MATRANEWS.id — BNPP RI Gelar Rakorendal 2025: Menata Ulang Wajah Perbatasan Menuju 2029
Bogor – Ada yang berbeda di Hotel Sentul Lake, Bogor, pagi 18 November 2025. Lobi yang biasanya lengang dipadati para kepala daerah dari seluruh penjuru perbatasan Indonesia—dari Merauke hingga Natuna, dari Nunukan hingga Atambua.
Mereka datang untuk satu tujuan: merumuskan masa depan kawasan perbatasan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) BNPP RI Tahun 2025.
Rakor yang berlangsung hingga 19 November ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.
Di panggung utama, dua pejabat itu menegaskan urgensi memperkuat halaman depan republik di tengah dinamika geopolitik kawasan yang terus bergerak.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan laporan pembuka yang merangkum tantangan klasik—akses, infrastruktur, keamanan—hingga tantangan baru seperti aktivitas lintas batas ilegal, pertumbuhan ekonomi kawasan yang timpang, dan kebutuhan tata ruang yang adaptif.
Menakar Arah Perbatasan 2025–2029
Rakorendal tahun ini menjadi titik masuk penyusunan arah kebijakan pembangunan perbatasan yang selaras dengan UU No. 43 Tahun 2008 dan RPJMN 2025–2029. Alurnya jelas: batas negara ditekankan pada polhankam, sementara kawasan perbatasan diarahkan sebagai motor pertumbuhan regional.
Dalam paparannya, Tito Karnavian memunculkan visi besar lima tahun ke depan: “Kawasan Perbatasan Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Adaptif melalui Penguatan Pertahanan, Swasembada Sumber Daya, dan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal.”
Visi itu kemudian diterjemahkan menjadi empat misi besar: penguatan pertahanan dan keamanan, sistem pengawasan lintas batas yang tangguh, pembangunan sosial-ekonomi dan tata ruang kawasan, serta perbaikan tata kelola kelembagaan.
“Perbatasan bukan halaman belakang,” ujar Tito. “Ia adalah beranda negara, wajah pertama Indonesia.”
Panggung Kebijakan: Dari Anggaran hingga Infrastruktur
Rangkaian sesi tematik memperlihatkan betapa kompleksnya orkestrasi pembangunan perbatasan.
Sesi I mempertemukan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang membedah rencana pembangunan serta alokasi anggaran lintas tahun.
Sesi II menghadirkan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertahanan yang berbicara tentang sarana dan prasarana—dari bandara perintis hingga fasilitas kesehatan primer.
Sesi III menyorot aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Menteri PUPR, Mensos, Mendikdasmen, Menteri Perumahan, serta Kepala Badan Gizi Nasional memaparkan tantangan pelayanan dasar di kawasan yang selama ini berada di titik pinggir pembangunan nasional.
Di Sesi IV, para gubernur perbatasan dari Kepri, Kalbar, Kaltara, NTT, hingga Papua menyampaikan kondisi faktual di lapangan—mulai dari rute logistik yang rapuh hingga ketimpangan harga barang pokok yang berlipat dari provinsi induk.
Puncaknya, Sesi V mempertemukan tiga deputi strategis BNPP RI yang memaparkan arah kebijakan inti untuk 2027: pengelolaan batas wilayah negara, penguatan potensi ekonomi kawasan, dan pembangunan infrastruktur perbatasan.
Desk Perencanaan: Menyaring Arah, Menyusun Detail
Dalam ruang-ruang terpisah, Desk Perencanaan Tahun 2027 menjadi arena paling teknis—di situlah jalur prioritas disusun, pagu kebutuhan dihitung, dan sinkronisasi antar-kementerian diuji.
BNPP RI mencatat, jumlah anggota BNPP kini bertambah menjadi 40 kementerian/lembaga dan 18 gubernur perbatasan, sebagaimana tercatat dalam Keputusan Kepala BNPP RI Nomor 35.04-265 Tahun 2025.
“Kolaborasi itu bukan pilihan, tapi keharusan,” kata Makhruzi Rahman. “Tanpa itu, perbatasan tidak akan pernah benar-benar menjadi beranda depan.”
Peta Target BNPP: 18 Provinsi, 74 Kabupaten/Kota
BNPP menargetkan pembangunan perbatasan di: 18 provinsi, 74 kabupaten/kota perbatasan, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 204 kecamatan prioritas
Hingga saat ini, 15 PLBN telah dibangun dan beroperasi—bagian dari mandat Inpres Nomor 6/2015 dan Inpres Nomor 1/2019.
Dalam tahun anggaran 2025, BNPP mengalokasikan Rp6,41 triliun untuk empat kebijakan strategis: pengelolaan batas negara, aktivitas lintas batas, pembangunan ekonomi-sosial kawasan, dan penguatan kelembagaan.
Komitmen Menuju 2045
Rakorendal 2025 tak hanya memotret tantangan, tapi juga mencatat langkah-langkah konkret untuk dua tahun mendatang: evaluasi program sampai Triwulan III 2025, identifikasi kendala lapangan, optimalisasi realisasi, hingga penyusunan Rencana Aksi 2027.
Di ujung acara, Tito menegaskan kembali posisi strategis perbatasan: “Di sinilah harga diri negara dipertaruhkan.”
Dengan rampungnya Rakorendal 2025, BNPP RI berharap kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi fondasi kuat menuju kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, dan sejahtera—serta memperkokoh Indonesia sebagai negara yang hadir penuh hingga titik terdepan wilayahnya.
