MATRANEWS.id — Rapat Darurat di Aceh: Prabowo Instruksikan Penanganan Bencana Lebih Cepat dan Terukur
Suasana di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu pagi, 7 Desember 2025, tampak lebih padat dari biasanya.
Di sebuah bangunan sementara yang difungsikan sebagai Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang berlangsung tegang namun terukur.
Para perwira tinggi TNI, pejabat BNPB, Basarnas, serta unsur pemerintah daerah duduk melingkar, mencatat setiap instruksi yang keluar langsung dari Kepala Negara.
Prabowo membuka rapat dengan nada tegas.
“Kecepatan, ketepatan, dan konsistensi. Itu kunci,” ujarnya merujuk pada penanganan bencana yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah kabupaten di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.
Ia mengingatkan bahwa mandat negara adalah memastikan keselamatan warga, bukan sebatas menunjukkan keberadaan aparat di lapangan.
Operasi Terpadu Masih Dibenturkan medan
Prabowo menyoroti masih adanya hambatan distribusi logistik, terutama di titik-titik yang terisolasi akibat akses jalan terputus.
Ia memerintahkan penguatan operasi terpadu TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan pemerintah daerah, termasuk percepatan pembukaan jalur yang rusak.
“Konektivitas antarwilayah harus kembali hidup. Tanpa itu, bantuan hanya akan menumpuk di pos-pos logistik,” katanya.
Sumber Tempo di lingkungan pemerintah menyebutkan bahwa operasi gabungan ini sebenarnya sudah berjalan, namun medan yang labil—tanah longsor susulan dan cuaca ekstrem—membuat mobilisasi alat berat tersendat.
Pemulihan Rumah Warga Jadi Prioritas
Dalam rapat itu, Prabowo juga menggarisbawahi kebutuhan hunian darurat dan pemulihan rumah warga yang hancur atau rusak berat.
Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya fokus pada tanggap darurat. “Rekonstruksi rumah warga adalah prioritas pemulihan. Jangan sampai masyarakat terlalu lama dalam ketidakpastian,” ucapnya.
Para pejabat kementerian teknis diminta menyiapkan skema cepat, termasuk pendataan ulang dan penyaluran bantuan stimulan yang lebih presisi.
Tantangan Alam yang Tak Bisa Ditawar
Presiden mengakui bahwa beberapa titik terdampak masih memiliki risiko tinggi. Kondisi kontur tanah yang rapuh dan potensi cuaca buruk membuat operasi penyelamatan harus tetap berhitung.
“Penanganan harus bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Jangan memaksakan,” kata Prabowo, merujuk pada beberapa area yang hingga kini belum bisa dijangkau penuh oleh tim SAR.
Meski begitu, ia menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melambat. “Kita harus memastikan pemulihan kehidupan masyarakat berjalan secapat mungkin,” ujarnya.
Sorotan pada Penyaluran Bantuan
Di tengah laporan soal distribusi bantuan, Prabowo menginterupsi dan menekankan perlunya manajemen yang lebih teliti. Obat-obatan, ia sebut, harus menjadi prioritas. “Obat tak boleh telat. Ini menyangkut nyawa,” katanya.
Selain itu, Prabowo memberi perhatian pada kebutuhan pakaian. Ia menginstruksikan program khusus penyediaan pakaian untuk wilayah bencana, sekaligus mendorong partisipasi publik melalui donasi pakaian layak pakai.
“Jangan biarkan warga kehilangan martabatnya dalam bencana,” ujar seorang pejabat menirukan pesan presiden.
Integritas: Titik Tekan Presiden
Dalam rapat yang berlangsung hampir dua jam itu, Prabowo kembali menekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Presiden meminta seluruh unsur pemerintah menghindari praktik penyimpangan dalam penanganan bencana—isu yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
“Bencana bukan ruang untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Apresiasi untuk Para Petugas
Menjelang akhir rapat, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap seluruh petugas, relawan, dan warga yang bekerja dalam kondisi berat.
Kekompakan mereka, kata Prabowo, menjadi energi penting dalam mempercepat pemulihan. “Saya bangga pada kalian semua,” ucapnya.
Di luar ruangan, helikopter TNI sudah bersiap kembali terbang, membawa bantuan menuju titik terpencil yang masih terputus aksesnya.
Dari Pos Pendamping Nasional itu, arahan baru telah bergerak—dan dari Aceh, pemerintah pusat di Jakarta kembali menunggu laporan berikutnya.
