MATRANEWS.id — THAMRIN VS LAPANGAN BANTENG
Menjaga “Keringat Rakyat” di Tengah Tarik Ulur Kekuasaan
Belakangan ini, nama Agus Santoso, SH., LL.M. kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Mantan Wakil Kepala PPATK yang sebelumnya lebih banyak bekerja di balik layar itu kini rutin mengulas isu-isu ekonomi, sistem keuangan, hingga tata kelola negara.
Tulisan-tulisannya tidak sekadar mengomentari berita. Ia mengajak publik memahami bagaimana mesin negara sebenarnya bekerja.
Salah satu topik yang paling banyak menarik perhatian adalah hubungan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan—dua lembaga yang sering dianggap berjalan beriringan, tetapi dalam praktiknya kerap memiliki kepentingan yang berbeda.
Mengapa Bank Indonesia harus independen? Mengapa pemerintah kadang tidak sejalan dengan bank sentral? Dan benarkah menjaga nilai Rupiah sejatinya adalah menjaga “keringat rakyat”?
Kepada MATRA, Agus Santoso menjelaskan persoalan itu secara lugas.
*”Orang sering mengira Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan selalu sejalan. Benarkah demikian?”*
Agus Santoso:
Justru tidak sesederhana itu.
Di kalangan ekonom ada istilah “Thamrin versus Lapangan Banteng.” Thamrin adalah Bank Indonesia, sedangkan Lapangan Banteng identik dengan Kementerian Keuangan.
Istilah itu lahir karena kedua lembaga memang memiliki orientasi yang berbeda.
Kalau diibaratkan dalam budaya Jawa, idealnya hubungan keduanya seperti penabuh kendang dan penari. Iramanya harus sama agar pertunjukan berjalan indah. Tetapi dalam praktik, ritmenya sering berbeda karena masing-masing mengejar tujuan yang tidak selalu identik.
*”Mengapa Bank Indonesia harus diberi status independen?”*
Agus Santoso:
Karena bank sentral memegang kewenangan yang sangat besar: mencetak dan mengedarkan Rupiah.
Kewenangan sebesar itu tidak boleh berada di bawah tekanan politik jangka pendek.
Bank sentral wajib menjaga agar nilai Rupiah tidak tergerus inflasi. Saya sering menyebutnya sebagai menjaga keringat rakyat.
Coba bayangkan seorang buruh harian membawa pulang upah Rp100 ribu hari ini. Nilai uang itu cukup memberi makan istri dan dua anaknya.
Kalau besok karena inflasi uang yang sama hanya mampu membeli beberapa keping kerupuk, maka sesungguhnya yang hilang bukan hanya nilai uang, tetapi hak hidup masyarakat.
Itulah amanat paling mendasar sebuah bank sentral.
*”Berarti tugas Bank Indonesia jauh lebih luas daripada sekadar mengatur suku bunga?”*
Agus Santoso:
Sangat luas.
Bank sentral menjaga seluruh ekosistem moneter.
Harga kebutuhan pokok harus stabil.
Nilai Rupiah harus dipercaya.
Perbankan harus sehat.
Sistem pembayaran harus berjalan.
Digitalisasi transaksi harus aman.
Suku bunga harus dijaga agar tabungan masyarakat tidak habis dimakan inflasi.
Semua itu saling berkaitan.
Kalau satu mata rantai terganggu, kepercayaan publik ikut goyah.
*”Lalu di mana posisi Kementerian Keuangan?”*
Agus Santoso:
Kementerian Keuangan adalah otoritas fiskal.
Kalau Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi, maka Kementerian Keuangan bertugas menggerakkan roda pembangunan melalui APBN.
Menteri Keuangan adalah anggota kabinet. Karena itu, ia berkewajiban menerjemahkan visi Presiden menjadi program nyata.
Mulai dari menyusun APBN, mengelola pajak, bea cukai, pembiayaan negara, sampai memastikan seluruh program pemerintah memperoleh dukungan anggaran.
Orientasinya tentu berbeda.
*”Jadi sebenarnya tidak tepat kalau publik berharap keduanya selalu sepakat?”*
Agus Santoso:
Justru kalau selalu sepakat, saya malah khawatir.
Perbedaan pandangan adalah mekanisme pengimbang.
Misalnya pemerintah melihat ekonomi sedang lesu sehingga perlu lebih banyak uang beredar.
Namun Bank Indonesia melihat likuiditas sebenarnya masih berlebih karena kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan (undisbursed loan) masih tinggi.
Dalam kondisi seperti itu, Bank Indonesia justru bisa memilih menyerap kelebihan likuiditas.
Dari luar tampak bertentangan.
Padahal masing-masing sedang menjalankan mandatnya.
*”Bagaimana ketika modal asing keluar dari Indonesia?”*
Agus Santoso:
Bank Indonesia biasanya mempertimbangkan menaikkan suku bunga.
Tujuannya mempertahankan daya tarik aset Rupiah agar arus modal tidak terus keluar.
Tetapi keputusan itu mempunyai konsekuensi.
Bunga kredit naik.
Biaya produksi perusahaan meningkat.
Laba usaha turun.
Penerimaan pajak negara ikut terdampak.
Karena itulah setiap keputusan moneter selalu memiliki efek berantai.
*”Apakah ketegangan antara BI dan Kementerian Keuangan memang tidak bisa dihindari?”*
Agus Santoso:
Saya kira justru itulah dinamika yang sehat.
Kementerian Keuangan bekerja dalam siklus politik lima tahunan.
Bank Indonesia berpikir jauh lebih panjang—dua puluh sampai dua puluh lima tahun ke depan.
Yang satu mengejar percepatan.
Yang lain menjaga kesinambungan.
Kalau dua-duanya hanya mengejar pertumbuhan tanpa memikirkan stabilitas, inflasi bisa menjadi bom waktu.
*”Mengapa bank sentral sering dianggap terlalu konservatif?”*
Agus Santoso:
Karena tugasnya memang menjaga keseimbangan.
Menggelontorkan uang ke masyarakat memang terasa menyenangkan dalam jangka pendek.
Tetapi kalau akhirnya harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok melonjak, rakyat kecil yang paling menderita.
Bank sentral harus berani mengambil keputusan yang kadang tidak populer.
*”Apakah itu membuat pemerintah sering tidak nyaman?”*
Agus Santoso:
Bisa saja.
Ketika pemerintah ingin pertumbuhan lebih cepat sementara bank sentral mengerem demi stabilitas, tentu muncul perbedaan pandangan.
Namun independensi bank sentral memang dibangun untuk situasi seperti itu.
Keputusan ekonomi tidak boleh semata-mata mengikuti kepentingan politik.
*”Seberapa berat menjaga independensi itu?”*
Agus Santoso:
Sangat berat.
Gubernur Bank Indonesia bukan politisi.
Ia tidak memiliki partai.
Tidak punya mesin politik.
Ketika kebijakannya tidak populer, ia harus siap menjadi sasaran kritik dari berbagai arah.
Tetapi memang demikian harga yang harus dibayar sebuah lembaga independen.
Karena pada akhirnya, yang dipertahankan bukan kepentingan pemerintah, melainkan kepercayaan terhadap Rupiah.
Dan selama rakyat masih menggantungkan hidupnya pada Rupiah, selama itu pula independensi bank sentral harus dijaga.
