MATRANEWS.id — PRESIDEN SOEHARTO: ANTARA PEMBANGUN DAN PAHLAWAN –
SEBUAH REFLEKSI NASIONAL YANG JUJUR
- Oleh: Fachrul Prasodjo, Eko Rachmwanto, Alief Rachman, Peter F. Gontha, Dedra Arsyad
Editorial Board The Indonesian National Herald
Di tengah semangat zaman yang terus berubah, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang layak kita hormati sebagai pahlawan, siapa yang patut kita kenang, dan bagaimana kita – sebagai bangsa – mendefinisikan “kepahlawanan” secara jujur, utuh, dan relevan dengan konteks zaman?
Presiden Soeharto adalah sosok yang tak pernah netral di mata publik. Ia mewakili simbol kekuasaan panjang – lebih dari tiga dekade – yang dalam banyak cara membentuk wajah Indonesia modern. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, stabilitas politik relatif, dan pembangunan infrastruktur yang mengubah lanskap kota dan desa.
Ia berhasil membawa Indonesia menuju swasembada pangan, mengembangkan industri-industri inti, dan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang disegani di kawasan Asia Tenggara.
Banyak rakyat biasa mengenangnya sebagai pemimpin yang membawa rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi yang tumbuh di era Orde Baru, nama Soeharto identik dengan harga beras yang stabil, pendidikan yang terjangkau, dan rasa tertib yang nyata.
Perlu diingat bahwa pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia berada dalam kondisi krisis ekonomi yang parah. Utang menumpuk, pakaian langka, makanan sulit didapat, dan perumahan nyaris tak terjangkau.
Di kota-kota besar, tunawisma hidup di jalanan, dan masyarakat tidak memiliki akses terhadap layanan dasar. Antrian panjang demi minyak tanah atau pakaian adalah pemandangan sehari-hari.
Barulah pada akhir 1970-an, sekitar lima tahun setelah Soeharto mengambil kendali penuh, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat.
Hingga hari ini, hasil dari kebijakan Orde Baru masih bisa dirasakan. Hampir setiap warga Indonesia – langsung atau tidak langsung – telah menikmati manfaat dari pembangunan di era Soeharto.
Mereka yang kini memegang posisi penting di pemerintahan dan lembaga publik sebagian besar adalah produk masa itu.
Generasi usia 40 hingga 70 tahun adalah generasi yang dibentuk oleh sistem pendidikan, struktur sosial, dan nasionalisme yang dikembangkan pada masa Soeharto. Ini adalah kenyataan sejarah yang tak dapat disangkal.
Namun sejarah tidak pernah berjalan satu arah. Di sisi lain, pemerintahannya juga sarat dengan represi.
Demokrasi dibungkam, kebebasan berpendapat ditekan, pers dikendalikan, dan banyak aktivis serta warga menjadi korban penculikan, intimidasi, hingga kekerasan negara. Peristiwa Petrus (penembakan misterius) dan berbagai kasus pelanggaran HAM adalah noda yang tak bisa dihapus dari lembar sejarah pemerintahannya.
Korupsi pun berkembang pesat di masa itu. Sentralisasi kekuasaan dan dominasi kroni politik-bisnis melahirkan ketimpangan ekonomi yang dampaknya masih terasa hari ini.
Namun, pertanyaan yang perlu kita renungkan dengan jujur adalah: benarkah korupsi di era Soeharto lebih parah dari yang kita alami saat ini?
Dalam iklim demokrasi terbuka saat ini, korupsi justru terasa lebih sistemik dan mengakar – dari pusat hingga ke daerah.
Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan dan moralitas dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam refleksi ini, kita juga mengakui bahwa Presiden Soekarno layak menyandang gelar pahlawan nasional. Begitu pula Bung Hatta – mereka adalah pendiri bangsa ini, dengan segala visi dan pengorbanan demi kemerdekaan.
Mereka pun tak luput dari kekurangan. Indonesia pasca-kemerdekaan diliputi ketidakstabilan politik, salah kelola ekonomi, dan kegagalan demokrasi parlementer.
Dengan cara yang sama, Presiden Soeharto layak memiliki tempat dalam memori nasional kita.
Ia adalah Bapak Pembangunan. Ia membangun jalan, pelabuhan, bendungan, sekolah, rumah sakit, dan sistem pangan nasional yang kuat. Pencapaian ini nyata. Namun, kesalahan dan penyimpangan dalam pemerintahannya juga harus diakui. Inilah kejujuran yang dituntut sejarah.
Dengan segala kompleksitas itu, apakah mungkin menganugerahkan gelar “pahlawan nasional” kepada sosok yang begitu kontroversial? Ini adalah tantangan – sekaligus tugas – dari kesadaran sejarah kita.
Perdebatan mengenai layak atau tidaknya Presiden Soeharto diakui sebagai pahlawan nasional bukan soal benar atau salah, melainkan soal keberanian kita menghadapi sejarah dengan kepala dingin dan hati terbuka.
Tak ada tokoh besar yang tanpa cela. Bahkan para pahlawan nasional lainnya pun punya kekurangan.
Soekarno yang semakin otoriter menjelang akhir kekuasaannya, Hatta yang berbeda pandangan soal demokrasi parlementer. Tapi jasa mereka tetap dikenang.
Pertanyaan kuncinya adalah: apakah kontribusi Presiden Soeharto bagi bangsa ini cukup besar dan mendalam untuk menyeimbangkan sisi gelap dari pemerintahannya? Apakah manfaat yang dirasakan mayoritas rakyat lebih besar daripada penderitaan yang ditanggung sebagian?
Di sini penting memahami dua arus yang selalu ada dalam perjalanan bangsa ini: mayoritas yang diam dan minoritas yang lantang.
Mayoritas diam adalah rakyat biasa – mereka yang tidak bersuara nyaring di media sosial, tidak turun ke jalan, namun hidup dan tumbuh dalam realitas kebijakan Soeharto. Mereka bukan penyembah fanatik, tetapi mengenang era Orde Baru sebagai masa yang relatif aman dan pasti.
Sementara minoritas yang lantang adalah mereka yang kritis, vokal, dan aktif di ruang publik serta intelektual. Mereka terus mengingatkan pentingnya demokrasi, HAM, dan tata kelola yang bersih. Suara mereka lebih keras – tetapi tidak selalu lebih benar atau lebih mewakili keseluruhan bangsa.
Keduanya harus didengar. Keduanya sah. Kekuatan demokrasi ada pada kemampuannya merangkul berbagai sudut pandang – bukan menyingkirkan satu demi lainnya.
Apakah Soeharto layak jadi pahlawan nasional, tidak semestinya menjadi akhir dari perdebatan – tetapi menjadi awal dari refleksi nasional yang lebih dalam.
Bahwa kita tidak bisa menilai masa lalu hanya dengan kacamata masa kini – namun juga tidak bisa membenarkan masa lalu hanya dengan berkata “memang zamannya begitu.” Kita perlu menyeimbangkan empati terhadap korban dan apresiasi terhadap pembangunan.
Mungkin titik tengahnya bukan pada gelar, tapi pada pemahaman. Bahwa Soeharto bukan malaikat – tapi juga bukan iblis. Ia adalah manusia dengan kekuasaan besar, yang membuat keputusan-keputusan besar – dengan konsekuensi besar pula. Sejarah menuntut kejujuran, bukan sentimentalitas.
Dan dalam semangat kejujuran ini, kita pun harus bertanya: Apakah Presiden Habibie tanpa cela?
Haruskah kembalinya Timor Leste membuatnya tak layak disebut pahlawan – padahal ia pelopor industri teknologi dan dirgantara nasional?
Bagaimana dengan Gus Dur yang dijatuhkan sebelum masa jabatannya usai?
Megawati yang kontroversial karena privatisasi? SBY yang membawa reformasi namun kerap dinilai lemah? Bahkan Presiden Jokowi pun akan menghadapi penilaian sejarah yang ketat.
Semua pertanyaan ini penting – bukan untuk meruntuhkan warisan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa tak ada pemimpin yang sempurna. Setiap keputusan pemimpin membawa dampak – baik dan buruk.
Memberi gelar pahlawan nasional bukan berarti menutup mata atas kesalahan, tetapi mengakui bahwa kontribusinya – secara keseluruhan – telah membentuk dan menginspirasi bangsa.
Dalam semangat itu, diskusi ini tidak boleh ditutup – justru harus dibuka seluas-luasnya. Karena barangkali, melalui perdebatan yang jujur dan terbuka, kita bisa lebih memahami siapa kita sesungguhnya.
Kita bisa mendefinisikan pahlawan seperti apa yang kita butuhkan – dan bangsa seperti apa yang ingin kita bangun.
Presiden Soeharto adalah bagian dari kita. Bagian dari sejarah bangsa ini – dengan segala kebaikan dan keburukannya. Menghadapi warisan itu dengan kejujuran – tanpa mengagungkan, tanpa menghapus – adalah tanda bahwa kita adalah bangsa yang cukup dewasa untuk terus belajar dan terus tumbuh.
“The National Herald – Sumber kebanggaan, kemajuan, dan persatuan; pembawa semangat bangsa di panggung global.”
