Politik

Para Penjaga Negeri, Perlu Kita Dukung

Oleh: Agusrin Najamudin

Para Penjaga Negeri, Perlu Kita Dukung
1.3K

Para Penjaga Negeri, Perlu Kita DukungPara Penjaga Negeri, Perlu Kita Dukung

Para Penjaga Negeri, Perlu Kita DukungPara Penjaga Negeri, Perlu Kita Dukung

“Penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik. Seruan ini juga buat calon-calon, yang akan kontestasi di Pilkada nanti. Sabar, uruslah masyarakat dan keluarga serta keliling kita. Ayo bantu dan peduli sesama.”

MATRANEWS.id — Presiden berlakukan: “Pembatasan Berskala Besar”.  Maka, banyak yang kemudian bertanya, bagaimana apllikasinya. Sebab, ada perbandingan pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah,  dalam konteks UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Di sinilah pemimpin, khusus pemimpin daerah yang mengerti wilayah dan masyarakatnya perlu segera tampil, mengamankan agar virus tak menulari atau masuk wilayahnya.

Jokowi sudah memilih bukan karantina wilayah.  Cegah perpindahan orang. Langkah tegas ini, untuk mengurangi pergerakan manusia di tengah penyebaran virus corona.

Penyebaran covic-19 sudah direm, agar tak meluas dengan cepat. Saat ini, sejumlah daerah sudah melakukan “karantina wilayah” dengan versi masing-masing. Jika tak segera diiringi panduan yang jelas dari pemerintah pusat. Aku kok, gelisah.

Lock down semakin menjadi narasi. Isolasi terbatas atau karantina wilayah, tak lagi urusannya ekonomi tapi jiwa manusia. Imbauan menjaga jarak tidak efektif mengendalikan sebaran virus. Atasi pendemi bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan, akibat social distancing atau pembatasan sosial guna mengatasi corona.

Masyarakat tak usah masuk dalam tanda tanya, dari kebijakan yang disatukan. Sebab, makna tiga upaya. Pertama, karantina wilayah, kemudian Pembatasan sosial skala besar dan Darurat Sipil. Pemda sebaiknya menciptakan pekerjaan padat karya, misalnya bersih lingkungan. Agar roda ekonomi berjalan.

Berita Menarik :  BSSN: Berharap Penyedia Layanan Media Sosial Ikut Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Physical distancing perlu didampingi kebijakan darurat sipil, untuk Indonesia yang lebih baik.  Dana desa gulirkan kepada buruh harian, pedagang di kantin sekolah dan tempat wisata atau buruh harian. Buat proyek padat karya. Jangan lupa ke petani atau nelayan.

Kita sudah banyak belajar dari pengalaman.  Banyak juga warga yang “setengah mengganggur” kini menjadi penganggur benaran.  Jangan terlalu lama membahasnya. Pemerintah desa bisa mengubah pendapatan dan belanja desa. Catatannya, karena setiap desa menerima lebih dari Rp 1 miliar per tahun.

Kita salut dengan “pahlawan” melawan virus, walau dengan Alat Pelindung Diri (APD) terbatas.  Selamat berjuang untuk petugas kesehatan, dokter perawat hingga jangan dilupakan adalah petugas cleaning service di rumah sakit. Juga kepada supir dan satpam.

TNI/Polri termasuk Satpol PP memang perlu diapresiasi karena mereka yang “berperang” melawan virus.

Untuk para pejabat daerah, janganlah pusing kampanye untuk Pilkada  2020 ini. Saat ini tengah diterapkan social distancing dalam mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah daerah, uruslah penanganan pandemi corona.

Penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik. Seruan ini juga buat calon-calon, yang akan kontestasi di Pilkada nanti. Sabar, uruslah masyarakat dan keluarga serta keliling kita. Ayo bantu dan peduli sesama.

Adapun pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 semula akan digelar pada 23 September 2020. Pilkada tahun ini diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Berita Menarik :  Foto Pertemuan Habib Rizieq, Prabowo & Amien Rais "hilang"?

Wacana penundaan dilakukan menyusul semakin meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia. Kesepakatan ini diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR bersama KPU dan Kemendagri.

Pemerintah dan DPR masuk dalam opsi penundaan selama tiga bulan dari jadwal pemungutan suara awal, yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini diambil apabila tahapan pilkada pra-pemungutan suara bisa dimulai pada akhir Mei tahun ini.

Alternatif kedua, penundaan dilakukan selama enam bulan dari jadwal awal, yaitu 17 Maret 2021. Pilihan ketiga, pemungutan suara pilkada ditunda selama 12 bulan, yakni hingga 29 September 2021.

Tampaknya, Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Kita masuk dalam situasi “lockdown” dimana warga negara kena “karantina wilayah” dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Mari kita jaga kesehatan dan tetap optimis!

*Penulis adalah mantan Gubernur Bengkulu, kini menjadi Aktivis

Para Penjaga Negeri, Perlu Kita DukungPara Penjaga Negeri, Perlu Kita Dukung

 

 

Konvergensi Majalah MATRA

Tinggalkan Balasan

Translate »