Mitris Mitigasi Risiko: Ketika Revolusi Berhenti di Layar Ponsel
Barangkali yang paling berubah dari republik ini bukan politiknya. Melainkan cara orang marah.
Dulu, kemarahan memiliki alamat. Ia menuju jalanan. Menuju kampus. Menuju gedung parlemen. Menuju kantor pemerintah. Orang rela berjalan berkilometer. Berteriak sampai suara habis. Tidur di trotoar. Pulang dengan luka, atau bahkan tidak pulang sama sekali.
Kini kemarahan hanya sejauh ibu jari. Ia lahir di layar lima inci. Lalu hilang sebelum baterai ponsel habis.
Hari ini, alamat kemarahan jauh lebih kabur. Ketika rakyat marah pada hukum, siapa yang harus dituntut? Presiden? DPR? Partai politik? Aparat? Mahkamah? Oligarki?
Ketika rakyat marah pada kemiskinan dan ketimpangan, siapa yang harus dimintai tanggung jawab? Pemerintah pusat? Pemerintah daerah? Menteri? Pengusaha? Sistem ekonomi?
Ketika rakyat marah pada politik dinasti, apakah kemarahan itu ditujukan kepada keluarga penguasa, partai pengusung, pemilih, atau aturan yang dibiarkan berlubang?
Publik bisa sepakat bahwa korupsi buruk. Tetapi ketika ditanya bagaimana memperbaiki sistem partai, memperkuat KPK, membatasi oligarki, mereformasi kepolisian, memperbaiki pembiayaan politik, atau mengubah sistem pemilu, kesepakatan mulai pecah.
Publik bisa sepakat bahwa politik dinasti berbahaya. Tetapi ketika dinasti itu berasal dari kubu yang didukung, sebagian orang mendadak mencari pembenaran.
Publik bisa sepakat bahwa hukum harus adil. Tetapi ketika hukum menjerat lawan politik, sebagian orang bertepuk tangan.
Publik bisa sepakat bahwa demokrasi harus dijaga. Tetapi ketika kebebasan dipakai oleh kelompok yang tidak disukai, sebagian orang ingin membatasinya.
Inilah penyakit demokrasi partisan. Prinsip kalah oleh dukungan politik. Akal sehat kalah oleh identitas. Kebenaran kalah oleh kubu.
Reformasi 1998 tidak lahir dari sebuah tagar. Ia lahir dari tubuh-tubuh yang berkumpul. Dari keberanian yang memiliki wajah. Dari mahasiswa yang tahu risiko dipukul, ditangkap, bahkan ditembak. Politik ketika itu memiliki harga yang mahal.
Hari ini, harga itu menjadi jauh lebih murah. Satu unggahan. Satu komentar. Satu video. Satu meme. Lalu selesai. Kritik tenggelam dalam kebisingan.
Kita merasa telah mengambil bagian dalam sejarah hanya karena menekan tombol “bagikan”.
Media sosial memang memberi sesuatu yang dulu tidak dimiliki rakyat: mikrofon. Semua orang bisa bicara kepada siapa saja. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya mengendalikan informasi.
Tetapi mikrofon ternyata bukan selalu pengeras gerakan. Kadang ia hanya menjadi pengeras emosi. Di sanalah paradoks demokrasi digital bekerja dengan sangat halus.
Kemarahan menemukan salurannya. Tetapi justru karena tersalurkan, ia sering kehilangan tenaganya. Psikolog menyebutnya katarsis. Politik merasakan akibatnya.
Kita hidup di zaman ketika viral dianggap kemenangan. Padahal kekuasaan tidak terlalu takut kepada sesuatu yang viral. Kekuasaan lebih menghitung sesuatu yang terorganisasi.
Tagar bisa menjadi nomor satu dalam hitungan jam. Video bisa ditonton puluhan juta kali. Seorang pejabat bisa dipermalukan sepanjang hari. Namun negara telah belajar satu hal.
Perhatian publik memiliki umur yang pendek. Hari ini satu skandal. Besok skandal lain. Lusa muncul tokoh baru. Seminggu kemudian semua lupa.
Algoritma bekerja seperti ombak. Ia selalu mendorong gelombang berikutnya, bukan menjaga ombak yang sedang pecah.
Sementara perubahan politik justru membutuhkan ingatan yang panjang. Revolusi tidak pernah dibangun oleh perhatian yang hanya bertahan tiga hari.
Ada satu ruang yang sering luput dibicarakan. Bukan TikTok. Bukan Instagram. Bukan pula X. Melainkan WhatsApp.
Di sanalah republik kecil tumbuh. Grup keluarga. Grup alumni. Grup kantor. Grup pengajian. Grup komunitas.
Masing-masing memiliki dunia yang terasa lengkap. Berita yang dipercaya sendiri. Musuh yang diyakini sendiri. Kebenaran yang dirawat sendiri.
Semua terasa akrab. Tetapi justru karena terlalu akrab, ruang itu sering berubah menjadi gema. Orang mendengar suaranya sendiri, dipantulkan oleh orang-orang yang berpikir sama.
Ketika bertemu pandangan berbeda, percakapan berubah menjadi kecurigaan.
Padahal demokrasi hidup bukan karena semua sepakat. Demokrasi hidup karena orang masih mau mendengar.
Kita sering berkata Indonesia makin gaduh. Mungkin benar. Tetapi gaduh tidak selalu berarti bergerak. Ramai tidak otomatis menjadi kuat.
Popularitas tidak identik dengan kepemimpinan.
Influencer dapat menggerakkan perhatian. Namun perhatian berbeda dengan organisasi. Algoritma menyukai sesuatu yang cepat, emosional, mengejutkan.
Sejarah justru dibangun oleh orang-orang yang sabar. Gerakan membutuhkan disiplin. Algoritma membutuhkan sensasi.
Gerakan membutuhkan pengorbanan. Algoritma membutuhkan durasi tonton. Di situlah keduanya sering berpisah jalan.
Dunia sudah berkali-kali memberi pelajaran. Mesir berhasil menjatuhkan Hosni Mubarak, tetapi gagal mengelola masa setelah kemenangan.
Occupy Wall Street mengubah percakapan tentang ketimpangan, tetapi tidak cukup mengubah struktur.
Hong Kong memperlihatkan kecanggihan koordinasi digital, namun tetap membutuhkan simpul-simpul kepemimpinan.
Nigeria melalui #EndSARS membuktikan bahwa tagar mampu membangkitkan kemarahan nasional, tetapi reformasi kelembagaan memerlukan kerja yang jauh lebih panjang.
Teknologi bisa menyalakan api. Tetapi api tidak otomatis menjadi arah.
Indonesia kini adalah republik yang tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap menit ada komentar. Setiap jam ada kemarahan. Setiap hari ada penghakiman. Tapi, semakin banyak suara belum tentu semakin banyak solusi.
Di tengah kebisingan itu, pemerintah menghadapi tantangan baru yang jauh berbeda dibandingkan dua puluh tahun silam. Krisis tidak lagi selalu muncul dari jalan raya.
Ia lahir lebih dahulu di ruang digital. Bergerak melalui algoritma. Membesar dalam grup-grup percakapan. Menjelma persepsi sebelum menjadi kenyataan.
Karena itu, mitigasi krisis tidak cukup dilakukan ketika massa telah berkumpul di lapangan. Ia harus dimulai ketika percakapan baru mulai bergerak. Ketika disinformasi baru beredar. Ketika keresahan masih berupa bisik-bisik di ruang digital.
Mitigasi bukan berarti membungkam kritik. Justru sebaliknya.
Mitigasi adalah memastikan kritik tidak berubah menjadi prasangka, kemarahan tidak berubah menjadi kebencian, dan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.
Negara yang cerdas bukan negara yang paling keras menjawab kritik. Melainkan negara yang paling cepat mendengar sebelum kemarahan kehilangan arah.
Sebab sejarah mengajarkan satu hal. Revolusi memang bisa dimulai oleh satu percikan.
Tetapi sebuah bangsa hanya dapat bertahan jika percikan itu diubah menjadi cahaya, bukan menjadi api yang membakar rumahnya sendiri.
