MATRANEWS.id — Pasar Modal dalam Barisan
Sabtu malam, 31 Januari 2026, ruang konferensi pers di Jakarta dipenuhi kalimat-kalimat penenang. Pemerintah, otoritas keuangan, dan pengelola bursa tampil serempak dalam satu meja: menjelaskan, menata, sekaligus meyakinkan.
Tema resminya “Penataan dan Penguatan Pasar Modal”. Nada yang ingin disampaikan: pasar sedang dirapikan, bukan goyah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka paparan dengan angka-angka makroekonomi.
Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2025 mencapai 5,04 persen. Inflasi Desember 2025 tercatat 2,92 persen dan diperkirakan tetap berada di kisaran sasaran APBN. Cadangan devisa sebesar 156,5 miliar dolar Amerika Serikat—setara 6,2 bulan impor.
Defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3 persen. “Fundamental ekonomi kita kuat,” kata Airlangga.
Sektor perbankan disebut masih sehat. Kredit tumbuh 9,6 persen, dana pihak ketiga meningkat dua digit, dan rasio kecukupan modal berada di atas 25 persen.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto pun masih di bawah 40 persen. Pemerintah juga menyinggung peringkat investasi Indonesia yang tetap berada pada kategori layak investasi menurut lembaga pemeringkat global.
Namun inti konferensi pers bukan sekadar ekonomi makro. Pemerintah menempatkan pasar modal sebagai medan pembenahan berikutnya.
Presiden, menurut Airlangga, memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar. Salah satu jalurnya adalah perubahan struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan free float minimal 15 persen.
Artinya, lebih banyak saham harus dilepas ke publik agar likuiditas meningkat dan kepemilikan menjadi lebih tersebar.
Transparansi juga diperluas ke ranah pemilik sesungguhnya saham. Aturan mengenai beneficial ownership dan afiliasi pemegang saham akan diperketat. Tujuannya satu: mengurangi ruang gelap dalam kepemilikan perusahaan terbuka.
Pemerintah juga menyinggung praktik spekulatif yang dianggap merusak pasar. Saham gorengan dan manipulasi harga disebut sebagai ancaman langsung terhadap kredibilitas bursa.
“Kami tidak mentolerir praktik manipulatif,” ujar Airlangga. Menurutnya, manipulasi pasar bukan hanya merugikan investor, tetapi juga mengganggu arus investasi asing yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.
Penegakan hukum menjadi bagian dari pesan itu. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan bertindak terhadap pelanggaran aturan pasar modal. Pemerintah menyatakan mendukung penuh proses hukum yang berjalan sesuai peraturan.
Di tengah dinamika kepemimpinan di lembaga pengawas, pemerintah menegaskan tidak ada kekosongan otoritas. Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Sekretaris Negara, hingga manajemen Danantara ikut menekankan bahwa operasional pasar tetap normal.
Pejabat pelaksana tugas disiapkan agar fungsi pengawasan tidak terputus. “Institusi kita kuat karena sistem,” kata Airlangga, menutup bagian itu dengan pesan Presiden kepada investor: fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh dan pemerintah berdiri di belakang pasar keuangan.
Dari Otoritas Jasa Keuangan, keputusan internal segera diumumkan. Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Hasan Fawzi dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon.
Keduanya tetap merangkap jabatan lama. “Tidak ada kekosongan. Semua kebijakan dan pengawasan berjalan seperti biasa,” ujar Friderica.
OJK memaparkan agenda reformasi pasar modal yang lebih menyeluruh: mulai dari perbaikan kualitas emiten, peningkatan literasi investor ritel, hingga penegakan hukum yang konsisten.
Likuiditas akan digenjot lewat kebijakan free float minimal 15 persen, optimalisasi peran liquidity provider, dan peningkatan partisipasi investor institusional, terutama dana pensiun dan asuransi milik negara.
Transparansi kepemilikan juga menjadi prioritas. OJK akan memperkuat kewajiban pengungkapan ultimate beneficial ownership, afiliasi pemegang saham, serta due diligence oleh perusahaan efek.
Pengawasan terhadap perilaku pasar, termasuk peran influencer saham, akan diperketat. Demutualisasi bursa disebut sebagai pintu masuk reformasi tata kelola, agar konflik kepentingan berkurang dan struktur kelembagaan menjadi lebih modern.
Di luar pasar modal, OJK menautkan kebijakan ke program prioritas pemerintah. Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai Rp 148,6 triliun hingga Desember 2025.
Untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, diberlakukan perlakuan khusus kredit selama tiga tahun.
Kredit untuk program makan bergizi gratis juga disalurkan melalui berbagai skema, termasuk securities crowdfunding dan penjaminan khusus bagi petani dan UMKM.
Dari Bursa Efek Indonesia, perwakilan direksi menyampaikan bahwa mekanisme internal telah menunjuk pejabat Direktur Utama dan disetujui Dewan Komisaris. Operasional bursa, menurut mereka, tetap berjalan normal. Proses pengambilan keputusan manajemen tidak terganggu.
BEI menyatakan akan memenuhi ekspektasi penyedia indeks global terkait transparansi dan tata kelola. Komunikasi dengan index provider telah dilakukan.
“Semua akan kami deliver secepat mungkin,” ujar perwakilan BEI. Targetnya: pasar modal Indonesia bukan hanya besar dari sisi nilai transaksi dan kapitalisasi, tetapi juga setara dengan standar dunia dalam integritas dan keterbukaan.
Konferensi pers itu berakhir dengan satu pesan kunci: stabilitas. Pemerintah, otoritas keuangan, dan pengelola bursa ingin menunjukkan bahwa koreksi dan pergantian kepemimpinan bukan pertanda krisis, melainkan bagian dari penataan.
Pasar modal, dalam versi resmi negara, sedang dibersihkan sambil tetap dijaga agar mesin perdagangan tidak berhenti berputar.
