MATRANEWS.id — Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Penyelundupan di Jawa Timur
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menghadiri Rapat Koordinasi dan Konferensi Pers Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelundupan yang merugikan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menguatkan koordinasi dan sinergi demi mewujudkan Asta Cita serta melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas penyelundupan.
“Penyelundupan bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga membahayakan masyarakat serta menggerus daya saing industri dalam negeri, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” ujarnya.
Capaian 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih
Dalam 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menyelamatkan nilai barang yang mencapai Rp4,1 triliun.
Sebanyak 6.187 penindakan telah dilakukan terhadap berbagai komoditas, termasuk garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, dan minuman keras. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari berbagai kasus penyelundupan tersebut mencapai Rp820 miliar.
Fokus Pengawasan di Jawa Timur
Khusus di wilayah Jawa Timur, selama tahun 2024, telah dilakukan 4.215 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dengan perkiraan nilai barang yang ditegah mencapai Rp785 miliar.
Dari upaya tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp293 miliar. Angka ini mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di wilayah yang menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Indonesia.
Strategi Penguatan Pengawasan
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pengawasan kepabeanan dan cukai akan terus diperkuat dengan strategi yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. “Pemerintah akan terus mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih, termasuk pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan big data untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini,” kata Sri Mulyani.
Sinergi dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun pelaku usaha, juga akan terus ditingkatkan. Dengan strategi yang tepat, diharapkan upaya pemberantasan penyelundupan dapat semakin efektif, sehingga mendukung perekonomian nasional yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Dengan langkah-langkah yang telah dan akan terus dilakukan, pemerintah optimis dapat menekan angka penyelundupan secara signifikan serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.