagi memikirkan siapa pencipta BI-FAST ketika uang tiba dalam hitungan detik. Mereka juga tidak bertanya siapa yang merancang QRIS ketika cukup mengangkat telepon genggam untuk membayar makan siang.
Nama Perry Warjiyo boleh saja segera bergeser dari ruang kerja Bank Indonesia. Namun sistem yang ia tinggalkan masih akan terus bekerja—diam, nyaris tak terlihat, tetapi menjadi denyut utama ekonomi digital Indonesia.
