MATRANEWS.id — Tujuh Jembatan, Satu Pekan, dan Negara yang Datang Lebih Cepat
Negara jarang diuji dalam keadaan ideal. Ia justru diuji ketika lumpur menutup jalan, longsor memutus desa, dan hujan menghapus peta logistik yang biasa dipakai birokrasi.
Pada pekan kedua Desember, ujian itu datang serentak ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tujuh jembatan Bailey berdiri dalam waktu sekitar satu pekan—lebih cepat dari standar manual yang biasa memakan waktu sebulan. Beratnya 30 hingga 50 ton. Dikirim dari Jakarta, dirakit di medan basah, dan difungsikan di wilayah yang selama berhari-hari terisolasi.
Presiden Prabowo Subianto memilih cara yang tidak lazim untuk menyampaikan capaian itu. Bukan konferensi pers.
Bukan pidato penuh angka. Ia justru menayangkan video progres pembangunan jembatan sebelum Sidang Kabinet Paripurna dimulai.
Video testimoni warga—yang berulang kali mengucapkan terima kasih—diputar di hadapan para menteri.
“Ini bukan hasil saya,” kata Prabowo. “Ini kerja keras mereka di lapangan.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi di dalamnya tersimpan pesan politik yang tegas: negara bekerja bukan untuk dipuji, tapi untuk tiba lebih cepat dari bencana.
Jembatan sebagai Infrastruktur Kehadiran Negara
Di Desa Jepin Mane hingga Jorong Selatan, jembatan Bailey bukan sekadar struktur baja. Ia adalah penanda bahwa negara tidak datang dengan spanduk, tetapi dengan akses. Anak-anak kembali ke sekolah. Petani kembali ke ladang. Desa kembali terhubung ke layanan dasar.
Pemerintah menargetkan 50 jembatan Bailey terpasang hingga akhir Desember. Target yang ambisius—namun justru memperlihatkan pergeseran cara pandang: bencana tidak ditangani sebagai kejadian insidental, melainkan sebagai operasi terencana.
Kolaborasi TNI, Polri, dan warga sipil memperpendek rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan publik. Dalam konteks ini, kecepatan menjadi bahasa baru legitimasi negara.
Larangan Wisata Bencana dan Politik Antipencitraan
Di tengah sorotan publik dan media, Prabowo melontarkan peringatan keras kepada pejabat negara: jangan jadikan bencana sebagai latar pencitraan.
“Jangan datang hanya untuk foto-foto,” ujarnya di hadapan Kabinet Merah Putih.
Pernyataan itu bukan sekadar etika kunjungan. Ia adalah kritik internal terhadap praktik lama kekuasaan—di mana krisis sering berubah menjadi panggung simbolik. Bagi Prabowo, setiap kehadiran harus membawa solusi konkret: air bersih, listrik, BBM, hunian, atau pembukaan akses.
Dalam operasi lapangan, lebih dari 50 ribu personel TNI–Polri, puluhan helikopter, dan belasan pesawat dikerahkan setiap hari. Skala ini menegaskan satu pesan: krisis bukan ruang saling menyalahkan, melainkan medan kerja bersama.
Efisiensi Anggaran yang Berubah Menjadi Cadangan Negara
Kebijakan efisiensi anggaran di awal pemerintahan Prabowo sempat menuai kritik dan demonstrasi. Namun di hadapan kabinet, Presiden justru mengaitkan efisiensi itu dengan kecepatan respons bencana.
“Kita bisa bergerak cepat karena uangnya ada,” kata Prabowo. “Kita hemat ratusan triliun.”
Dari cadangan itulah dana operasional taktis digelontorkan: Rp 20 miliar untuk setiap gubernur terdampak dan Rp 4 miliar untuk 52 bupati dan wali kota. Tiga hari setelah instruksi Presiden, dana tersebut telah diterima daerah.
Di sini, efisiensi diposisikan bukan sebagai pengetatan, melainkan daya tahan fiskal. Prabowo bahkan mengaitkannya dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945—demokrasi ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, efisiensi, dan keadilan.
Bencana sebagai Perintah Operasi
Ada satu prinsip yang jarang diucapkan ke publik, namun menentukan kecepatan respons: bagi TNI, bencana adalah perintah operasi.
Artinya, aparat tidak menunggu radiogram atau instruksi berjenjang. Mereka bergerak. Prinsip ini menjelaskan mengapa dalam hitungan hari, helikopter sudah mondar-mandir ke desa terpencil, BBM diangkut pesawat Hercules, dan alat berat tiba di medan yang sebelumnya tak terjangkau.
Lebih dari 1.000 alat berat dikerahkan. Lima puluh jembatan darurat disiapkan. Negara tidak hadir secara simbolik—ia hadir secara fungsional.
Menolak Status Bencana Nasional
Meski dampak banjir dan longsor meluas, pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional. Alasan Prabowo sederhana: kapasitas negara masih terkendali.
“Ini tiga provinsi dari 38,” ujarnya.
Sejumlah kepala negara menawarkan bantuan. Pemerintah menyampaikan terima kasih, namun menegaskan Indonesia mampu menangani sendiri. Sikap ini bukan penolakan solidaritas global, melainkan pernyataan kepercayaan diri institusional.
Narasi ini sekaligus membantah hoaks tentang negara yang absen. “Kalau dibilang pemerintah tidak hadir, itu kebohongan,” tegas Prabowo.
Dari Hunian Sementara ke Rumah Tetap
Tahap berikutnya adalah rekonstruksi. Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.000 rumah yang dimulai pekan ini. Hunian sementara itu bahkan dirancang agar bisa langsung menjadi rumah tetap.
Lahan negara—termasuk milik PTPN dan kawasan konsesi—akan dimanfaatkan untuk mempercepat relokasi. Sebuah badan atau satgas khusus rehabilitasi dan rekonstruksi tengah disiapkan, dengan mandat jelas: cepat, sederhana, dan tidak berlarut-larut.
Cuaca Ekstrem dan Ujian Negara Kuat
Di akhir pidatonya, Prabowo mengaitkan bencana dengan perubahan iklim global. Peringatan PBB dan lembaga internasional menempatkan Indonesia dalam zona risiko cuaca ekstrem berulang.
“Kita kuat, tapi jangan lengah,” ujarnya.
BMKG diminta terus menyampaikan peringatan dini. Seluruh kementerian diminta bersiaga. Di tengah krisis, Prabowo menyampaikan satu kalimat yang menjadi penutup narasi besar ini:
“Saya bangga melihat aparat kita di tengah rakyat.”
Kalimat itu merangkum seluruh laporan ini. Bencana, bagi pemerintahan Prabowo, bukan sekadar musibah—melainkan ujian paling jujur tentang apakah negara benar-benar hadir.
