MATRANEWS.id — Prabowo Dukung Percepatan Pembangunan Bandara Bali Utara di darat Kubutambahan
Harapan pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara di kawasan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, kembali menguat. Setelah bertahun-tahun berganti konsep dan investor, proyek yang digadang-gadang menjadi pintu gerbang baru Pulau Dewata itu memperoleh sinyal dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan saat Presiden menerima Komisaris Utama PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari), Baringin Panggabean, di Kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Selasa, 14 Juli 2026. Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam pertemuan tersebut, Baringin memaparkan perkembangan proyek bandara yang kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Masuknya proyek ke dokumen perencanaan nasional dinilai menjadi pijakan penting bagi kelanjutan pembangunan yang selama ini beberapa kali tertunda.
Menurut Baringin, Presiden meminta agar proses pembangunan dipercepat. Pemerintah menilai kebutuhan Bali terhadap bandara internasional kedua semakin mendesak. Selama ini, seluruh penerbangan internasional dan sebagian besar penerbangan domestik bertumpu pada Bandara I Gusti Ngurah Rai di bagian selatan pulau, sementara pertumbuhan kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam diskusi itu, perhatian Presiden tidak hanya tertuju pada aspek kebijakan, tetapi juga kesiapan teknis proyek. Prabowo disebut mempertanyakan apakah bandara yang direncanakan di Kubutambahan mampu melayani pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777 maupun Airbus A380, yang lazim digunakan pada penerbangan jarak jauh.
Baringin menjawab, rancangan bandar udara sejak awal memang disusun untuk mengakomodasi operasional pesawat berbadan lebar. Desain tersebut mengacu pada studi kelayakan yang telah memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp18 triliun hingga Rp20 triliun. Seluruh pendanaan dirancang berasal dari investasi swasta sehingga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema tersebut diharapkan mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi beban fiskal pemerintah.
Pemerintah memandang bandara baru bukan sekadar infrastruktur transportasi. Kehadirannya diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Bali yang selama ini tertinggal dibanding kawasan selatan. Aktivitas ekonomi Bali selama beberapa dekade lebih banyak terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar, sedangkan Kabupaten Buleleng berkembang dengan laju yang relatif lebih lambat.
Dengan tersedianya akses udara langsung, pemerintah berharap arus investasi, perdagangan, dan pariwisata dapat menyebar ke kawasan utara. Bandara itu juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi penunjang, mulai dari sektor jasa, logistik, hingga industri pariwisata.
Bagi pemerintah, proyek Bandara Bali Utara kini bukan lagi sekadar wacana. Dukungan Presiden dan masuknya proyek ke dalam RPJMN menempatkannya kembali dalam agenda pembangunan nasional. Namun, seperti sejumlah proyek infrastruktur berskala besar lainnya, realisasi pembangunan akan bergantung pada kesiapan pendanaan, perizinan, serta kepastian pelaksanaan di lapangan.
