MRPTNI dan BAPPISUS RI Gelar Diskusi Kebangsaan chapter 1, Tindak Lanjut Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 untuk Perkuat Kebijakan Berbasis Data dan Sains
MATRANEWS.id – Selama hampir lima jam, ruang pertemuan di BRILiaN Club, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026, dipenuhi diskusi yang jauh dari kesan seremonial.
Para rektor perguruan tinggi negeri duduk satu meja dengan jajaran Badan Pengendalian dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Republik Indonesia untuk membahas satu pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto benar-benar ditopang oleh ilmu pengetahuan.
Pertemuan bertajuk Diskusi Kebangsaan Chapter 1 itu mempertemukan BAPPISUS RI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), dan Forum Rektor Indonesia (FRI).
Bagi banyak peserta, forum tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi antara pemerintah dan kampus, melainkan awal dari upaya membangun pola baru dalam penyusunan kebijakan publik.
Jika selama ini hasil riset perguruan tinggi kerap berhenti di jurnal ilmiah atau rak perpustakaan, pemerintah kini mencoba membuka ruang agar temuan akademik menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan negara.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 26 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Komitmen tersebut mulai diterjemahkan melalui pertemuan BAPPISUS dengan para rektor.
Dari 20 perguruan tinggi negeri yang diundang, sebanyak 19 rektor hadir. Universitas Gadjah Mada menjadi satu-satunya kampus yang berhalangan karena agenda lain.
Kepala BAPPISUS RI Aris Marsudiyanto memimpin langsung jalannya diskusi. Menurutnya, pemerintah ingin mendengar secara langsung pandangan para akademisi mengenai berbagai persoalan strategis nasional.
“Saya hari ini menerima audiensi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Yang diundang hari ini 20, tetapi dari UGM tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain, sehingga yang hadir 19 perguruan tinggi,” ujar Aris.
Berbeda dengan forum koordinasi yang lazim berlangsung satu arah, diskusi kali ini berlangsung terbuka. Para rektor menyampaikan kritik, masukan, hingga berbagai rekomendasi berbasis riset terhadap program-program prioritas pemerintah.
Lima Isu Besar Fokus Pembahasan.
Pertama, percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Kesehatan. Para peserta menilai pemerataan tenaga spesialis masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di luar Pulau Jawa.
Kedua, penguatan ketahanan pangan dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi tidak hanya membahas aspek distribusi pangan dan kualitas gizi, tetapi juga bagaimana program tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha daerah.
Ketiga, tata kelola perguruan tinggi dalam skema pemanfaatan sumber daya alam melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Para peserta menilai mekanisme tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar manfaat ekonominya benar-benar mendukung pengembangan pendidikan tinggi.
Keempat, pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan bagi mahasiswa program sarjana. Para rektor menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan tanpa menurunkan mutu akademik.
Sementara itu, agenda kelima mengangkat pengembangan riset Rute Peradaban Nusantara, yang mencakup kajian politik, hukum, ekonomi, hingga sosial budaya.
Riset tersebut dipandang penting untuk memperkuat identitas nasional sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.
Aris menegaskan bahwa BAPPISUS tidak dibentuk untuk mengambil alih tugas kementerian teknis. Peran lembaga itu lebih diarahkan sebagai pengawal implementasi kebijakan strategis Presiden agar berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran.
“BAPPISUS tidak mengambil alih fungsi teknis kementerian dan lembaga, melainkan memperkuat sinergi, mengawal pelaksanaan, serta memastikan kebijakan Presiden dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Aris, perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat penting dalam proses tersebut. Kampus merupakan pusat produksi pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Bagaimanapun juga perguruan tinggi negeri adalah wadah orang-orang pintar untuk menciptakan generasi-generasi emas,” ujarnya.
Diskusi Kebangsaan Chapter 1 memperlihatkan adanya perubahan pendekatan dalam hubungan pemerintah dan dunia akademik. Kampus tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana kebijakan, tetapi mulai diajak menjadi mitra strategis dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah forum berakhir. Kebijakan berbasis data tidak cukup berhenti pada diskusi dan rekomendasi. Yang jauh lebih menentukan adalah sejauh mana hasil kajian ilmiah itu benar-benar diterjemahkan menjadi keputusan politik yang konsisten dan dapat dijalankan.
Jika kolaborasi antara BAPPISUS dan para rektor mampu berlanjut secara berkesinambungan, bukan tidak mungkin Indonesia mulai membangun tradisi baru: menjadikan sains, riset, dan perguruan tinggi sebagai fondasi utama dalam merumuskan agenda-agenda besar pembangunan nasional.
