Basuki Harjana: “Satpol PP, Justru Menegakkan Pelaksanaan HAM.”

Basuki Harjana: “Satpol PP, Justru Menegakkan Pelaksanaan HAM.”

MATRANEWS.id — “Pemahaman pemenuhan dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, makin hari, makin baik,” ujar Basuki Harjana SH, M.Si, Kasubdit Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

HAM dalam konteks Satpol PP, menurut Basuki, sudah dilakukan terukur. Dalam melakukan tugas di lapangan Satpol berstandar norma HAM ketika melakukan penegakan aturan.

“Satpol PP, justru menegakkan pelaksanaan HAM. Komitmen Pemerintah Daerah (Satpol PP) kini melakukan aksi lapangan/penertiban tanpa mengesampingkan hak-hak dasar warga negara,” ujar Basuki Harjana.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM, Basuki menjelaskan, dalam konteks pelaksanaan tugas Satpol PP diantaranya, masih ada beberapa kelompok yang memahami namun ada juga yang belum memahaminya.

Jika selama ini Satpol PP diidentikkan dengan kekerasan dan represif. “Justru, Satpol PP menegakan aturan karena ada warga yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” papar Basuki memberi contoh ragam kasus.

Ada kasus, misalnya ada warga yang sudah membayar pajak tapi ruko-nya tertutupi pedagang lesehan atau jalanan. Artinya, si pemilik ruko itu terlanggar Hak Asazinya sebagai warga negara.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada setiap warganya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri sebagai korps, untuk dapat mendukung pemerintah dalam pembangunan terpapar di acara Rapat Konsolidasi Satpol PP.

Baca juga :  Situasi Lombok Setelah Bencana Gempa, Kembali Ajak Wisatawan Berkunjung

Berlangsung selama tiga hari, kegiatan berlangsung di Orchardz Hotel, Jakarta. Semua hal dan diskusi berlangsung lancar.

Ada 34 Kasatpol PP kabupaten provinsi plus 63 kasatpol pp kabupaten kota di seluruh Indonesia yang hadir. Tak hanya dari Pulau Jawa, hadir pula dari Bengkulu, Maluku, Palembang dan hingga Papua.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Drs. Nugroho mewakili Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Hadir di acara itu juga para anggota Asosiasi Polisi Pamong Praja Indonesia. Semua Polisi Pamong Praja yang hadir menggunakan seragam dengan atribut lengkap seragam satpol PP.

Hari itu, penyelenggaraan sosialisasi dilaksanakan dengan diskusi menarik, dimana satuan polisi pamong praja dibentuk sebagai salah satu alat pemerintah daerah dalam menjalankan aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Satpol PP mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Termasuk masyarakat modern yang komposisinya heterogen dalam berbagai strata.

Dibahas mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan teknis operasional.

Juga dibahas soal pakaian dinas perlengkapan dan peralatan polisi pamong praja.

Selain penghargaan dibahas pemenuhan hak PNS Satpol PP yang meliputi jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Dibahas juga mengenai perlindungan Satpol PP dan Kepala Daerah. Juga Satpol PP yang kini semakin humanis dan paham akan parameter Hak Azasi Manusia (HAM).

Baca juga :  Siklus Moneter

Satuan Polisi Pamong Praja yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dimana masyarakat dewasa ini makin sadar hukum. Di tengah masyarakat modern yang komposisinya heterogen dituntut untuk memberikan respon cepat, penuh kehati-hatian dan sabar.

“Saya berharap, agar para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada anggota masyarakat,” ujar Arief M Edie, Direktur Satpol PP, Kemendagri.

Setidaknya di lingkungan kerja masing-masing dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat atas tugas dan kewajiban Satpol PP secara profesional dan administrator.

“Kami mendukung sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam menyeleraskan pendapatan pajak daerah lebih optimal,” demikian pesan Arief, saat menutup acara Rapat Sosialiasi Permendagri Tindak Lanjutnya.

baca juga: majalah MATRA edisi cetak — klik ini —

Santun, Amanah, Terhormat, Profesional, Optimis, Legowo, Peduli, dan Pantang Menyerah.

Beny Pakpahan dan Wahyu, dalam seragam Satpol PP.

baca juga: Konsolidasi Satpol PP — klik ini —

Tinggalkan Balasan