ARUN Jakarta Konsolidasikan Organisasi, Menguatkan Advokasi Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045
MATRANEWS.id— Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPD ARUN) Daerah Khusus Jakarta menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Grand Alia Hotel, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).
Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen dalam mendorong supremasi hukum, demokrasi, dan partisipasi masyarakat.
Ketua Panitia Musda, M. Deka Sapei, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, melainkan ruang untuk memperkuat sinergi berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan kebangsaan.
“Kegiatan ini adalah titik tolak konsolidasi gerakan rakyat yang berorientasi pada penguatan hukum dan demokrasi. Kami ingin melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbicara secara terbuka dan solutif,” ujar Deka.
Menurut dia, tantangan di bidang hukum, demokrasi, dan keadilan sosial membutuhkan kolaborasi yang lebih luas antara organisasi masyarakat, pemerintah, akademisi, serta aparat penegak hukum.
Karena itu, Musda diharapkan menjadi awal dari penguatan jejaring advokasi yang lebih efektif.
Musda I DPD ARUN Daerah Khusus Jakarta juga menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti berikutnya.
Ketua DPD ARUN DKJ, Paisal Sangadji, menilai pembaruan kepemimpinan diperlukan agar organisasi mampu menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang.
“Kami ingin menghadirkan struktur kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif,” kata Paisal.
Ia menambahkan, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus etalase kehidupan demokrasi Indonesia. Karena itu, penguatan organisasi di ibu kota diharapkan dapat memperbesar kontribusi ARUN dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Jakarta adalah pusat pemerintahan dan simbol kebangsaan. Kita harus menjadi teladan dalam mengawal demokrasi yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selama ini ARUN telah membangun jaringan organisasi di 34 provinsi dengan fokus pada advokasi hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penguatan demokrasi yang partisipatif.
Konsolidasi di Jakarta dipandang penting untuk memperkuat koordinasi antara kepengurusan pusat dan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan advokasi kepada masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelantikan pengurus baru DPD ARUN DKJ oleh Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, M.H., yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI dan Ketua Badan Legislasi DPR RI.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Selain Bob Hasan, kegiatan dihadiri antara lain perwakilan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompol Abdillah, Dewan Pakar DPP ARUN Prof. Puji, Dewan Penasehat DPP ARUN Dr. Parlin Rumohorbu, Sekretaris Jenderal DPP ARUN Bungas T. Fernando Dulling, Ketua Harian DPP ARUN Johnny Situwanda, serta Bendahara Umum DPP ARUN Zakia Assegaf.
Pelaksanaan Musda Jakarta melanjutkan rangkaian konsolidasi organisasi yang sebelumnya telah berlangsung di sejumlah daerah, seperti Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah.
Melalui forum-forum tersebut, ARUN berupaya memperkuat kapasitas organisasi sekaligus memperluas peran advokasi bagi masyarakat.
Bagi ARUN, konsolidasi organisasi merupakan bagian dari ikhtiar membangun partisipasi publik yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan nasional.
Semangat Asta Cita yang diusung dalam Musda ini diharapkan menjadi pijakan bersama menuju Indonesia Emas 2045 dengan tetap menempatkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan demokrasi sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Matranews.id — MUSDA I DPD ARUN Jakarta
Matranews.id ARUN Jakarta Konsolidasikan Organisasi, Menautkan Asta Cita dengan Indonesia Emas 2045
Suasana ruang pertemuan di Gren Alia Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Juli 2026, dipenuhi para pengurus dan kader Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN).
Bagi organisasi kemasyarakatan yang tengah memperluas jejaringnya itu, Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ARUN DKI Jakarta bukan sekadar forum pergantian kepengurusan.
Agenda tersebut menjadi titik awal konsolidasi organisasi sekaligus penegasan arah gerak untuk lima tahun ke depan.
Mengusung tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, Musda menetapkan kepengurusan masa bakti 2025–2030 sekaligus menyelaraskan program kerja organisasi dengan agenda pembangunan nasional.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin Ustadz Dr. Muhammad Kumaini Umasugi. Doa itu menjadi pembuka sekaligus harapan agar seluruh proses musyawarah menghasilkan keputusan yang memberi manfaat bagi organisasi, masyarakat, dan bangsa.
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., membuka Musda secara resmi.
Dalam pidatonya, ia menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu elemen penting demokrasi yang memiliki fungsi menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.
Menurut Bob Hasan, tantangan pembangunan nasional semakin kompleks sehingga membutuhkan organisasi masyarakat yang mampu bekerja secara kolaboratif, menjaga stabilitas sosial-politik, sekaligus aktif mengawal kepentingan publik.
“ARUN harus terus hadir memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas politik nasional, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Semangat serupa disampaikan Ketua DPD ARUN DKI Jakarta, Faisal Sangadji. Ia menilai Musda merupakan momentum untuk memperkuat fondasi organisasi agar tidak berhenti sebagai wadah berkumpul, melainkan mampu melahirkan kerja-kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat.
Menurut Faisal, organisasi hanya akan memperoleh kepercayaan publik apabila dibangun di atas prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas.
“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta. Melalui kepengurusan masa bakti 2025–2030, kami siap menyongsong tantangan global serta mengawal realisasi Asta Cita demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa ARUN ingin mengambil posisi sebagai mitra konstruktif pemerintah dengan tetap menjunjung supremasi hukum dan kolaborasi lintas sektor.
Baginya, penguatan organisasi merupakan bagian dari kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perspektif yang lebih akademis disampaikan Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Pujiyono.
Dalam paparannya, ia mengingatkan bahwa organisasi harus mampu membaca perubahan zaman.
Mengutip teori perubahan sosial dan konsep butterfly effect, ia menjelaskan bahwa transformasi besar sering kali lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
“Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci menciptakan transformasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi benang merah jalannya Musda. Konsolidasi organisasi dipandang bukan semata urusan internal, melainkan upaya memperkuat kapasitas ARUN agar mampu merespons dinamika sosial, hukum, dan kebangsaan yang terus berkembang.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda, Deka, S.E., menyampaikan apresiasi terhadap seluruh peserta yang mengikuti jalannya persidangan organisasi hingga selesai.
Menurutnya, dinamika yang muncul selama forum justru menunjukkan kedewasaan para kader dalam membangun organisasi secara demokratis.
“Pelaksanaan Musda I berjalan lancar dan khidmat. Dinamika yang terbangun menunjukkan besarnya komitmen seluruh kader untuk membesarkan ARUN di DKI Jakarta,” ujarnya.
Musda juga dihadiri sejumlah pengurus pusat ARUN, antara lain Ketua Harian DPP ARUN Johnny Situwanda, Sekretaris Jenderal Bungas T. Fernando Dulling, Bendahara Umum Zakia Assegaf, Dewan Penasehat Dr. Parlin Rumohorbu, serta perwakilan Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Kompol Abdillah.
Menjelang penutupan, panitia menyerahkan cenderamata kepada para tamu kehormatan sebagai simbol penghargaan sekaligus mempererat silaturahmi antarpengurus.
Melalui Musda pertamanya, DPD ARUN DKI Jakarta menargetkan penguatan program di bidang advokasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepemudaan, serta pengembangan kemitraan lintas sektor.
Musda DPD ARUN DKJ ini menyusul sukses pelaksanaan Musda serupa di Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah.
Setiap Musda membawa warna dan keunikan tersendiri, tetapi satu benang merah yang sama: memperkuat konsolidasi internal dan memperluas peran advokasi rakyat.
Organisasi berharap konsolidasi yang dimulai dari Jakarta dapat menjadi pijakan untuk memperluas peran ARUN sebagai organisasi yang adaptif, berintegritas, dan mampu mengawal berbagai agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Musyawarah Daerah (Musda) I dan Dialog Publik bertajuk “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.
