MATRANEWS.id — Pengacara Khairil Hamzah, S.H., M.H.: Diplomasi Boleh Membuka Pintu, tetapi Kedaulatan Tidak Boleh Dikorbankan
Ungkapan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, dengan prinsip seribu kawan masih kurang dan satu musuh terlalu banyak, memunculkan pertanyaan tentang arah diplomasi Indonesia ke depan.
Apakah kalimat tersebut sekadar pesan persahabatan, atau menyiratkan kemungkinan membuka komunikasi dengan negara-negara yang selama ini berada di luar lingkaran hubungan diplomatik Indonesia, termasuk Israel?
Pengalaman Singapura membangun kerja sama strategis dengan Israel, terutama dalam bidang pertahanan, intelijen, dan teknologi, menjadi salah satu bahan perbandingan.
Dan, hubungan internasional tidak hanya berbicara tentang keuntungan strategis. Ada persoalan konstitusi, kepentingan nasional, Palestina, keamanan data, hingga kedaulatan negara.
Berikut wawancara wartawan dengan pengacara Khairil Hamzah, S.H., M.H., mengenai peluang diplomasi Indonesia-Israel, pelajaran dari Singapura, kekuatan intelijen Israel, dan pentingnya menjaga keamanan komunikasi negara.
Wartawan: Presiden Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Ia juga menggunakan ungkapan, seribu kawan masih kurang, satu musuh terlalu banyak.
Apakah pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal perubahan arah diplomasi Indonesia, termasuk kemungkinan membuka hubungan dengan Israel?
Khairil Hamzah: Saya kira pernyataan Presiden itu harus dibaca dalam konteks politik luar negeri Indonesia secara menyeluruh.
Prinsip bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada kepentingan blok tertentu.
Kalimat seribu kawan masih kurang dan satu musuh terlalu banyak merupakan pesan bahwa Indonesia harus mampu membangun persahabatan seluas mungkin.
Tetapi, jangan langsung diterjemahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan hubungan diplomatik dengan Israel.
Dalam diplomasi, komunikasi dan pengakuan diplomatik merupakan dua hal yang berbeda. Negara bisa membuka saluran komunikasi untuk kepentingan tertentu tanpa harus mengubah posisi politiknya.
Menurut saya, Presiden sedang menegaskan pentingnya pragmatisme diplomasi. Namun, pragmatisme itu tetap harus berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan nasional.
Wartawan: Mengapa Israel menjadi menarik untuk dibicarakan dalam konteks tersebut?
Khairil Hamzah: Karena Israel memiliki keunggulan dalam sejumlah bidang strategis, terutama teknologi pertahanan, keamanan siber, pengembangan teknologi, dan intelijen.
Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan teknologi dunia. Negara harus mampu mempelajari keunggulan negara lain, termasuk negara yang secara politik memiliki persoalan dengan Indonesia.
Tetapi, mempelajari teknologi atau membangun komunikasi tidak berarti kita menyetujui seluruh kebijakan negara tersebut. Ini harus dipahami secara proporsional.
Indonesia mempunyai kepentingan sendiri. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian penting dari sikap politik luar negeri kita.
Karena itu, setiap kebijakan terhadap Israel harus mempertimbangkan sejarah, konstitusi, dan aspirasi masyarakat Indonesia.
Wartawan: Singapura sering dijadikan contoh bagaimana sebuah negara kecil bisa membangun kekuatan pertahanan melalui kerja sama dengan Israel. Apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia?
Khairil Hamzah: Singapura memberikan pelajaran menarik tentang bagaimana sebuah negara membaca keterbatasannya.
Ketika baru merdeka, Singapura menghadapi persoalan sumber daya alam, luas wilayah, dan kebutuhan membangun pertahanan nasional. Mereka menyadari bahwa keamanan merupakan prasyarat pembangunan ekonomi.
Dalam proses tersebut, Israel menjadi salah satu mitra penting dalam pembangunan kemampuan pertahanan Singapura. Kerja sama itu ikut berkontribusi pada pengembangan kapasitas militer dan sistem pertahanan mereka.
Namun, jangan menyederhanakan keberhasilan Singapura seolah-olah hanya karena Israel. Ada faktor kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, disiplin birokrasi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan keterbukaan ekonomi.
Pelajaran bagi Indonesia adalah kita harus berani belajar dari negara mana pun. Jangan sampai pertimbangan politik membuat kita tertinggal dalam penguasaan teknologi strategis.
Tetapi, kerja sama harus selalu disertai prinsip kehati-hatian. Kepentingan nasional tetap nomor satu.
Wartawan: Salah satu keunggulan Israel yang banyak diperbincangkan adalah intelijennya. Seberapa penting kemampuan intelijen dalam menentukan kekuatan sebuah negara?
Khairil Hamzah: Sangat penting. Dalam perkembangan geopolitik modern, kekuatan negara tidak hanya diukur dari jumlah tentara, kapal perang, pesawat tempur, atau persenjataan.
Informasi merupakan kekuatan strategis. Negara yang mampu memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi secara akurat akan memiliki keunggulan dalam mengambil keputusan.
Israel memiliki Mossad, yang dikenal sebagai salah satu badan intelijen luar negeri yang berpengaruh. Selain Mossad, Israel juga mempunyai lembaga intelijen dan keamanan lainnya dengan fungsi yang berbeda.
Kemampuan intelijen tidak hanya berkaitan dengan operasi rahasia. Ada pengumpulan informasi, analisis ancaman, kontraintelijen, keamanan komunikasi, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Indonesia perlu memperkuat kapasitas intelijennya sendiri. Bukan dengan meniru semua metode negara lain, melainkan membangun sistem yang profesional, memiliki kemampuan teknologi, dan bekerja berdasarkan hukum.
Wartawan: Sejumlah operasi Israel di Timur Tengah, termasuk pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli 2024 dan Hassan Nasrallah pada September 2024, memperlihatkan kemampuan penetrasi intelijen Israel.
Apa yang bisa dipelajari dari peristiwa tersebut?
Khairil Hamzah: Peristiwa-peristiwa itu memperlihatkan betapa pentingnya sistem keamanan dan kontraintelijen.
Pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran dan Hassan Nasrallah dalam serangan Israel memperlihatkan adanya persoalan serius dalam perlindungan keamanan target strategis. Namun, kita harus berhati-hati ketika membahas detail teknis operasinya karena tidak semua informasi yang beredar telah terverifikasi secara independen.
Ada satu pelajaran yang sangat penting: keamanan negara tidak cukup hanya mengandalkan persenjataan.
Sistem pengamanan harus mampu mendeteksi ancaman dari luar maupun dari dalam. Pengamanan komunikasi, perlindungan informasi, pemeriksaan akses, dan disiplin personel merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional.
Dalam konteks ini, loyalitas dan integritas aparatur juga menjadi faktor penting. Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif apabila tata kelola keamanan dan pengawasan internalnya lemah.
Wartawan: Bagaimana dengan teknologi pengawasan digital seperti Pegasus yang pernah menjadi kontroversi internasional?
Khairil Hamzah: Ini persoalan serius. Teknologi pengawasan digital dapat digunakan untuk kepentingan keamanan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan.
Kasus Pegasus memperlihatkan bahwa perangkat lunak pengawasan dapat menimbulkan persoalan besar apabila penggunaannya tidak memiliki batas hukum, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar apakah teknologi tersebut canggih atau tidak. Kita harus bertanya: siapa yang mengendalikan sistemnya?
Di mana data disimpan? Siapa yang memiliki akses? Apakah ada kemungkinan akses pihak ketiga? Bagaimana audit keamanannya dilakukan?
Dalam pembelian teknologi strategis, negara tidak boleh hanya menjadi konsumen. Negara harus memahami arsitektur teknologi yang dibeli dan memastikan kendali atas data serta sistem tetap berada dalam kewenangan nasional.
Jangan sampai membeli teknologi untuk memperkuat keamanan, tetapi justru membuka pintu bagi kerentanan baru.
Wartawan: Belakangan muncul tuduhan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?
Khairil Hamzah: Tuduhan seperti itu harus ditangani secara serius, tetapi juga harus berdasarkan bukti.
Kita tidak boleh menjadikan tuduhan sebagai fakta. Harus ada pemeriksaan yang objektif, profesional, dan transparan sesuai kewenangan hukum masing-masing lembaga.
Namun, substansi yang lebih besar adalah keamanan komunikasi Presiden dan institusi negara.
Presiden bukan sekadar pejabat publik. Presiden merupakan pemegang mandat pemerintahan dan memiliki akses terhadap informasi strategis negara. Karena itu, keamanan komunikasinya berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional.
Kita harus memastikan siapa yang bertanggung jawab atas keamanan komunikasi Presiden, bagaimana sistem pengawasannya, serta bagaimana mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak mana pun.
Jangan sampai keamanan negara menjadi persoalan tarik-menarik kepentingan antarlembaga.
Wartawan: Apakah berarti Indonesia membutuhkan sistem pengamanan intelijen yang lebih independen?
Khairil Hamzah: Betul. Tetapi, independen bukan berarti tidak boleh diawasi.
Intelijen harus profesional, tidak menjadi alat kepentingan politik, dan bekerja berdasarkan hukum. Pada saat yang sama, harus ada mekanisme pengawasan yang memastikan kewenangan intelijen tidak disalahgunakan.
Kita membutuhkan keseimbangan antara kerahasiaan operasi dan akuntabilitas kelembagaan.
Dalam negara demokrasi, kerahasiaan memang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional. Tetapi, kerahasiaan tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak di luar hukum.
Keamanan Presiden, keamanan kabinet, keamanan data pemerintahan, dan keamanan infrastruktur digital harus menjadi satu kesatuan kebijakan keamanan nasional.
Wartawan: Kembali ke persoalan utama. Apakah Indonesia perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel?
Khairil Hamzah: Ini keputusan politik yang sangat besar dan tidak bisa hanya dihitung dari keuntungan ekonomi atau teknologi.
Indonesia mempunyai komitmen historis terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan itu juga memiliki landasan konstitusional, khususnya semangat Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Karena itu, setiap langkah menuju normalisasi hubungan dengan Israel harus mempertimbangkan situasi Palestina, perkembangan konflik, dan posisi Indonesia dalam memperjuangkan penyelesaian yang adil.
Tetapi, saya juga ingin menegaskan bahwa diplomasi tidak selalu berarti pengakuan.
Komunikasi dapat dibangun untuk tujuan kemanusiaan, pembebasan sandera, penghentian kekerasan, atau kepentingan perdamaian. Indonesia dapat menggunakan berbagai saluran diplomasi tanpa harus meninggalkan prinsip dasarnya.
Menurut saya, yang harus dihindari adalah diplomasi yang dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak memiliki perhitungan strategis.
Wartawan: Apakah politik bebas aktif memungkinkan Indonesia berbicara dengan Israel sekaligus tetap membela Palestina?
Khairil Hamzah: Sangat memungkinkan, sepanjang dilakukan secara konsisten dan tidak mengaburkan posisi Indonesia.
Bebas aktif bukan berarti bebas tanpa prinsip. Bebas berarti Indonesia tidak terikat pada kekuatan tertentu, sedangkan aktif berarti Indonesia berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
Indonesia bisa tetap memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, mendukung solusi dua negara, dan mendorong penghentian kekerasan. Pada saat yang sama, Indonesia harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak yang relevan.
Diplomasi yang efektif justru membutuhkan kemampuan berbicara dengan pihak-pihak yang berbeda kepentingan.
Tetapi, komunikasi harus memiliki tujuan yang jelas. Jangan sampai atas nama pragmatisme, Indonesia kehilangan konsistensi politik luar negerinya.
Wartawan: Jadi, bagaimana seharusnya Presiden Prabowo menerjemahkan ungkapan seribu kawan masih kurang dan satu musuh terlalu banyak?
Khairil Hamzah: Presiden harus menerjemahkannya menjadi diplomasi yang cerdas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Indonesia harus membangun hubungan seluas mungkin, memperkuat kerja sama pertahanan, menguasai teknologi, memperkuat intelijen, dan menjaga keamanan komunikasi negara.
Namun, semua itu harus dilakukan tanpa mengorbankan konstitusi dan kedaulatan.
Singapura memberi pelajaran bahwa negara kecil pun dapat memiliki pengaruh besar apabila memiliki visi, kepemimpinan, dan kemampuan membangun kemitraan strategis.
Indonesia memiliki modal yang jauh lebih besar. Kita memiliki wilayah luas, sumber daya alam, jumlah penduduk besar, dan posisi geopolitik yang strategis. Tantangannya adalah bagaimana mengelola semua potensi tersebut menjadi kekuatan nyata.
Jadi, seribu kawan memang lebih baik daripada satu musuh. Tetapi, Indonesia harus tahu siapa kawannya, apa kepentingannya, dan di mana batas yang tidak boleh dilanggar.
Wartawan: Apa pesan terakhir Anda terkait hubungan Indonesia-Israel?
Khairil Hamzah: Saya ingin menekankan satu hal: diplomasi bukan soal menyukai atau membenci suatu negara. Diplomasi adalah seni memperjuangkan kepentingan nasional dengan tetap memegang prinsip.
Indonesia tidak perlu merasa takut untuk mempelajari keunggulan negara lain. Kita bisa belajar dari Israel dalam teknologi, dari Singapura dalam tata kelola pertahanan, dan dari negara mana pun dalam membangun kekuatan nasional.
Dan, kita juga tidak boleh kehilangan identitas politik luar negeri sendiri.
Membela Palestina tidak berarti Indonesia harus menutup mata terhadap perkembangan dunia. Sebaliknya, membangun komunikasi dengan Israel pun tidak otomatis berarti Indonesia harus meninggalkan Palestina.
Yang paling penting adalah memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi Indonesia, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan tidak mengurangi kedaulatan negara.
Dalam diplomasi, pintu boleh terbuka. Tetapi kedaulatan tidak boleh ikut keluar.
© 2026 MATRANEWS.ID. Cantumkan tautan artikel asli saat mengutip.
