MATRANEWS.id — Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah.
Dalam rapat koordinasi nasional, antara pemerintah pusat dan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) 2019 itu, Joko Widodo meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
“Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ujar Presiden.
Ia juga menegaskan, kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.
“Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah, menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” ucapnya.
Meski demikian, dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai.
Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu. Presiden mengatakan bahwa pola pikir tersebut mesti segera dibenahi.
“Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung baru ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini,” ujar Presiden.
“Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat,” tutur Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019.
Sinkronisasi Arah Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah.
“Di masa lima tahun pertama (Pemerintahan) belum pernah terkumpul sebanyak itu dengan Forkopimda,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI.
Turut hadir dalam acara Rakornas Indonesia Maju antara lain para pimpinan lembaga negara dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Rakornas diselenggarakan untuk melakukan sinkronisasi antara arah Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah. “Untuk menyamakan persepsi soal pelaksanaan dan prioritas pembangunan nasional ke depan,” ujar profesor Tito.
Acara dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup secara resmi oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin. Kerja keras jajaran Kemendagri, membuat Rakornas berjalan dengan baik. Oleh Presiden, diapresiasi bahwa Kemendagri sangat profesional dalam menata penyelenggaraan.
Tiga pilar keamanan, yakni dari polisi, tentara dan unsur sipil diwakili satpol PP, bersama-sama dengan Forkopimda yang lain, semakin akrab. Para peserta Rakornas Indonesia Maju merasa acara semacam ini penuh manfaat.
Mereka langsung bisa menerima (arahan) dari presiden, menko, para menteri, dan narasumber lainnya. “Juga menjadi ajang reuni dan silaturahmi, diantara tiga pilar keamanan kita,” ujar Dr Arief M Edie, Direktur Satpol PP yang menjadi koordinator keamanan momen ini.
“Di masa lima tahun pertama (Pemerintahan) belum pernah terkumpul sebanyak itu dengan Forkopimda,” kata Mendagri Tito Karnavian.
baca juga: majalah matra edisi cetak – klik ini
www.majalahmatra.com
