MATRANEWS.id –– Mulai menjabat 1 November 2019. Merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke 24 yang kuat dalam prinsip, tegas dan berintegritas. Nasionalis dan demokrat serta figur yang paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.
Idham Azis bertindak tulus mengabdi pada bangsa dan Negara. Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara 30 Januari 1963 itu berhasil memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba.
Memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antar agensi di antaranya TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Termasuk berhasil memberantas perdagangan manusia (human trafficking) dengan tuntas.
Uniknya, mantan Kabreskrin Polri ini menegaskan tidak akan memperpanjang jabatannya di Polri. “Saya tidak mau diperpanjang, saya tidak mau variasi,” tegas Idham.
“Gantungkan harapanmu setinggi langit lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa nanti di antara rekan-rekan, karena semua punya kesempatan yang sama untuk memimpin Polri ini,” kata lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 itu.
Idham yang akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2021 berpesan agar jajarannya selalu menjaga kekompakan di internal Polri. Sebab, penentuan siapa yang layak menjabat Kapolr merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Menurut dia, seluruh anggota Polri memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki puncak pimpinan di Korps Bhayangkara tersebut. X Learn more “Jangan SMS, senang melihat teman susah, susah melihat teman senang, itu singkatan SMS,” ucap Idham.
“Suka atau tidak suka hari ini 82 persen (menurut survei) penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri bagus. Mempertahankan itu jauh lebih susah daripada meraih, saya berharap nanti Kapolrinya (yang baru) bisa lebih baik lagi dari sekarang,” kata Idham, yang memberikan pengabdian terbaik kepada institusi Polri.
JIka Kapolri Idham Azis sejatinya sudah memberi warning ke anggota Polri untuk tetap menjaga soliditas agar korps Bhayangkara tak terpecah. Pengamat politik menyebut, pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024.
Maka dari itu, masyarakat kembali menyuarakan Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa.
Calon Kapolri harus menyandang bintang tiga?
Kabarnya, untuk karir menjadi orang nomer satu kepolisian RI, salah satunya pernah menjabat Kapolda tipe A. Namun, lewat Surat Telegram Nomor 1189 tahun 2020 dan dengan Kemenpan RB, pada 22 April lalu, tujuh Polda yang semula tipe B, dinaikkan menjadi tipe A.
Kenaikan tujuh tipe Polda tersebut membuat seluruh polda di 34 provinsi di Indonesia bertipe A. Hanya Polda Metro Jaya tipe A-K atau A+. Meski demikian, Kapolda Metro Jaya juga berpangkat Irjen alias bintang dua seperti polda A lainnya.
Menilik dari kriteria bintang tiga atau berpangkat komjen, ada enam jenderal yang punya peluang.
Sosok itu adalah Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Utama (Sestama) BIN Komjen Bambang Sunarwibowo, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Tetapi, jenderal bintang dua juga punya peluang yang sama
Soalnya, menjelang Idham Azis pensiun, ada juga dua posisi jenderal bintang tiga yang bakal pensiun. Yakni, Kepala BNN dan Sestama Lemhannas. Jumlahnya bisa bertambah satu jika posisi Kakorbrimob dijadikan bintang tiga. Ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Tinggal menunggu penetapan dan pelantikan.
Setidaknya, ada empat jenderal bintang dua yang berpeluang. Semuanya adalah Kapolda. Mereka yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi, Kapolda Jawa Timur Irjen M Fadil Imran, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.
Ada sepuluh nama yang punya potensi besar sebagai calon kuat Kapolri baru. Soalnya, namanama tersebut memiliki rekam jejak dan integritas yang baik selama menjabat di institusi Polri. Selain itu, mereka juga memiliki kapabilitas dan kompetensi yang teruji dalam melaksanakan tugas.
Nama-nama calon Kapolri itu sudah digodok Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang diketuai Wakapolri dan anggotanya Irwasum, Asisten SDM, dan Kadiv Propam. Untuk kemudian, nama dari Wanjakti ini lalu diserahkan Kapolri Idham kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih.
