MATRANEWS.id — Seperti mengerti apa yang sedang dialami perusahaan pers, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi juga memperhatikan Pers Indonesia.
Pers yang punya misi mengedukasi tidak lagi mengenal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), mengalami situasi sulit, dimana klien banyak menunggak tagihan. Perusahaan pers, termasuk yang terdampak karena pandemic Virus Corona.
Untuk itulah, Meutya mengatasnamakan wakil rakyat menyerukan bahwa perusahaan pers dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak.
“Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik,” kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/4).
Politisi perempuan Partai Golkar itu beranggapan, tidak berlebihan menyebut bahwa pekerja pers adalah juga menjadi bagian dari garda terdepan melawan Covid-19 yaitu perang melawan Covid dengan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoax saat ini.
Menurut Meutya Hafid, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini diantaranya; penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.
“Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers,” kata Meutya.
Meutya Hafid juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pers untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.
klik juga: majalah eksekutif edisi cetak — klik ini
klik: majalah Matra edisi cetak —
