“Mutasi Orang-Orang Yang Terlalu Lama dan Pecahkan Kelompoknya.”
MATRANEWS.id — Operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA) membuktikan penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri tidak pandang bulu. Tetap tajam ke atas.
Tercatat dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK mencetak sejarah untuk kali pertama –sejak lembaga anti rasuah tersebut didirikan– berani melakukan OTT, terhadap Hakim Agung yang disebut wakil Tuhan di muka bumi. Sebuah prestasi luar biasa.
Keberhasilan ini sekaligus menjawab keraguan publik bahwa KPK akan melemah atau “mati suri” ketika ditinggalkan pegawainya Novel Baswedan dkk.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, permainan di Mahkamah Agung sudah sempat terungkap dan sempat masuk sidang pengadilan.
Tapi, sepertinya berjalan senyap, permainan kasus hukum di MA karena adanya oknum pegawai Mahkamah Agung, yang sudah berkarir terlalu lama di MA menjadi “biang”-nya.
Ada oknum panitera atau bisa disebut kelompok lama.
Nah ini, harus dipecahkan kelompoknya. Merekalah yang merusak serta mampu menembus dinding sakral, yang sistemnya terus menerus diperbaiki di MA.
Tentang peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara di Mahkamah Agung yang cepat dan tepat. Peningkatan di Kamar Perdata dan Kamar Pidana terus diperbaki hari ke hari.
KPK menelusuri oknum pegawai yang mengurus keperluan hakim, yang menjadi batu sandungan atau penyelenggaraan peradilan bergeser pada hati nurani.
Kita semua perlu bahu-membahu, merapatkan barisan, meluruskan niat, dan membulatkan tekad, untuk memberikan pengabdian terbaik kita bagi pembangunan hukum dan peradilan Indonesia.
Firli dengan lugas meminta pimpinan MA untuk meroling dalam jumlah besar pegawai di Mahkamah Agung.
Kemudian, pegawai MA yang kena atau terjaring OTT silahkan saja langsung diberhentikan. Para hakim agung perlu diingatkan kembali tentang Pakta Integritas.
Berikut cuplikan wawancaranya :
Bagaimana KPK melakukan pemberantasan korupsi dengan konsep dan strategi inovasi yakni mengajak semua elemen masyarakat?
KPK dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tentulah melibatkan segenap peran dan andil besar selaku anak bangsa.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran yang telah diberikan karena bagaimana pun juga sources nya pemberantasan korupsi tergantung kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa
Bahkan KPK tidak pernah berhenti untuk mengajak segenap elemen masyarakat. Termasuk seluruh kamar-kamar kekuasaan.
Kami pernah menyampaikan bahwa memberantas korupsi harus melibatkan bersama seluruh kamar-kamar kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif termasuk juga partai politik.
Pemberantasan korupsi bukan cuma tugas KPK. Penghentian tindakan kotor itu merupakan tugas bersama. Semua pihak harus mengambil peran untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Apa yang menjadi pelajaran dalam kasus OTT di Mahkamah Agung ini
Saya berharap semua pihak menjadikan OTT kali ini pembelajaran. Juga kami tegaskan bahwa taring KPK sangat tajam untuk menindak semua pelaku korupsi di Indonesia.
KPK terus bekerja dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi dan membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi.
Dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), KPK bekerja secara profesional disertai adanya bukti permulaan yang cukup.
Kerja-kerja KPK diuji di pengadilan jadi bukan hasil ramalan, opini, rekayasa dan yang pasti bukan hasil halusinasi
KPK bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan
Anda sebut oknum orang lama, Jadi Apa kongkritnya yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar Kasus Suap seperti ini tak terulang kembali?
Langkah yang paling tepat untuk melakukan pencegahan terhadap peluang melakukan korupsi jual beli perkara atau suap pengurusan perkara.
Adalah dengan cara memutasi dan merotasi jabatan dan posisi SDM di Mahkamah Agung secara rutin dan berkala.
Orang-orang yang terlalu lama menduduki posisi atau jabatan tersebut cenderung membangun kelompok
Sehingga perlu melakukan langkah memecah kelompok-kelompok yang cenderung berkongkalikong melakukan kejahatan korupsi dengan memindahkan mereka ke tempat lain dan memisahkan.
Anda Punya Konsep Pencegahan Korupsi dengan Kolaborasi dan Melibatkan Semua Pihak, Seperti Apa itu Bisa Dijelaskan
KPK tak mungkin sendiri memberantas korupsi. Ini karena praktik korupsi terjadi di semua kamar kekuasaan dengan modus dan pola yang terus berkembang.
Sebab itu perlu dibangun orkestrasi yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak di bawah kerangka sistem pemerintahan yang baik.
KPK sudah sering mengingatkan seraya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memberantas korupsi. Bahkan, belum lama ini KPK juga telah menyelenggarakan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintergitas (PAKU Integritas) bagi jajaran Mahkamah Agung.
Pemberantasan rasuah di Indonesia adalah kerja bersama. Artinya, perlu dibangun kolaborasi dengan seluruh pihak agar celah rasuah bisa dicegah dan diberantas.
Semua pihak harus mengambil peran untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Benarkah Peran Panitiera Yang Akhirnya Menyeret Hakim MA?
Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura ekuivalen Rp2,2 miliar.
Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.
Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang di harapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ID (Intidana) pailit
Saat tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205 ribu dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar Rp50 juta.
KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di MA dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.
Tegasnya, Poin Apa Yang Anda Ingin Sampaikan untuk kasus ini?
Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang perlu diambil diantaranya.
Pertama adalah penerapan eksaminasi putusan.
Kedua keterbukaan publik untuk pelaksanaan sidang kasasi dan PK dan ketiga adalah perekaman pelaksanaan sidang, dan keempat mapping SDM. Kemudian kelima rotasi pegawai.
MA Respon Cepat Saran KPK
Info yang didapat Majalah MATRA, langkah cepat dilakukan Ketua MA, dalam sikapi saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di Mahkamah Agung sedang dilakukan roling dalam jumlah besar pegawai pegawai di MA.
Sikap tegas juga ditunjukan dengan langsung memberhentikan sementara pegawai MA yang terjaring OTT.
Mengajak seluruh Hakim Agung mengucapkan di depan umum dan menandatangani Pakta Integritas dengan menggunakan pakaian Hakim Agung lengkap.
Kemudian meminta badan pengawas memeriksa atasan langsung dari semua yang kena OTT.
Hingga MA melakukan langkah internal memperbesar dan meng-aktif kan tim intelijen pengawasan di internal.
