MATRANEWS.id — Ipan tukang kebun di Kompleks The Castilla, BSD City yang merupakan warga terdampak corona makin bingung karena tiba-tiba dikirimi tagihan BPJS Kesehatan, senilai enam jutaan.
Beberapa waktu lalu, tukang kebun yang tak punya pekerjaan tetap ini sudah mengurus, bahwa keluarganya merupakan bagian dari keluarga yang perlu dibantu, keluarga miskin dalam perlu mendapat manfaat Kartu Indonesia sehat.
Kejadiannya malah, oleh BPJS dikirim tagihan. Sementara dirinya dan keluarganya sudah mengurus ke BPJS tak mampu bayar, karena situasi ekonomi.
Dirinya lebih pantas sebagai penerima KIS, yang mendapat Kartu Indonesia Sehat sebagai orang miskin penerima Bansos.
“Tak bisa mengurus atau mendapatkan kartu KIS, karena disebut menunggak BPJS. Sebelumnya saya ditagih juga empat juta,” ujar Ipan, yang kebingungan dengan situasi semacam ini, ia termasuk manusia terdampak covid 19 dan orang miskin, tak tahu harus mengadu kemana.
Pria ini hanya bisa mengeluh ke media, sebagai orang yang terdampak penyebaran virus corona (Covid-19).
“Kiranya pemerintah melakukan pembaruan data penerima manfaat. Jangan penerima bantuan sosial tidak mengalami perubahan dan hanya berkutat pada kelompok orang miskin “itu-itu saja,” masih dalam keluhan Ipan si tukang kebun di kawasang Lengkong, Serpong.
Ia melihat banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejauh ini, ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak memperbaharui data selama lima tahun.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara setuju. Pemberian bantuan harus memenuhi prinsip keadilan.
Banyak orang di luar yang layak menerima bansos, namun karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos. “Kita jangan pelihara orang miskin. Kita kasih “kandang” itu-itu saja,” ujar Juliari Batubara, mensos.
Untuk melakukan perbaikan data, ia mengatakan, pemerintah akan melakukan terobosan pada 2021.
Data sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako akan diperiksa ulang.
“Saya minta pada dirjen-dirjen agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus,” katanya.
Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan (up date) data kemiskinan mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat.
Menurutnya, tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motovasi kepada daerah.
“Tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu, jadi gak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu,” ujarnya. Pendataan nasional akan mencakup 41 juta keluarga, naik dari saat ini sebesar 29 juta keluarga.
SYARAT PENERIMA KIS
Kartu Indonesia Sehat sama sekali tidak membayar iuran apapun. Namun tidak semua orang dapat terdaftar sebagai pemilik Kartu Indonesia Sehat.
Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat hanya ditunjukkan untuk masyarakat yang kurang mampu atau dengan kondisi ekonomi yang lemah.
Hal ini disebabkan, karena KIS memang diluncurkan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi.
Program KIS hanya untuk masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis.
Penggunaan KIS tidak terbatas di fasilitas kesehatan tingkat 1 dan juga di fasilitas kesehatan lanjutan.
Walaupun berguna untuk mendapatkan fasilitas pengobatan, KIS juga memiliki peran dalam melakukan pencegahan penyakit agar peserta tidak jatuh sakit.
Kartu Indonesia Sehat pada awalnya merupakan pengganti identitas masyarakat yang sebelumnya memegang kartu JAMKESMAS atau JAMKESDA, Kartu Indonesia Sehat juga awalnya merupakan kartu identitas untuk peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) yang seluruh biaya iuran bulanan ditanggung oleh pemerintah.
Pemegang kartu KIS untuk peserta BPJS PBI yaitu masyarakat yang termasuk sebagai warga miskin dan kurang mampu dalam segi ekonomi, mereka secara langsung akan menjadi peserta BPJS PBI jika sudah terdaftar di dinas sosial.
KIS akan didistribusikan langsung ke setiap desa atau kelurahan yang ada diseluruh wilayah indonesia.
Cek Kartu Indonesia Sehat
Cek Kartu Indonesia Sehat
Kartu Indonesia Sehat yang telah diterima sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah masih aktif atau tidak.
Soalnya hal tersebut dapat menjadi masalah apabila KIS yang diterima akan digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan.
Lalu bagaimana cara mengeceknya, nah pada kesempatan yang sangat baik ini kami akan memberikan informasi mengenai cara cek Kartu Indonesia Sehat masih aktif atau tidak.
banyak daerah kabupaten/kota tidak melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejauh ini, ada sekitar 400-an Kabupaten/Kota yang tidak memperbaharui data selama lima tahun.
