Akun Hacker Bjorka Diblokir, Setelah Mengaku Meretas BIN dan Data Presiden Jokowi

MATRANEWS.id — Setelah Data BIN diduga bocor. Data pegawai milik Badan Intelijen Negara (BIN) diduga bocor setelah diretas. Hacker yang membocorkan data tersebut juga mengirimkan pesan tajam kepada BIN.

Hacker dengan username Strovian di situs breached.to mengklaim berhasil meretas data sumber daya manusia (SDM) milik BIN pada Rabu (7/8/2022).

Potongan gambar dugaan kebocoran data pegawai BIN menyebar cepat di media sosial.

“STUPID INTELLIGENCE,” judul Strovian di postingan-nya, dikutip Indozone, Kamis (8/9/2022).

Ia juga menampilkan dokumen dengan judul yang sedikit terbaca, “1.a.Roadmap SDM D…”
Pada dokumen itu terlihat nama dan tempat tanggal lahir, pangkat atau golongan, dan jabatan fungsional agen yang diduga merupakan data milik BIN.

Unggahan Strovian mendapat pujian dari para pengguna situs breached.to. Seorang anggota forum bahkan menyebut Indonesia sebuah negara dengan sumber data yang terbuka.

Kebocoran data milik perusahaan dan lembaga pemerintah terus terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Akun Bjorka di situs yang sama sempat menjual 1,3 miliar data sim card pengguna ponsel di Indonesia.

Lalu dia membocorkan data 105 juta data pemilih pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan memperjualbelikannya di forum online. Bjorka membanderol harga USD5.000 (Rp74 juta) untuk 105 juta data pemilih pemilu.

Dia menulis pembeli akan mendapatkan data berupa ID provinsi, ID kota, ID kecamatan, ID kelurahan, ID TPS, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan alamat lengkap.

Giliran dugaan kebocoran data milik Presiden Republik Indonesia viral di media sosial.

Dokumen yang dijual akun Bjorka di BreachForums—forum yang mewadahi para peretas—pada Jumat, (9/9/2022) itu berisikan dokumen kepresidenan untuk Jokowi. Informasi tersebut diunggah oleh akun @Darktracer dalam media sosial Twitter.

Di situs breached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

“Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs tersebut.

Pada 31 Agustus 2022, unggahan diawali dengan logo Kementerian Kominfo dan narasi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia yang dimulai pada 31 Oktober 2017.

Bjorka kemudian mengeklaim memiliki data 1.304.401.300 nomor ponsel pengguna di Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 105 juta data kependudukan warga Indonesia diduga bocor lagi.

Data 105 juta penduduk itu bahkan dijual di forum online “Breached Forums”. Data itu berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username “Bjorka” dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul “INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M” (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta)

Semua data bocor dijual di sebuah forum online “Breached Forums”.

Seperti diketahui, dugaan kebocoran data berturut-turut dialami oleh sejumlah perusahaan swasta hingga pemerintah.

Mulai dari kasus KPU muncul, juga ramai pembobolan data pengguna PLN, SIM card, hingga PesuliLindungi.

Sedangkan pada 2021 dan 2020 juga muncul pembobolan data BPJS, e-Hac, indiHome, BRI Life, laporan KPAI, Bank Jatim, database Polri, Facebook, Cermati, Lazada, Tokopedia hingga sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo.