MATRANEWS.id –– Gagasan “Green Democracy” Ketua DPD RI Curi Perhatian Delegasi Asing di COP30 Brasil
BELEM Brazil— Di antara gemuruh isu transisi energi dan desakan aksi iklim yang memenuhi ruang Plenary Investment Forum pada COP30 Brasil, Kamis, 13 November, satu nama dari Indonesia mencuri perhatian.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, tampil sebagai salah satu pembicara kunci dan memperkenalkan gagasan yang ia sebut sebagai Green Democracy—sebuah konsep yang mengawinkan agenda demokrasi dengan urgensi kebijakan iklim.
Di hadapan delegasi negara maju, industrialis global, serta tamu-tamu tingkat tinggi, Sultan membentangkan presentasi berjudul “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation.”
Gagasan itu, menurut sejumlah delegasi yang hadir, menjadi salah satu intervensi paling segar di forum tersebut.
“Komitmen Indonesia dalam mencapai kesepakatan Paris dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau, baik melalui undang-undang maupun Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Sultan dalam pidatonya.
Ia menggarisbawahi peran DPD RI sebagai kamar senat yang mewakili seluruh daerah.
Di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan kebutuhan pembangunan, DPD telah mendorong sejumlah rancangan undang-undang strategis: RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, hingga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Menurut Sultan, langkah legislasi ini memperkuat fondasi kebijakan hijau yang sudah ditempuh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Alokasi dana konservasi dan berbagai RUU terkait iklim serta masyarakat adat adalah bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi,” katanya.
Diplomasi Iklim di Panggung Dunia
Kehadiran Sultan dalam forum investasi COP30 disebutnya sebagai dukungan penuh atas diplomasi iklim yang tengah digiatkan pemerintahan Prabowo. Indonesia, tegasnya, ingin memperkuat kolaborasi internasional terkait pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energi berbasis keadilan.
“Indonesia adalah negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, dan rumah bagi ekosistem mangrove terbesar. Potensi energi baru terbarukan kita juga tak terhingga nilai ekonominya,” ucap Sultan.
Namun di balik kekayaan ekologis itu, ia mengingatkan bahwa suhu bumi meningkat drastis dalam tiga dekade terakhir. Solusinya, menurut dia, harus mencapai dua sasaran sekaligus: transisi energi dan pengembangan industri carbon capture.
Sultan mengutip temuan UNDP Global Climate Report 2024 yang mengungkapkan bahwa 70 persen kebijakan iklim dunia gagal bukan karena kekurangan dana atau teknologi, melainkan karena lemahnya konsistensi dan integrasi politik.
Demokrasi Hijau sebagai Jalan Baru
Di titik inilah konsep Green Democracy diperkenalkan. Sultan menyebutnya sebagai gerakan politik yang mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi.
“Green Democracy ingin men-leverage transformasi demokrasi Indonesia dan global, menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik, dan keadilan ekologis. Semua untuk membangun tatanan kehidupan berbangsa yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Gerakan ini, lanjutnya, telah dijalankan di Indonesia melalui pendidikan politik hijau yang menyasar generasi muda. Menurut Sultan, keberhasilan agenda aksi iklim sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab, bukan semata oleh teknologi atau pendanaan.
“Kita patut mengapresiasi kebijakan pro-ekologi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita. Namun dari Belem, Brasil, kami ingin menegaskan bahwa aksi iklim kini menjadi agenda prioritas lembaga senat Indonesia,” ucapnya.
Sultan bahkan mengumumkan rencana DPD RI untuk menginisiasi pertemuan parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis dalam waktu dekat.
Disambut Delegasi Asing
Usai pidato singkat selama 13 menit, sejumlah delegasi negara sahabat langsung mendatangi Sultan untuk menyampaikan apresiasi. Gagasan Green Democracy dinilai selaras dengan kebutuhan tata kelola iklim global yang kian memerlukan integrasi politik lintas negara.
Beberapa perwakilan asing bahkan menyatakan minat untuk mengundang Sultan berbagi lebih jauh mengenai konsep tersebut di forum internasional lain.
Di antara diskusi teknokratis yang mendominasi COP30, gagasan dari Ketua DPD RI itu menjadi semacam penanda bahwa diplomasi iklim Indonesia tengah memasuki fase baru—lebih politik, lebih strategis, dan lebih percaya diri.
