MATRANEWS.id — Hari Bhayangkara, yang diperingati setiap tanggal 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun POLRI bukanlah Hari lahir Kepolisian.
Loh?
Iya, ini sempat diungkap beberapa waktu lalu oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Beliau pernah menjelaskan bahwa Hari Bhayangkara bukan hari lahir Kepolisian. Eng-ing-eng.
Dalam perjalanan waktu kemudian, ramai diperbincangkan, makna Polisi, kok disebut anggota Bhayangkara. Apakah pas disebut Bhayangkara?
Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.
Bhayangkara atau bhayangkari sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti hebat, mengerikan, juga merujuk pada nama kesatuan pengawal kerajaan (Zoetmulder, P.J. Kamus Jawa Kuna-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1995;117).
Kehebatannya sebagai Kesatuan Pasukan Pengawal Kerajaan telah ditunjukkan dan dibuktikan Gajah Mada dalam pengamanan, penyelamatan bahkan mengembalikan Raja Jayanagara ke tahta Majapahit.
Sempat menjadi wacana, Kepolisian sebaiknya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena, Kepolisian Nasional sejak era reformasi berada langsung di bawah Presiden.
Yang pasti, peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli setiap tahun merupakan peringatan bahwa Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengikis perdebatan, bahwa telah dinyatakan sebagai kesatuan yang terorganisasi dari pusat sampai pada daerah (polisi nasional) dan berada dalam suatu wadah yang disebut Jawatan Kepolisian.
Di Hari Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020, Kepolisian Republik Indonesia menggelar bakti sosial serentak di seluruh Indonesia.
Kegiatan sosial dengan tema Kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif ini diisi berbagai kegiatan salah satunya bantuan sosial (Bansos).
Juga Polri akan memberikan pembebasan biaya dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada masyarakat se-Indonesia. Catatannya, bagi yang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020.
Jadi, pemberian pelayanan bebas biaya pembuatan SIM itu hanya untuk warga yang lahir pada 1 Juli atau bertepatan dengan HUT Bhayangkara. Meskipun dibebaskan biaya penerbitan SIM, namun masyarakat tetap akan dimintai biaya untuk mengurus administrasi tersebut.
Selain harus lahir tanggal 1 Juli, pendaftar juga harus memenuhi persyaratan usia dan kesehatan. Termasuk lulus dalam tahap ujian teori dan juga ujian praktek.
Seluruh pelayanan SIM juga diminta untuk tetap menjalankan sesuai aturan UU yang berlaku. Serta tidak menghilangkan tahapan penerbitan SIM yang dapat menurunkan kualitas kompetensi pengemudi.
Dalam program tersebut, biaya pembuatan SIM dibantu Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan untuk biaya uji kesehatan tetap berlaku normal.
Pembuatan SIM akan dibiayai pihak ke tiga, yakni BRI sebagai sponsor dalam kegiatan HUT Bhayangkara. Dan kebijakan ini hanya berlaku bagi WNI yang lahir pada 1 Juli dan sudah memenuhi syarat untuk kepemilikan SIM.
Polri juga menyiapkan beras 11.000 ton untuk masyarakat umum. Membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19. Juga memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif kepada masyarakat mengenai pentingnya kedisiplinan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus itu.
Polri dan jajaran akan merayakan momen tersebut dengan sederhana. Hal itu mengingat pada hari Bhayangkara kali ini Indonesia tengah dilanda covid-19.
Di peringatan ke-74 kali ini, Polri mengusung tema Kamtibmas kondusif, Masyarakat Semakin Produktif. Beberapa kegiatan seperti baksos, pemuliaan nilai-nilai Tribata, ziarah dan tabor bunga di Makam Pahlawan Kalibata akan dilakukan Polri guna memperingati Hari Bhayangkara.
Upacara peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, live streaming di Bareskrim Polri, polda, dan polres jajaran. Selanjutnya, acara syukuran Hari Bhayangkara pada pukul 10.00.
Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 hingga lulusan tahun 1991 menjadi perhatian. Pasalnya, jenderal bintang yang kini di BNN akan pensiun, juga bintang tiga Polri di Sestama Lemhannas. Prosedur calon Kapolri sudah akan digodok secara internal dan ada mekanismenya.
Di sisi lain Kompolnas juga memberikan nama nama calon Kapolri sebagai usulan kepada Presiden, uji kepatutan di Komisi 3 DPR.
Selain itu, muncul juga suara untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri yang sekarang. Dimana, Kapolri Jenderal Idham Azis masih memiliki masa aktif di kepolisian hingga Januari 2021.
Saya tak ingin masuk dalam ranah itu, mewakili Civil Society (masyarakat madani) di Indonesia.
Hanya ingin mengucapkan Selamat Ulang Tahun Polri. Salut untuk polisi Republik Indonesia yang bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
Biarlah perdebatan dan pertanyaan di atas, para pakar yang menjawabnya. Sejarah juga sedang mencatat dirinya di wilayah publik yang bebas (free public sphre), adanya demokrasi, toleransi, dan kemajemukan.
Klik juga: Komentar Idham Aziz (Kapolri)
