Jangan Asal Menggulingkan Mereka
Guling yang dimaksud di sini tentu bukan bantal guling—teman tidur yang biasa dipeluk pada malam hari.
Dalam bahasa Indonesia, kata guling juga berkaitan dengan gerakan berguling, yakni berputar atau bergelinding. Dari kata itu lahir istilah menggulingkan: menjatuhkan, merobohkan, atau menyebabkan seseorang kehilangan kedudukannya. Dalam konteks politik, kata tersebut sering digunakan untuk menggambarkan tindakan menjatuhkan pemerintahan atau pemimpin dari kekuasaannya.
Sekadar catatan, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD mengatur cara penulisan kata. Adapun pengertian katanya dirujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kata menggulingkan memang terdengar gagah. Bahkan heroik. Apalagi ketika diteriakkan bersama-sama di jalan, ditulis dengan huruf kapital di media sosial, lalu dihiasi tanda seru berulang kali.
GULINGKAN!
Seruan seperti itu mudah memperoleh tepuk tangan. Masalahnya, menggulingkan seseorang jauh lebih mudah daripada menyiapkan penggantinya.
Kita telah melihat banyak peristiwa ketika seorang pemimpin dijatuhkan karena dianggap gagal, zalim, korup, atau tidak lagi dipercaya. Rakyat turun ke jalan. Kekuasaan akhirnya tumbang. Sayangnya, setelah itu tidak selalu lahir pemerintahan yang lebih baik.
Ada negara yang justru tenggelam dalam perebutan kekuasaan. Ada yang mengalami perang saudara. Ada pula yang hanya mengganti satu kelompok elite dengan kelompok elite lainnya.
Wajahnya berubah. Kebijakannya belum tentu.
Karena itu, jangan asal menggulingkan mereka.
Bukan berarti pemimpin tidak boleh dikritik. Bukan pula berarti kekuasaan harus dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Justru kekuasaan perlu terus dikontrol karena manusia mudah berubah ketika terlalu lama berada di atas.
Kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara. Pergantian pemimpin pun sesuatu yang wajar. Namun, semua itu harus dilakukan melalui jalan konstitusional, berdasarkan hukum, fakta, serta kehendak rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menggulingkan pemerintahan bukan seperti menggulingkan bantal di tempat tidur. Salah posisi, bantal itu tinggal ditarik kembali. Negara tidak sesederhana itu. Begitu stabilitas runtuh, yang pertama kali merasakan akibatnya biasanya bukan para elite.
Rakyat kecil yang lebih dahulu kehilangan pekerjaan. Pedagang kehilangan pembeli. Harga kebutuhan melonjak. Investasi berhenti. Sekolah terganggu. Pelayanan publik tersendat. Sementara para politisi masih dapat berunding di ruangan berpendingin udara.
Sebelum meneriakkan kata gulingkan, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab: kesalahan apa yang telah dilakukan, bukti apa yang tersedia, mekanisme hukum apa yang dapat ditempuh, dan siapa yang akan mengambil tanggung jawab setelah kekuasaan berganti?
Yang tidak kalah penting: apakah perubahan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk memindahkan kursi kekuasaan?
Jangan sampai rakyat diminta mendorong seseorang jatuh, tetapi tidak pernah diberi tahu siapa yang telah menyiapkan kursi baru di belakangnya.
Demokrasi bukan sekadar keberanian menjatuhkan pemimpin. Demokrasi juga menuntut kedewasaan memilih pengganti, menjaga lembaga negara, dan memastikan pergantian kekuasaan tidak merusak rumah bersama.
Seorang pemimpin yang buruk memang tidak boleh dipertahankan hanya demi stabilitas semu. Namun, keinginan melakukan perubahan juga tidak boleh berubah menjadi kemarahan tanpa arah. Kritik harus keras, tetapi tetap berdasarkan fakta. Perlawanan harus berani, tetapi tidak kehilangan akal sehat.
Pada akhirnya, yang harus digulingkan lebih dahulu bukan selalu orangnya. Bisa jadi yang perlu digulingkan adalah kebiasaan korup, budaya menjilat, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, serta sikap masyarakat yang mudah diprovokasi.
Sebab mengganti orang tanpa mengganti sistem hanya akan melahirkan penguasa baru dengan penyakit lama.
Jadi, jangan asal menggulingkan mereka.
Pastikan yang tumbang adalah ketidakadilan—bukan masa depan bangsa.
