MATRANEWS.id — Pangan bukan sekadar urusan transaksi pasar, melainkan fondasi eksistensial sebuah bangsa. Pangan juga merupakan keamanan nasional pada level paling dasar.
Tetapi tanpa kedaulatan mutlak filosofi itu hanya jargon kosong di atas kertas.
Presiden Prabowo Subianto memahami realitas ini secara mendalam. Bahwa stabilitas negara tegak lurus dengan ketersediaan isi piring rakyat.
Jika urusan perut terganggu, struktur negara terancam bahkan kolaps. Inilah alasan dasar mengapa TNI dan Polri ditarik ke gelanggang ketahanan pangan.
Kehadiran TNI-Polri dalam urusan pangan, bukan simbol represi, melainkan jangkar stabilitas. Mereka instrumen paling siap menghadapi anomali zaman.
Ketika ancaman kelaparan membayangi, militer dan kepolisian bertransformasi menjadi benteng swasembada.
Tentara dan Polisi Rakyat.
Doktrin mereka jelas, lahir dari rahim rakyat, kembali untuk kepentingan rakyat. Maka, keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan Sekolah Rakyat bukan penyimpangan fungsi, melainkan manifestasi sumpah setia pada kesejahteraan publik.
Disadari, eksekusi program membutuhkan tiga pilar utama, kecepatan, disiplin, struktur kuat. Birokrasi sipil seringkali terjebak dalam penafsiran regulasi lambat, berbelit, dan rumit. Sebaliknya, TNI-Polri memiliki rantai komando rigid namun responsif.
Infrastruktur mereka menembus batas geografis tersulit. Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah sensor terdepan. Mereka cepat mendeteksi potensi wilayah, mengidentifikasi kemiskinan, memastikan bantuan mendarat tepat sasaran di titik-titik buta peta nasional.
Standar Ganda dan Amnesia Global
Dunia Barat kerap menyerang dengan narasi usang. Sayangnya sebagian kita percaya bahkan ikut-ikutan menyerang.
Saat mereka meniupkan peluit ketakutan seolah Indonesia sedang mundur ke belakang, membalik arah reformasi. Ini bentuk amnesia sejarah akut.
Kritik berbau standar ganda, bahkan buta terhadap peta praktik global semacam ini harus dihentikan.
Perhatikan, negara-negara barat yang mendewakan demokrasi justru menggunakan otot militernya untuk urusan non-tempur secara masif.
Amerika Serikat memiliki US Army Corps of Engineers (USACE). Mereka bukan pasukan penjinak bom biasa. Mereka adalah raksasa desain dan manajemen konstruksi publik.
USACE mengelola bendungan raksasa, melakukan restorasi ekosistem skala masif, membangun infrastruktur sipil yang vital.
Di sana, keterlibatan militer dipandang sebagai puncak efisiensi, bukan ancaman bagi kebebasan sipil.
Vietnam melangkah lebih jauh. Tentara Rakyat Vietnam (VPA) adalah pemilik Viettel, korporasi telekomunikasi lintas negara.
Mereka membuktikan disiplin militer mampu dikonversi menjadi produktivitas ekonomi tinggi guna menyokong anggaran negara.
Demikian juga Tiongkok. People’s Liberation Army (PLA) menjadi mesin utama pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah perbatasan yang mustahil ditembus birokrasi biasa.
Lihat pula Israel. Israel Defense Forces (IDF) adalah kawah candradimuka bagi warga negaranya.
Melalui wajib militer, IDF tidak sekadar melatih akurasi tembakan, tetapi menjadi inkubator inovasi teknologi.
Banyak startup teknologi global lahir dari rahim unit intelijen militer mereka. Militer di sana adalah tulang punggung integrasi sosial sekaligus motor kemajuan ilmu pengetahuan sipil.
Maka, mengerahkan TNI untuk mencetak sawah di Merauke atau menugaskan Polri mengawal distribusi pangan adalah praktik kebijakan publik yang sangat lazim secara internasional. Di negara maju, ini disebut “Mobilisasi Nasional demi Kepentingan Publik”.
Sayangnya di dalam negeri, kelompok-kelompok tertentu gemar membungkusnya dengan narasi ketakutan atau sentimen anti-demokrasi.
Tafsir semacam ini sengaja diproduksi untuk menciptakan jarak psikologis antara TNI dan rakyatnya sendiri.
“Mencuci otak aktivis, dan mempengaruhi publik dengan narasi negatif untuk mendistorsi posisi pemerintah.”
Penyelenggara Negara Hadir.
Bagi masyarakat pelosok yang jarang melihat aspal atau sulit mendapat akses gizi, kehadiran aparat membawa cangkul adalah pesan moral yang kuat.
Simbol paling nyata bahwa penyelenggara negara hadir di tengah mereka.
Pengabdian TNI-Polri kini memasuki paradigma baru. Bukan soal adu senjata di medan laga, melainkan adu cepat melawan tenggat waktu antara jarak kelaparan dan kebodohan.
Peta persaingan global memaksa negara menggunakan seluruh kekuatan, potensi, energi, serta ”resources” demi kemakmuran.
Ragu bertindak hanya karena mendengarkan provokasi Barat kerugian besar bagi bangsa. Barat tidak memahami doktrin “Tentara Rakyat” kita.
Militer dan polisi Indonesia bukan tentara bayaran (mercenary). Mereka lahir dari api revolusi. Keamanan pangan adalah bagian integral dari keamanan nasional tidak bisa ditawar.
Saat rakyat lapar, negara goyah. Di celah kritis inilah TNI-Polri masuk. Dengan infrastruktur merambah hingga nadi desa paling terpencil, mereka bertindak sebagai kurir kesejahteraan paling efektif. Kedisiplinan mereka mesin penggerak guna mengejar ketertinggalan akut.
Pengabdian mereka melampaui angkat senjata; hadir membantu setiap kesulitan rakyat dalam kondisi apapun.
Presiden Prabowo Subianto memandang TNI-Polri sebagai instrumen pembangunan paling siap secara organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab moral membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.
Perbedaan kita dengan negara lain hanyalah soal narasi.
Di luar negeri disebut pengabdian masyarakat, di sini sering ditarik ke arah isu politik praktis yang sempit.
Di persolek dengan wajah seolah-olah negara kianat pada demokrasi. Padahal bisa dibalik, menghalangi negara mensejahterakan rakyat melalui keterlibatan TNI-Polri, bisa jadi justru tindakan melawan demokrasi.
Abdi Bangsa.
Prabowo sadar benar, jika langkah ini akan mengundang cemoohan. Seorang abdi bangsa, seorang bhayangkara, kerap berbuat baik seribu kali tanpa ucapan terima kasih. Namun, kesalahan kecil diingat sepanjang masa. Inilah risiko pengabdian sejati.
Di tengah krisis pangan global yang terus mengintai, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk berteori tentang pemisahan sipil-militer secara kaku dan ortodoks.
Jika tujuannya agar anak-anak di pedalaman Papua bisa makan siang bergizi, atau petani di Merauke bisa menikmati panen raya, maka pelibatan TNI-Polri langkah pragmatis paling masuk akal.
Pengabdian mereka kini bukan lagi soal menekan picu senjata, bergeser dengan memastikan cangkul tetap terayun, benih tertanam, dan piring rakyat tetap terisi.
Kedaulatan sejati tidak bermula dari moncong meriam, melainkan dari perut kenyang dan otak cerdas. Itulah refleksi terdalam dari arah kebijakan baru ini.
Klik juga: https://ebooks.gramedia.com/id/majalah/matra-indonesia/jan-2026
