MATRANEWS.id — Komisi III DPR Setujui Tambahan Anggaran BNN Rp5,05 Triliun untuk 2027
Upaya pemerintah memperkuat perang melawan narkotika mendapat dukungan politik dari parlemen.
Dalam rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun yang diajukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tahun anggaran 2027.
Persetujuan tersebut diberikan setelah BNN memaparkan proyeksi kebutuhan anggaran yang dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan layanan publik sekaligus mendukung target nasional menekan prevalensi penyalahgunaan narkotika hingga 2,08 persen pada 2027.
Kepala BNN, Suyudi Ario Seto, mengatakan pagu indikatif lembaganya untuk 2027 hanya sebesar Rp1,44 triliun. Nilai tersebut jauh di bawah kebutuhan operasional sehingga berpotensi mengganggu berbagai layanan utama BNN.
Menurut Suyudi, keterbatasan anggaran bahkan dapat membuat sejumlah program pelayanan masyarakat tidak memperoleh alokasi pembiayaan.
“Usulan pembiayaan luar negeri merupakan bagian dari total kebutuhan untuk tiga tahun ke depan, yang akan dieksekusi melalui tiga proyek utama di bawah payung Operasi Indonesia Bersinar,” ujar Suyudi dalam rapat kerja.
BNN mengusulkan pagu ideal sebesar Rp6,49 triliun. Skema pembiayaannya terdiri atas Rp1,51 triliun dari rupiah murni serta Rp3,54 triliun yang direncanakan berasal dari pinjaman luar negeri untuk mendukung sejumlah proyek strategis.
Selain membahas kebutuhan anggaran, BNN juga melaporkan capaian kinerja selama semester pertama 2026. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran lembaga tersebut telah mencapai 50,84 persen atau sekitar Rp733,18 miliar.
Realisasi tersebut, menurut BNN, berbanding lurus dengan intensitas operasi di lapangan.
Sepanjang paruh pertama tahun ini, lembaga itu mengungkap 155 kasus tindak pidana narkotika, menyita sekaligus memusnahkan ratusan kilogram barang bukti, membentuk 370 peer educator, melaksanakan 66.969 tes urine, serta memberikan layanan rehabilitasi kepada ribuan klien.
BNN menilai rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi.
Menutup rapat kerja, Suyudi menegaskan bahwa penguatan anggaran merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa sumber daya manusia yang sehat dan tidak ada Indonesia Emas tanpa lingkungan yang bebas narkotika,” kata Suyudi seraya menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.
Persetujuan tambahan anggaran dari Komisi III DPR RI selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran negara sebelum ditetapkan dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Besaran akhir anggaran BNN masih akan ditentukan melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR pada tahapan penyusunan APBN 2027.
