MATRANEWS.ID – Di tengah dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian geopolitik, volatilitas pasar, dan penyesuaian kebijakan moneter, Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia (PPJKI) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelenggarakan Seminar Investasi dan Keuangan Nasional 2025. Bertempat di Ballroom The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, seminar ini mengusung tema utama: “Peran & Strategi Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia terhadap Gonjang-Ganjing dalam Ekonomi dan Investasi Global.”
Diselenggarakan secara hybrid, seminar ini menjadi ajang penting untuk pertukaran gagasan antara profesional, regulator, dan akademisi guna memperkuat ekosistem investasi nasional yang inklusif dan tangguh.
Acara dibuka dengan ramah tamah dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan pertama disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPJKI, Bapak Haryajid, S.E., M.M., yang menegaskan komitmen organisasi dalam membina profesionalisme dan integritas sektor jasa keuangan.
Sambutan berikutnya datang dari Dr. Tito Sulistio, S.E., MAF, Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga negara dan pelaku pasar modal dalam menghadapi tantangan investasi ke depan.
Keynote speech lainnya disampaikan oleh Heru Muara Sidik, Ak., CMA, CA, M.M., QIA, Anggota Dewan Pengawas BPKH. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana publik secara transparan, akuntabel, dan strategis—terutama dana haji—untuk menjamin keberlanjutan dan nilai tambah ekonomi.
Diskusi panel yang dipandu oleh Bapak Yudi Priyambodo, S.E., M.M., mempertemukan dua pembicara utama:
-
Dr. H. Indra Gunawan, S.E., S.I.P., M.Sc., Anggota Badan Pelaksana BPKH, mempresentasikan potensi transformasi BPKH menjadi Sovereign Halal Fund, yakni versi SWF berbasis prinsip syariah yang berpotensi memobilisasi dana umat untuk pembangunan nasional.
-
Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, M.B.A., Ph.D., CSA, CIB, Guru Besar dan Pakar Keuangan dan Investasi, menyoroti pentingnya penguatan investor lokal sebagai tulang punggung stabilitas pasar modal domestik.
Diskusi berlangsung dinamis selama hampir dua jam dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada moderator dan narasumber serta sambutan penutup dari Ketua Panitia, Ari Supangat, S.E., M.M., CRA, CSA, CIB, CTA, yang menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan keuangan global.
BPKH: Dari Dana Haji ke Model Sovereign Halal Fund
Dalam paparannya, Dr. Indra Gunawan menyampaikan bahwa BPKH mencatatkan kinerja luar biasa sepanjang 2024 dengan net return hampir 7% atau Rp11,6 triliun. Dana kelolaan mencapai Rp171 triliun, sepenuhnya dikelola dengan prinsip syariah. BPKH juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama enam tahun berturut-turut (2018–2023).
Dengan model pengelolaan yang efisien dan berbasis syariah, BPKH dinilai mampu menjadi rujukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang lebih luas. Konsolidasi potensi dana umat dari berbagai lembaga seperti BWI, Baznas, BPJPH, dan LAZ menjadi bagian dari rencana besar mewujudkan Sovereign Halal Fund—langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekosistem halal global.
Penerapan sistem tata kelola global (ISO 9001, 37001, 31000, hingga 27001) serta sertifikasi profesional para pegawainya menjadi fondasi kepercayaan publik. BPKH juga menerima berbagai penghargaan, termasuk Fourstar Digital Transformation, ESG Green Initiative Investment, dan 7 Most Popular Brand of The Year 2024.
Dengan pendekatan syariah yang terstruktur, jaminan LPS, dan insentif fiskal, nilai manfaat bagi jemaah haji terus meningkat. Nilai manfaat virtual account jemaah mencapai Rp18,3 triliun, sementara nilai manfaat BPIH sebagai penambal biaya haji menyentuh Rp41,6 triliun.
