EkonomiInternasionalNasional

“BSSN Jangan Hanya Koordinator, Tapi Harus Lebih Punya Otoritas Menindak.”

805Views

MATRANEWS.id — Komunitas Keamanan Siber mendesak Badan Siber Sandi Negara (BSSN) jangan hanya sebagai kordinator saja. Sejumlah komunitas dan asosiasi yang fokus dengan kajian keamanan siber mempertanyakan otoritas BSSN, dalam kaitan keamanan siber.

“Sepertinya, sekarang ini hanya sekedar pemadam kebakaran. Institusi BSSN tidak punya otoritas menindak,” ujar S.S Budi Rahardjo, dari Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) mengkritisi.

Budi Jojo menegaskan, perlunya BSSN memiliki otoritas full, sehingga kalau ada ancaman. Maka, BSSN bisa dengan cepat menangkap terkait dengan aktor. Siapa aktornya, apakah berkaitan dengan motif persaingan antar negara, berkaitan dengan kepentingan nasional atau hal lain, yang berhubungan dengan geostrategi, geopolitik.

Pasalnya, dunia siber sangatlah luas, ancaman pun datang silih berganti. Laporan dari banyak perusahaan keamanan siber di dunia, asosiasi industri, maupun organisasi antarpemerintah menyebutkan, serangan siber terus meningkat, baik secara frekuensi maupun intensitas.

“Seharusnya memang lebih baik jika punya kekuatan juga untuk menindak, sehingga geraknya lebih cepat,” demikian masukan Ardi Sutedja dari Indonesia Cyber Security Forum menimpali.

Menanggapi hal itu, Kepala BSSN Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi tersenyum. Ia pun menyampaikan hal-hal yang masih off the record.

Kepala Badan Siber Sandi Negara ini kemudian memberi penjelasan panjang lebar, soal pertemuan yang diberi nama Cyber Security Multi Stakeholder Meet Up.

“Kegiatan ini akan kami lakukan secara rutin untuk membahas keamanan siber nasional baik sektor pemerintah, sektor infrastruktur informasi kritikal nasional maupun sektor ekonomi digital,” ujar Djoko Setiadi.

Pertemuan dalam rangka membangun sinergitas dengan pemerintah khususnya di bidang keamanan siber nasional berlangsung di Aula Roebiono Kertopati, Jl Ragunan, Jakarta Selatan (24/9-2018).

Kopi darat multi stakeholder juga bagian dari jelang pemilihan presiden dan legislatif, sejumlah hoax dan kampanye hitam masih bertebaran di media sosial.

Bahwa Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang saat ini lebih berfungsi sebagai koordinasi, belum bisa punya otoritas menindak memang diakui.

“Kami mengharapkan peran strategis semua pihak dan komunitas untuk sama-sama berbuat yang terbaik bagi bangsa,” ujar Marsda TNI Asep Chaerudin, Deputi Penanggulangan dan Pemulihan BSSN.

Hadir dari komunitas asosiasi yang terdiri dari smart city, infrastruktur, hingga sektor audit informasi dan auditor fraud dan forensik digital. Juga tampak dari profesional keamanan informasi, industri aplikasi hingga akademisi serta asosiasi media digital dan kementrian/lembaga terkait.

Cybersecurity multi-stakeholder meet up, berhasil membuahkan komitmen dari 43 asosiasi dan 17 lintas kementerian/lembaga yang hadir.

“Semua pemangku kepentingan keamanan siber sepakat melakukan aksi nyata di bidang atau sektor yang dinaungi,” ujar Y.B Susilo Wibowo, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BSSN.

“Kami tim teknis yang menangani keamanan informasi/siber, siap untuk kontribusi mewujudkan ketahanan nasional Indonesia,” ujar perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan komunitas serta asosiasi yang hadir dengan kompak.

baca juga: Majalah MATRA cetak (print) terbaru

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »