Sebagai pembicara pada webinar itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs. Akmal Malik M,Si, Stafsus Menteri Dalam Negeri, Dr. Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih SH., Mh., Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto SH,, MH. Kes, dr. Ramlan Sitompul Sp. THT-KL, ketua bidang organisasi PB IDI dan dr. Fery Rahman MKM., wakil Sekjen PB IDI.
MATRANEWS.id — Para pakar dan profesional di bidang kesehatan, berkomitmen serius mendukung, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Keterlibatan mereka dalam memastikan dijalankannya protokol kesehatan secara baik dan berdisiplin akan menambah kredibilitas pelaksanaan Pilkada.
Staf Khusus untuk Bidang Politik dan Media Massa Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga mengatakan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terlibat dalam upaya memastikan berjalannya Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 ini. Khususnya dari perspektif kesehatan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada aman Covid-19.
Menurutnya, salah satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman Korea Selatan dalam pelaksanaan pemilu legislatif mereka yang sukses pada 15 April lalu, ialah keterlibatan pakar dan profesional kesehatan secara komprehensif dalam semua tahapan pemilu.
“Bisa disimpulkan, peran pakar kesehatan sangat vital di dalam memastikan situasi/kondisi kesehatan ke depan. Tidak hanya secara verbal, tetapi juga terlibat dalam memeriksa protokol itu apakah sudah benar dan dilaksanakan dengan baik,” katanya Kastorius.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Daeng M. Faqih SH., MH., menegaskan organisasi profesi dokter (IDI) itu siap memberikan dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Dukungan pelaksanaan ini, termasuk dalam memberikan penilaian dan saran bagi perumusan protokol kesehatan yang diperlukan. Dengan demikian Pilkada dapat terlaksana secara baik, profesional dan aman di tengah pandemi COVID-19.
“PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di masing-masing wilayah, kabupaten dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang,” ujar dr. Daeng M. Faqih.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengatakan siap memberi supervisi dan pengawasan agar peserta Pilkada dan masyarakat aman dalam melaksanakan pesta dmeokrasi.
“IDI memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Tidak ada kata tidak, bagi kami,” kata dr Daeng dalam webinar bertajuk Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis, yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan PB IDI, hari ini 9 Juni 2020.
Sebagai pembicara pada webinar itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs. Akmal Malik M,Si, Stafsus Menteri Dalam Negeri, Dr. Kastorius Sinaga, Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih SH., Mh., Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto SH,, MH. Kes, dr. Ramlan Sitompul Sp. THT-KL, ketua bidang organisasi PB IDI dan dr. Fery Rahman MKM., wakil Sekjen PB IDI.
Dr. Daeng M. Faqih mengatakan, masyarakat memang harus didorong untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 mengingat akhir dari wabah ini belum dapat dipastikan.
Vaksin untuk COVID-19, menurut dia, paling cepat ditemukan 18 bulan ke depan sehingga wabah COVID-19 paling cepat dapat mereda secara tuntas pada akhir 2021.
dr Daeng mengatakan masyarakat tidak mungkin terus mengunci diri, sambil menunggu obat maupun vaksin karena roda birokrasi, ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat kolaps.
Karena itu, organisasi dokter ini menyambut baik upaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang dan siap memberikan dukungan yang diperlukan.
“Kami tidak hanya akan memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan. Intinya, adalah bahwa dalam pesta demokrasi yang unik ini, kita bisa melakukannya dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan,” ujar dr Daeng yang sekali lagi menegaskan, siap memberi masukan dan pedoman pada protokol kesehatan yang diperlukan.
Sementara itu Wakil Ketua PB IDI, dr. Slamet Budiarto menambahkan, perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat akan protokol kesehatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pilkada serentak secara aman COVID-19.
Untuk itu, ia menyarankan agar segera dapat dibuat buku pedoman yang rinci sehingga dengan cepat dapat dipahami dan dilaksanakan.
“Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah nyoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter. Penelitian mengatakan satu meter, tetapi yang aman 1,5 meter. Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah,” kata dr. Slamet.
