MATRANEWS.id — Siapa Haji Isam? Namanya Terseret Isu Karhutla Kalimantan, Istana Tegaskan Prabowo Tak Pernah Menunjuknya
Nama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam tiba-tiba masuk ke pusaran kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bukan karena pemerintah mengumumkan jabatan baru untuk pengusaha asal Kalimantan Selatan itu, melainkan gara-gara sebuah narasi yang beredar di media sosial.
Kabar tersebut menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.
Narasi itu segera menyebar dan memancing perdebatan. Haji Isam bukan nama asing di Kalimantan. Jaringan bisnisnya bersinggungan dengan pertambangan, perkebunan, transportasi, hingga energi.
Istana kemudian memberikan pelurusan berita.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo tidak pernah memberikan mandat kepada Haji Isam untuk memimpin penanganan karhutla.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” kata Prasetyo di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.
Menurut Prasetyo, informasi yang ramai dan menjadi tren di media sosial tidak serta-merta dapat dianggap sebagai fakta. Dalam urusan karhutla, kata dia, pemerintah memang mengajak berbagai pihak untuk ikut membantu. Tapi ajakan membantu berbeda dengan pemberian kewenangan sebagai koordinator.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kewenangannya bukan di situ,” ujarnya.
Bantahan itu menjadi penting. Sebab, narasi mengenai Haji Isam telanjur berkembang menjadi pertanyaan lain: mengapa seorang pengusaha dengan kepentingan bisnis di sektor sumber daya alam disebut-sebut mendapat kewenangan mengoordinasikan penanganan kebakaran hutan?
Pertanyaan tersebut berdiri di atas premis yang kini dibantah Istana.
Dari Lapangan ke Konglomerasi
Haji Isam adalah nama populer Andi Syamsuddin Arsyad, pengusaha yang lekat dengan perkembangan bisnis sumber daya alam di Kalimantan Selatan.
Namanya terutama dikenal melalui Jhonlin Group, kelompok usaha yang tumbuh dari pertambangan batu bara sebelum berkembang ke sejumlah sektor lain.
Kisah perjalanan bisnis Haji Isam kerap menjadi bagian yang paling banyak dikutip ketika membicarakan sosoknya. Ia disebut pernah menjalani pekerjaan lapangan sebelum memasuki bisnis pertambangan.
Majalah MATRA pernah menulis perjalanan Haji Isam dari tukang ojek dan operator alat berat hingga mengenal seluk-beluk usaha tambang. Pada awal 2000-an, ia disebut belajar mengenai bisnis pertambangan dari Johan Maulana. Dari sana, usahanya berkembang, antara lain melalui Jhonlin Baratama.
Bisnis tersebut tidak berhenti pada batu bara.
Jaringan usaha yang dikaitkan dengan kelompok bisnis Haji Isam kemudian merambah perkebunan, pelayaran dan logistik, transportasi udara, biodiesel, serta industri gula. Ekspansi itu pula yang membuat namanya kerap mendapat label “crazy rich Kalimantan Selatan” dalam pemberitaan media.
Salah satu bisnis yang pernah menarik perhatian nasional adalah PT Jhonlin Agro Raya. Pada Oktober 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik biodiesel perusahaan tersebut di Kalimantan Selatan.
Skala dan keragaman bisnis inilah yang membuat nama Haji Isam mudah mengundang perhatian setiap kali muncul dalam isu yang berkaitan dengan Kalimantan.
Kali ini, namanya muncul dalam perkara karhutla.
Dari Mana Isu Itu Bermula?
Tidak ada pengumuman resmi pemerintah yang menyatakan Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla. Kabar tersebut berkembang melalui narasi yang beredar di media sosial.
Persoalan menjadi sensitif karena profil bisnis Haji Isam.
Sebagian warganet mempertanyakan kemungkinan seorang pengusaha yang memiliki jaringan usaha di sektor pertambangan dan perkebunan memperoleh peran koordinatif dalam penanganan kebakaran hutan. Perdebatan itu berkembang sebelum ada konfirmasi mengenai benar-tidaknya penunjukan tersebut.
Jawaban Istana akhirnya terang: penunjukan itu tidak pernah ada.
Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat memang membagi perhatian dan tanggung jawab kepada sejumlah pejabat untuk menangani wilayah terdampak karhutla.
“Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” kata dia.
Dengan demikian, setidaknya ada dua hal yang mesti dipisahkan. Pemerintah dapat meminta perusahaan, pengusaha, masyarakat, ataupun berbagai unsur lain membantu operasi penanganan kebakaran. Tapi koordinasi kebijakan dan penanganan bencana tetap berada dalam struktur pemerintahan serta pejabat yang mendapatkan kewenangan.
Dalam kasus Haji Isam, Istana menegaskan ia tidak ditunjuk menjadi koordinator.
Prabowo Turun ke Lokasi
Isu mengenai Haji Isam muncul ketika pemerintah sedang meningkatkan operasi penanganan kebakaran di Kalimantan.
Sehari sebelum Prasetyo menyampaikan bantahan, Presiden Prabowo meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Setibanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Prabowo menerima laporan mengenai kondisi kebakaran dan titik panas. Presiden juga memimpin rapat untuk mengetahui perkembangan operasi di lapangan.
Perhatian Prabowo antara lain tertuju pada peralatan pemadaman.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan empat helikopter water bombing telah dikerahkan. Presiden kemudian menanyakan apakah jumlah tersebut mencukupi.
Jawabannya: tambahan armada masih dibutuhkan.
Percakapan mengenai helikopter dan pompa air menunjukkan persoalan nyata yang dihadapi petugas di lapangan. Karhutla bukan sekadar soal siapa yang menjadi koordinator. Kecepatan mendeteksi titik api, ketersediaan personel, akses menuju lokasi, sumber air, hingga kecukupan armada udara menentukan seberapa cepat kebakaran dapat dikendalikan.
Di tengah kebutuhan itulah pemerintah membuka ruang bantuan dari berbagai unsur.
Tapi bantuan bukan kewenangan.
Nama Besar, Narasi Besar
Kemunculan nama Haji Isam memperlihatkan bagaimana sebuah informasi dapat berkembang di media sosial. Tokoh dengan profil tinggi mudah menjadi pusat perhatian, terlebih ketika isu tersebut bersinggungan dengan sektor bisnis yang selama ini melekat pada dirinya.
Haji Isam memang mempunyai jaringan bisnis besar di Kalimantan. Bisnisnya juga merambah sektor pertambangan dan perkebunan. Itu adalah satu perkara.
Adapun kabar bahwa Presiden Prabowo menunjuknya sebagai koordinator penanganan karhutla adalah perkara berbeda. Terhadap kabar kedua inilah Istana memberikan bantahan tegas.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan pentingnya memeriksa asal sebuah informasi sebelum memperdebatkan konsekuensinya. Sebab, sebuah narasi yang keliru dapat menghasilkan diskusi panjang mengenai keputusan yang sebenarnya tidak pernah dibuat.
Haji Isam tetaplah pengusaha yang namanya diperhitungkan dalam peta bisnis Kalimantan. Pemerintah pun dapat meminta dunia usaha ikut mengerahkan sumber daya ketika bencana terjadi.
Tetapi membantu pemerintah tidak sama dengan menjadi pemerintah.
Dan untuk kabar bahwa Haji Isam mendapat mandat dari Presiden Prabowo memimpin penanganan karhutla Kalimantan, Istana sudah memberikan jawabannya: tidak pernah ada penunjukan tersebut.
