Kabais TNI Serahkan Jabatan, Terkait Sorotan Kasus Penyiraman Aktivis
Pergantian di tubuh intelijen militer terjadi di tengah sorotan publik terhadap penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia.
Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo disebut telah menyerahkan jabatannya.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Aulia Nasrullah membenarkan penyerahan jabatan tersebut saat ditemui di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 25 Maret 2026.
Pernyataan itu disampaikan ketika ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
“Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” kata Aulia.
Aulia enggan menguraikan lebih jauh ihwal latar belakang keputusan tersebut maupun sosok pengganti Yudi. Ia juga tidak menjelaskan apakah penyerahan jabatan ini berkaitan langsung dengan proses penyidikan yang tengah berjalan.
Saat kembali didesak mengenai siapa yang akan mengisi posisi strategis di lembaga intelijen TNI tersebut, Aulia hanya menjawab singkat, “Terima kasih.”
Minimnya penjelasan dari pihak TNI membuat ruang tafsir terbuka. Di satu sisi, pernyataan “bentuk pertanggungjawaban” mengisyaratkan adanya kaitan etik atau institusional.
Dan di sisi lain, belum ada konfirmasi resmi mengenai hubungan langsung antara pergantian jabatan ini dengan kasus penyiraman yang menimpa Andrie Yunus.
Kasus tersebut sebelumnya menyita perhatian publik dan kelompok masyarakat sipil. KontraS mendesak pengusutan tuntas serta transparansi dalam proses hukum, mengingat posisi korban sebagai aktivis yang kerap bersuara kritis terhadap aparat.
Di tengah tekanan itu, langkah TNI melakukan penyerahan jabatan Kabais dinilai sebagai sinyal awal respons institusional.
Meski demikian, tanpa penjelasan terbuka, publik masih menunggu kejelasan: apakah ini sekadar rotasi jabatan, atau bagian dari upaya akuntabilitas yang lebih luas.
Sejauh ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pimpinan TNI mengenai arah kebijakan maupun perkembangan penyidikan kasus yang menjadi sorotan tersebut.
