MATRANEWS.id — PERNYATAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN PUSAT ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (DPP ARUN)
Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) yang melakukan riset dan program live in di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dukungan itu bukan sekadar urusan penelitian mahasiswa. DPP ARUN membawa isu tersebut ke wilayah yang lebih besar: Pasal 33 UUD 1945, keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga ancaman kartel dalam rantai ekonomi program pemerintah.
“DPP ARUN Dukung Riset Mahasiswa di SPPG, Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kartel,” demikian salah satu pesan utama dalam pernyataan sikap organisasi tersebut, Selasa, 11 Agustus 2026.
Pernyataan itu muncul setelah diskusi gabungan DPP ARUN dan Aliansi Mahasiswa Menjawab bertajuk “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang & Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945.”
Forum tersebut dihadiri jajaran DPP ARUN, LBH Tridharma Indonesia, Koordinator Kecamatan BGN Mekar Baru, Srikandi DPP ARUN, pelaku UMKM rantai pasok SPPG Mekar Baru, BUMDes Mekar Baru, PIC SPPG Muli Merauke, Asisten Lapangan SPPG Mekar Baru, serta perwakilan enam yayasan pengelola SPPG.
Bob Hasan: Gerakan Akademis yang Berpihak pada Rakyat
Ketua Umum DPP ARUN Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., menilai penelitian mahasiswa tersebut memiliki posisi penting karena mencoba melihat program SPPG bukan hanya dari sisi distribusi makanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.
Menurut Bob, riset itu harus diletakkan dalam kerangka konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, serta semangat sila kedua dan kelima Pancasila.
“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini,” kata Bob Hasan di Kantor DPP ARUN, Jakarta.
Ia menyebut langkah para mahasiswa sebagai bagian dari upaya mencari peta jalan menuju keadilan sosial dengan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dapur MBG Jangan Cuma Masak, Ekonomi Lokal Harus Ikut Hidup
DPP ARUN menyoroti hasil pra-riset dan live in AMM di SPPG Mekar Baru, Tangerang, Banten.
Temuan awal itu, menurut organisasi tersebut, memperlihatkan bahwa keberadaan SPPG berpotensi memberikan efek ekonomi yang jauh lebih luas apabila tata kelolanya mengikuti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Sekretaris Jenderal DPP ARUN Bungas T. Fernando Duling atau Nando mengatakan dampaknya dapat dilihat dari keterlibatan UMKM dalam rantai pasok hingga penyerapan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dapur.
“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” ujar Nando.
Bagi ARUN, di sinilah Pasal 33 UUD 1945 seharusnya menemukan bentuk konkretnya.
Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari berapa porsi makanan yang keluar dari dapur. Pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang memasok beras, telur, sayuran, daging, ikan, dan kebutuhan dapur tersebut?
Apakah UMKM, koperasi, petani dan peternak di sekitar SPPG ikut menikmati perputaran ekonomi? Atau justru rantai pasok terkonsentrasi pada pemain-pemain tertentu?
Pertanyaan inilah yang ingin didalami melalui riset mahasiswa.
Tiga Data yang Harus Dibuka
Ketua Srikandi DPP ARUN Linda Kartika Dewi meminta pengelolaan program MBG semakin berbasis data. Setidaknya ada tiga kelompok data yang menurut dia perlu disinkronkan.
Pertama, keterbukaan data mengenai capaian pertumbuhan gizi penerima manfaat MBG. Kedua, data real-time mengenai serapan rantai pasok yang berasal dari UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal. Ketiga, data mengenai pertumbuhan daya beli masyarakat sebagai dampak penyerapan tenaga kerja dan relawan dapur.
“Bila ketiga data tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan serta maksimalnya peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput,” ujar Linda.
Dengan data tersebut, keberhasilan program tidak hanya dapat dihitung berdasarkan jumlah penerima makanan, tetapi juga berdasarkan efek ekonominya terhadap masyarakat.
Mahasiswa Akan Disebar dari Kuningan sampai Merauke
Riset ini tak berhenti di Tangerang.
DPP ARUN menyatakan mendukung agenda lanjutan AMM bertajuk “September Sejarah Emas”, yang berlangsung pada 19 Agustus hingga 6 September 2026. DPP ARUN dijadwalkan melepas peserta riset pada 18 Agustus.
Lokasi penelitian akan diperluas ke sejumlah daerah. Di Jawa Barat, riset direncanakan berlangsung di tiga SPPG di Kuningan, satu di Bandung, dan satu di Bogor melalui Yayasan Kartika Chandra Triguna Sejahtera serta Yayasan Telaga Kasih Nusantara.
Di Banten, penelitian menyasar dua SPPG di Kabupaten Tangerang, termasuk Mekar Baru, bersama Yayasan Relawan Sehat Indonesia dan Yayasan Cahaya Ilmu Sikancil.
Penelitian juga akan bergerak jauh ke luar Jawa: satu SPPG di Bengkalis, Riau, dan satu lainnya di Merauke, Papua, melalui Yayasan Surya Jaga Pangan Nusantara.
Artinya, mahasiswa akan memperoleh kesempatan membandingkan bagaimana SPPG bekerja di daerah dengan karakter ekonomi dan rantai pasok yang berbeda.
Muncul “Kabinet Tantangan”
Di tengah agenda tersebut, DPP ARUN juga melempar gagasan yang cukup mencuri perhatian: pembentukan “Kabinet Tantangan”.
Nando menyebut langkah itu sebagai bagian dari gerakan organisasi untuk mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945.
“Melihat situasi dan keadaan hari ini, Dewan Pimpinan Pusat DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) akan mengambil langkah-langkah gerakan nyata dengan membentuk ‘Kabinet Tantangan’.”
“Pokok utama dari gerakan ini ditujukan untuk mengawal dan menegakkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Nando.
DPP ARUN belum merinci struktur maupun siapa saja yang akan berada di dalam “Kabinet Tantangan”. Namun nama tersebut mengisyaratkan bahwa organisasi ingin membawa isu pengawasan ekonomi rakyat ke gerakan yang lebih luas.
ARUN Ingatkan Mahasiswa: Jangan Keluar dari Koridor Akademis
Meski memberikan dukungan penuh, DPP ARUN mengingatkan agar penelitian mahasiswa tidak berubah menjadi gerakan tanpa kontrol akademis.
Ketua Harian DPP ARUN Johnny Situwanda, S.H., M.H., meminta peserta tetap menjaga etika dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi masing-masing.
“Kami membersamai semangat ‘Rapat Ikada’ ini. Namun, kami mengingatkan dan memastikan agar adik-adik mahasiswa tetap menjaga etika, berkomunikasi, bersosialisasi, serta berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus masing-masing,” ujar Johnny.
Untuk memastikan kegiatan berjalan dalam koridor hukum, rangkaian riset dan live in tersebut akan mendapat pendampingan dari LBH Tridharma Indonesia.
DPP ARUN tampaknya ingin membawa satu pesan dari dapur-dapur SPPG ke ruang publik: MBG bukan semata urusan sepiring makanan. Di belakang jutaan porsi terdapat rantai ekonomi bernilai besar.
Karena itu, menurut ARUN, petani, peternak, koperasi, UMKM, dan pekerja lokal semestinya menjadi bagian penting dari perputaran tersebut.
Dan ketika rantai ekonomi sebesar itu mulai diperebutkan, satu kalimat dalam pernyataan sikap mereka menjadi yang paling keras:
Negara tidak boleh kalah oleh kartel.
