“Kalau mau membersihkan lantai kotor, sapunya dulu yang harus bersih.”
MATRANEWS.id — Konsorsium LSM anti narkoba BERSAMA dan NGO RIDMA Foundation menyebar rilis, menunjukan keprihatinan yang mendalam dengan jumlah aparat, yang menjadi terpidana kasus narkoba.
“BNN juga belum mampu membongkar sindikat penyalur narkoba dari dalam penjara,” demikian rilis, LSM itu jelang Hari Anti Narkoba 2019.
Permasalahan bandar narkoba di dari dalam penjara belum juga bisa diatasi oleh Kementerian terkait.
Ini bukan saja masalah koordinasi, tapi semakin banyaknya anggota polisi dengan berbagai pangkat dipidana karena kasus narkoba dan beberapa oknum yang masih “bermain api”, belum bisa dibersihkan.
“Menyarankan ke Presiden Joko Widodo tak perlu hadir, jika dalam Hari Anti Narkoba (HANI 2019), hanya sekedar acara seremonial atau pidato basa-basi, tanpa tindak lanjut yang tuntas,” masih dalam rilis NGO yang pedulu bahaya narkoba itu.
“Memang perlu diteliti lebih lanjut, dengan riset atau hal-hal dibalik kenyataan ini,” ujar Asri Hadi, pengurus organisasi BERSAMA.
Pria yang menamatkan pendidikannya di Australia itu mengaku, sudah mengamati fenomena narkoba di kalangan aparat sejak jaman Presiden Soeharto hingga sekarang.
Perbaikan di lingkup Kepolisian RI dan aparat terkait, bergantung pimpinan dari lembaga itu, perlu dilakukan dengan nyata dan tidak sebatas rilis atau ucapan saja.
Jika fakta, ada lebih 298 orang atau oknum petugas yang terlibat dalam jaringan narkoba, mengindikasikan masalah narkoba jangan dianggap remeh.
Seruan Presiden bahwa Indonesia Darurat Narkoba harus tetap diaplikasikan dengan serius. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan serta kepedulian semua unsur, termasuk aparat kepolisian dan aparat terkait.
Kepolisian atau Kepala BNN jangan hanya terjebak acara “seremonial” dan menghabiskan anggaran negara, tanpa kerja serius memberantas oknum internal yang bermain “nakal” untuk menjadi pengedar.
Kepolisian RI, BNN dan semua pihak yang “memakan” anggaran negara untuk mencegah narkoba dan memberantas juga harus punya komitmen lebih, bahwa anggaran yang dipakai itu adalah uang rakyat yang dipungut dari pajak.
“Kami prihatin dengan bangsa ini, jika oknum kepolisian yang menjadi bandar narkoba semakin banyak. Harus ada kebijakan tegas dan proses hukum pelaku kejahatan narkoba berbaju dinas, dipantau lembaga lain,” ujar S.S Budi Rahardjo, aktivis dari Ridma Foundation.
Baik Asri Hadi dan Budi Jojo menegaskan, bahwa aparat di Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian serta Kementerian Hukum dan Ham terus dipantau oleh masyarakat.
“Jangan hanya berebut jabatan tanpa punya tanggung jawab, khususnya mari kita selesaikan masalah narkoba. Minimal sekeliling kita bersih narkoba,” ujar aktivis yang juga jurnalis ini kompak, untuk terus memantau oknum-oknum nakal, untuk segera bertobat.
“Menyarankan ke Presiden Joko Widodo tak perlu hadir, jika dalam Hari Anti Narkoba, hanya sekedar pesta atau seremonial tanpa tindak lanjut yang tuntas,” masih dalam rilis NGO yang pedulu bahaya narkoba itu.
Viral di media sosial: 
baca juga: majalah MATRA edisi terbaru — klik ini
