Presiden Perancis ke Beirut, Beri Bantuan dan Ingatkan Bahwa Perang Saudara Tak Boleh Terjadi Lagi

Dataran pantai merupakan wilayah yang tidak begitu luas, namun mempunyai sumbangan terbesar bagi devisa negara, karena daerah tersebut terdapat kota-kota yang menjadi jantung perekonomian Lebanon seperti Beirut, Tripoli, dan Sidon.

Konflik telah akrab dengan Lebanon, sejak daerah tersebut menjadi bagian dari Imperium Utsmani.

Tercatat terdapat empat golongan besar di Lebanon, keempat golongan itu adalah Kristen Maronit, Sunni, Syiah, dan Druze.

Dalam perkembangannya keempat golongan tersebut saling bersaing untuk menjadi penguasa paling dominan di Lebanon. Konflik Lebanon pada abad ke-20 merupakan konflik terdahsyat yang pernah terjadi pada sejarah Lebanon, khususnya hingga saat ini.

Konflik-Konflik di Lebanon Sebelum Abad XX

Kristen Maronit merupakan golongan tertua di Lebanon, golongan ini telah mendiami Lebanon sejak abad ke-7. Keyakinan Kristen Maronit pada hakekatnya sama dengan Katolik Roma, meskipun golongan Maronit mempergunakan bahasa Syria, dan Arab dalam upacara keagamaan mereka.

Sementara itu, golongan Syiah Ismailiyah, dan Druze (salah satu sekte dari Ismailiyah)  memasuki Lebanon pada abad ke-11, tepatnya pasca keruntuhan Dinasti Fatimiyah.

Sunni menjadi golongan terakhir yang memasuki Lebanon, mereka masuk pada tahun 1289, ketika dinasti Mamluk memasuki Lebanon.

Pada masa dinasti Mamluk, Sunni sempat mejadi kelompok masyarakat paling dominan di Lebanon. Meskipun demikian, pasca takluknya dinasti Mamluk oleh Turki Utsmani, posisi Sunni yang sempat menjadi kelompok paling dominan tergeser oleh golongan Druze.

Druze, mendominasi perpolitikan hingga awal abad ke-17. Pemerintah Utsmani yang merasa terancam dengan semakin kuatnya pemerintahan Druze ketika di bawah pimpinan Amir Fakruddin II, terpaksa menyingkirkan golongan Druze.

Pasca berakhirnya kekuasaan Fakhruddin, Utsmani membagi Lebanon Utara kepada keluarga Hamadeh (Syiah), sementara Lebanon Selatan berada dalam pengawasan gubernur Utsmani yang berkedudukan di Sidom.

Kondisi ini bertahan hingga akhir abad ke-17, karena pada tahun 1697 keamiran Lebanon berada di keluarga Syihab.

Pada tahun 1756, keluarga Syihab memeluk Kristen Maronit, sekaligus menandai kebangkitan Maronit sebagai kekuatan politik yang paling dominan di Lebanon.

Sebaliknya, pada periode ini cukup banyak orang Druze yang mengungsi ke pegunungan Hawran di Suriah, pegunungan ini sekarang dikenal dengan nama Jabal Druz (Gunung Druze).

Memasuki abad ke-19, tercatat golongan Maronit, dan Druze merupakan golongan yang paling sering berkonflik. Dampak politik dari kebangkitan Maronit sangat dirasakan pada abad ini.

Pada tahun 1820, terjadi pemberontakan petani melawan kelas tuan tanah feodal. Gerakan Maronit, juga menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan warga Druze, yang dalam merespon tekanan dari Maronit, melakukan pengorganisasian, dan penyatuan kelompok.

Sejumlah kebijakan Bashir II (1788-1840), raja Lebanon, mempolarisasikan situasi ini. Bashir berusaha memusatkan kekuasaanya, dan menekan rival-rivalnya, utamanya para pemuka suku Druze. Ia menghancurkan kekuatan Druze pada 1825, dan bergabung dalam invasi Muhammad Ali terhadap Suriah, dan Lebanon pada tahun 1831.

Namun, pada tahun 1840 pihak Inggris, dan Prancis berkepentingan mengusir Mesir, dan mendukung perlawanan Maronit terhadap kediktatoran Bashir, dan terhadap otoritas Mesir.

Ketika Bashir diturunkan dari kekuasaanya, Maronit, dan Druze tetap dalam keadaan berkonflik, sehingga negara tidak terkedalikan.

Terjadi serangkaian peperangan antara Maronit, dan Druze pada tahun 1838, 1841, 1842, dan 1845.

Kekacauan tersebut menyebabkan Utsmani kembali membagi Lebanon menjadi dua distrik.

Pembagian yang berlangsung pada tahun 1843 ini, membagi distrik utara dengan seorang gubernur Maronit, dan distrik Selatan dengan seorang gubernur Druze, dan sebuah majelis campuran yang berlaku untuk seluruh negeri tersebut.

Meskipun telah dibagi menjadi dua distrik, pemerintahan ini hanya berlangsung sampai tahun 1858, ketiga warga Maronit kembali memberontak melawan tuan-tuan tanah feodal.

Peristiwa ini dilanjutkan oleh serangan gabungan Druze-Muslim, terhadap warga Maronit pada tahun 1856, dan 1860, dua peristiwa tersebut menandai dimulainya peperangan komunal yang menggantikan permusuhan kelas.

Konflik yang tidak kunjung berhenti ini, mengakibatkan kekuatan Eropa kembali melibatkan diri, khususnya Prancis.

Prancis, dan Maronit telah menjalin hubungan baik, sejak Kristen Maronit membantu pasukan Prancis pada perang Salib abad ke-12.

Akhirnya, dengan dukungan Prancis, pemerintahan baru Lebanon yang  disebut Sanjaq atau mutassarifiyah (pemerintah provinsi) dapat terbentuk.

Pembentukan Sanjaq ini secara resmi mengakhiri dominasi Druze, dan menjadikan Maronit sebagai kelompok paling dominan, karena penguasa Utsmani menempatkan seorang Turki Kristen untuk menduduki jabatan gubernur, sesuai dengan kesepakatan antara Utmani, dan Prancis.

Dari konflik-konflik politik yang teradi sebelum abad ke-19, diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap pembaca, mengapa Lebanon menjadi salah satu daerah Timur Tengah yang rawan konflik.

Pembahasan ini tidak berakhir begitu saja, karena kita akan memasuki konflik yang terjadi di abad ke-20 hingga 21. Konflik yang tidak kalah kompleks jika dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya.

Benih-Benih Konflik di Lebanon Abad Ke-20

Sebelum jatuhnya Lebanon ke dalam wilayah administrasi Prancis pasca kekalahan Turki Utsmani di perang dunia I, wilayah Lebanon sebenarnya hanya mencangkup daerah pegunungan yang didominasi orang-orang Maronit, dan Druze.

Tetapi, setelah Prancis menguasai daerah Lebanon, dan Suriah, pada tahun 1920  Jenderal Gouraud menambahkan kota-kota pesisir, yaitu Tripoli, Tyre, Sido, dan Beirut.

Sebagai tambahan, Prancis memindahkan lembah Biqa yang subur dari wilayah Suriah, dan menempatkannyadi wilayah perluasan Lebanon.

Wilayah Lebanon yang telah diperluas ini kemudian dikenal dengan nama Lebanon Raya yang secara resmi diproklamasikan pada 31 Agustus 1920, dengan ibu kotanya Beirut.

Perluasan wilayah Lebanon, menambah variasi kelompok di Lebanon. Sebagai gambaran, lembah Biqa didominasi oleh orang-orang Syi’ah, dan Katolik Yunani,, daerah-daerah pesisir pantai didominasi oleh orang-orang Sunni, dan Ortodoks Yunani, daerah selatan dihuni orang-orang Syiah, serta daerah utara di mana orang-orang Sunni menjadi mayoritas.

Akibatnya, di Lebanon tidak ada kelompok mayoritas yang benar-benar dominan. Maronit sebagai kelompok terbesar di Lebanon, hanya mencakup 30% dari jumlah penduduk Lebanon secara keseluruhan.

Faktor ekonomi menjadi salah satu motivasi Prancis memperluas wilayah Lebanon. Karena jika melihat dari konsisi geografis Lebanon sebelum perluasan, yang hanya terdiri atas daerah pegunungan, daerah tersebut kurang memliki prospek dalam ekonomi.

Prancis justru melihat daerah pesisir mempunyai potensi lebih besar, untuk menghasilkan sumber devisa.

Sebenarnya dengan penggabungan daerah pegunungan, dan daerah pantai, Prancis justru telah meenanamkan benih-benih perpecahan yang lebih kompleks dibandingkan konflik-konflik terdahulu.

Meskipun ambisi golongan Maronit yang mempunyai keinginan tampil sebagai kelompok mayoritas telah terpenuhi, Prancis tetap memaksakan tampilnya Maronit sebgai kekuatan sosial-politik yang paling dominan, yaitu dengan dikeluarkannya Pakta Nasional (al-Mitsaq al-Wathani) tahun 1943.

Pakta Nasional 1943, antara lain mengatur bahwa presiden harus berasal dari golongan Kristen Maronit, perdana menteri dari golongan Sunni, dan ketua parlemen dari golongan Syi’ah.

Parlemen beranggotakan 99 orang, yang terdiri dari 30 Maronit, 20 Sunni, 19 Syi’ah, 11 Ortodoks Yunani, 6 Druze, 6 Katolik Yunani, 5 Armenia, dan 2 golongan Kristen lain.

Pakta ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang diprakarsai oleh Prancis, dan disetujui pimpinan Maronit, Bisyara al-Khuri, dan pimpinan Sunni, Riyad al-Sulih.

Penulis masih belum mengetahui alasan Syi’ah, dan Druze tidak dilibatkan dalam persetujuan pakta tersebut.

Meskipun demikian Pakta ini benar-benar membuat kelompok Maronit mendominasi perpolitikan Lebanon, tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan pada masa yang akan datang.

Pakta Nasiona 1943 sendiri dibuat berdasarkan sensus yang diadakan pada tahun 1932, yang juga diselenggarakan oleh Prancis.

 

Sensus tersebut menghasilkan komposisi demografi Lebanon sebagai berikut:

Golongan	Jumlah	Persentase
Maroniit	261.043	30%
Sunni	182.842	21%
Syi’ah	158.425	18%
Ortodoks Yunani	90.275	10%
Druze	56.812	6.5%
Katolik Yunani	52.602	6%
Armenia	34.296	4%
Yahudi	10.469	1%
Lain-lain	27.117	3,5%

Dapat dikatakan Pakta Nasional 1943 merupakan suatu kebijakan untuk membagi masyakrakat Lebanon berdasarkan latar belakang keagamaan.

Prancis tidak memprediksi pembagian tersebut justru akan menyeret Lebanon ke dalam pusaran konflik antar kelompok, yang memilik tingkat level kompleksitas lebih tinggi jika dibandingkan konflik-konflik terdahulu.

Benih-benih lain konflik Lebanon abad ke-20 adalah ketimpangan sosial, seperti yang telah disebutkan Prancis memegang kekuasaan Lebanon semenjak kekalahan Utsmani pada perang dunia I.

Ketika Prancis memegang mandat administrasi tersebut, Prancis lebih memperhatikan golongan Maronit jika dibandingkan dengan golongan-golongan lain.

Perhatian khusus Prancis, khususnya terwujud di bidang pendidikan, mengakibatkan munculnya golongan Maronit sebagai golongan paling terpelajar di Lebanon.

Akibatnya, Maronit berperan dominan di bidang ekonomi. Dengan begitu selain mendominasi bidang perpolitikan, Maronit juga menjadi kekuatan ekonomi yang menentukan di Lebanon.

Dengan merdekanya Lebanon pada 22 November 1943, otomatis rakyat Lebanon mulai mengatur pemerintahan mereka secara mandiri.

Letak strategis yang berada di tepi Laut Tengah, mengakibatkan Lebanon menjadi transit arus lalu lintas perdagangan dari tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa.

Hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lebanon pasca merdeka. Namun, perdagangan bukan merupakan satu-satunya penyumbang devisa terbesar untuk negara, selain perdagangan, perbankan menjadi penyumbang utama devisa negara dengan sumbangan dua pertiga GNP.

Sebelum pecah perang saudara, Lebanon selain dikenal sebagai pusat perdagangan penting Timur Tengah, juga dikenal sebagai pusat perbankan.

Sektor-sektor ekonomi Lebanon lainnya adalah industri, pertanian, dan pariwisata. Kemajuan di Lebanon membuat Beirut sebagai ibu kota mendapat julukan sebagai permata Timur Mediterania.

Kemajuan ekonomi Lebanon layaknya pedang bermata dua, di lain sisi memajukan negara, di sisi lain semakin menunjukkan ketimpangan sosial yang mencolok.

Kemakmuran ekonomi di Lebanon, pada realitasnya hanya dinikmati beberapa orang.

Pada tahun 1960, menurut laporan pemerintah Lebanon, hanya sekitar 4% penduduk yang termasuk golongan sangat kaya, 14% penduduk termasuk golongan kaya, 32% penduduk merupakan golongan sedang, dan 50% penduduk lainnya hidup dalam jurang kemiskinan.

Ketimpangan sosial yang begitu kentara, menjadi salah satu penyebab utama konflik Lebanon, karena golongan kaya pada umumnya terdiri atas orang-orang Kristen, khususnya Maronit, sementara muslim, khususnya Syi’ah, dan Druze, pada umumnya masuk ke dalam 50% penduduk miskin.

Golongan Syi’ah, d an Druze menempati pemukiman kumuh di kawasan Jabal’amil (Lebanon Selatan), Lembah Biqa, sekitar kota Balllbek, dan Hirmil, dan di pinggiran Beirut. Hal tersebut menjadikan Syia’ah menjadi golongan yang terdiskriminasi baik dari segi ekonomi, dan politik.

Faktor terakhir yang menjadi akar konflik adalah masuknya pengungsi Palestina ke wilayah Lebanon.

Perang Arab-Israel di Palestina yang berkecamuk pada tahun 1956. 1967, dan 1973, mengakibatkan datangnya gelombang pengungsi Palestina ke Lebanon.

Pada tahun 1980-an diperkirakan terdapat 300.000 penduduk Palestina di Lebanon. Jika mengacu pada sensus penduduk Lebanon 1975, yang berjumlah 3.140.000 orang, ini menandakan jumlah orang Palestina mendekati 10% dari keseluruhan penduduk Lebanon.

Kedatangan pengungsi Palestina menyebabkan permasalah baru di Lebanon, ini disebabkan karena mayoritas orang-orang Palestina beragama Islam (Sunni), sehingga kehadiran mereka menimbulkan ketakutan bagi golongan Maronit.

Golongan Maronit khawatir dengan hadirnya pengungsi Muslim tersebut dapat mempengaruhi perimbangan kekuatan Kristen, dan Islam.

Di lain pihak golongan muslim menerima dengan tangan terbuka kehadiran pengungsi-pengungsi ini.

Kekhawatiran Maronit ini memang wajar, karena pada perkembangannya orang-orang Palestina akan muncul sebagai salah satu kekuatan politik di Lebanon (akan dijelaskan pada point perkembangan konflik).

Perkembangan Konflik di Lebanon Abad ke-20

Memasuki paruh kedua abad ke-20, akar-akar konflik yang telah dipaparkan pada point sebelumnya, akhirnya berubah menjadi konflik yang nyata di Lebanon.

Pakta Nasional 1943 pada awalnya memang diterima oleh semua golongan.

Pada realitanya terdapat beberapa golongan yang belum bisa menerima Pakta tersebut, mereka hanya terpaksa menerima Pakta tersebut, mengingat Pakta tersebut diprakarsai oleh Prancis, sebagai penguasa administratif di Lebanon.

Golongan Islam, khususnya Syi’ah, dan Druze serta golongan Ortodoks Yunani, merasa tidak senang dengan dominasi Maronit. Golongan-golongan tersebut menginginkan sistem politik Lebanon tidak terpaku pada Pakta 1943 yang berdasarkan sensus 1932.

Mereka akhirnya menuntut adanya perubahan, antara lain mengadakan sensus ulang. Tetapi, permintaan dari beberapa itu ditolak mentah-mentah oleh Maronit, mereka hanya mau melakukan sensus ulang jika orang-orang Palestina telah keluar dari Lebanon.

Mereka berpandangan jika sensus tetap dipaksakan sebelum keluarnya orang-orang Palestina, hanya akan menguntungkan golongan Islam.

Karena tidak adanya kesepakatan antara golongan Islam, dan Kristen. Golongan Maronit yang waktu itu didukung Katolik Yunani, Armenia, dan Kristen lainnya, mengajukan tawaran alternatif untuk mengubah struktur pemerintahan.

Mereka menawarkan sebuah perimbangan di Parlemen antara Islam dan Kristen, jika sebelumnya parlemen memiliki perbandingan 6:5, ditawarkan Maronit menjadi 5:5.

Meskipun begitu jabatan presiden tetap harus menjadi milik golongan Maronit. Tentu tawaran yang ditawarkan golongan Maronit ditolak oleh golongan Islam.

Golongan Islam menginginkan perubahan mendasar dalam sistem politik Lebanon, yaitu sistem politik yang tidak lagi dikaitkan dengan komunitas keagamaan.

Gagasan yang ditawarkan muslim tidak mendapat sambutan baik oleh golongan Kristen, akhirnya kesepakatan gagal tercapai.

Golongan Islam, sebenarnya tidak hanya menuntut adanya perubahan di bidang politik, karena seperti yang telah dipaparkan ketimpangan sosial timbul pasca berkuasanya Maronit.

Ketimpangan tersebut memunculkan dua kubu di dalam struktur masyarakat, yaitu kubu elit yang diisi oleh orang-orang Kristen, dan kubu kelas bawah yang mayoritas diisi muslim.

Golongan muslim sering kali menyampaikan tuntutan perbaikan di sektor ekonomi, namun tuntutan tersebut tidak pernah mendapatkan perhatian dari pihak Maronit yang berkuasa.

Intervensi Amerika

Dengan perang saudara yang telah terjadi, Chamaoun akhirnya bersedia memenuhi tuntutan golongan Islam. Chamaoun digantikan oleh Jenderal Fuad Syihab (1958-1964), mantan Panglima bersenjata Lebanon.

Di bawah pemerintahan Fuad Syihab maupun penggantinya Charles Helou (1964-1970), situasi Lebanon cenderung kondusif, meskipun konflik bersenjata sesekali masih terjadi.

Pemerintah Mesir di bawah kepimpinan Gamal Abdul Nasser menjadi pihak yang membantu tercapainya situasi kondusif jangka pendek di Lebanon, dengan menjadi mediator perdamaian orang-orang Palestina dan Lebanon.

Persetujuan ini dinamakan persetujuan Kairo, yang dicetuskan  pada 2 November 1969. Palestina diwakili Yassir Arafat, sementara Lebanon diwakili Jenderal Emile Bustani.

Lebanon pada masa damai ini ditandai dengan pesatnya perubahan sosial, khususnya dalam tiga hal, yaitu pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan kesadaran politik di kalangan orang-orang Palestina.

Pertumbuhan penduduk merubah demografi Lebanon, karena terjadinya pertumbuhan penduduk yang lebih cepat di suatu golongan dibandingkan golongan lain.

Semakin banyaknya frekuensi urbanisasi mengakibatkn semakin tajamya ketimpangan sosial, terutama di kota-kota besar.

Meningkatnya kesadaran politik orang-orang Palestina di Lebanon pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin besarnya perhatian negara-negara Arab lain, bantuan ini menjadikan kelompok Palestina di Lebanon menjelma menjadi kekuatan politik, dan militer yang tangguh.

Ketiga hal tersebut menjadi faktor utama semakn tajamnya polarisasi antar golongan pro status quo, dan pihak yang anti. Faktor utama tersebut pada akhirnya mendorong pecahnya perang saudara kedua di Lebanon.

Perang saudara kedua Lebanon  bermula dari terjadinya usadah pembunuhan terhadap pemimpin Partai Phalangis (Maronit), Pierre Gemayel, peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 April 1975, dan dilakukan oleh gerilyawan Palestina.

Pihak Maronit membalasnya dengan melakukan pembantaian terhadap sekelompok muslim Palestina yang berada di sebuah bis.

Kedua peristiwa tersebut dengan cepat memicu perang besar antara golongan Islam, dan golongan Kristen. Pada konfrontasi tersebut golongan Islam mendapat dukungan kekuatan dari gerilyawan Palestina.

Pemerintahan Sulayman Franjieh (1970-1976) tidak mampu meredakan situasi. Meskipun pada bulan Januari 1976, delegasi dari Suriah atas mandat Liga Arab mencoba mengadakan perundingan dengan kelompok yang terlibat dalam peperangan.

Usaha tersebut hanya berbuah pada kegagalan, karena usulan perdamaian ditolah oleh pihak-pihak yang berperang.

Pertengahan tahun 1976, ketika pasukan Islam hampir meraih kemenangan, pasukan Suriah ikut campur peperangan untuk membantu golongan Kristen.

Sebelumnya, Damaskus telah menghentikan bantuannya kepada milisi Islam. Kebijakan Presiden Suriah, Hafez al-Assad (1971-2000), memicu kemarahan Uni Soviet, yang merupakan pemasok senjata Suriah, dan negara-negara Arab.

Sebagai contoh Arab Saudi, yang langsung menghentikan bantuan tahunannya yang bernilai 700 juta $. Langkah yang sama diikuti oleh negara-negara Arab yang kaya minyak di kawasan Teluk Parsi, sebelumnya mereka mejadi donatur tetap bagi Damaskus.

Sementara Mesir, dan Irak, dan Libya menuduh Asad sebagai pengkhianat dunia Arab.

Meskipun telah menimbulkan kemarahan negara-negara Arab, dan Soviet, Asad sama sekali tidak menghiraukan.

Pada dasarnya ia merasa khawatir terhadap kemungkinan munculnya milisi Islam, dan Palestina sebagai pemenang dalam perang Lebanon.

Tetapi, tidak berarti Suriah akan membiarkan kemenangan berada di pihak Maronit. Asad tidak menginginkan pihak manapun keluar sebagai pemenang, yang ia inginkan adalah terbentuknnya sebuah pemerintahan di Beirut yang berada di bawah pengaruh Damaskus.

Sebenarnya jika melihat dari sisi historis, Suriah sama sekali tidak pernah menyetujui pembentukan Lebanon sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Asad hanya mengikuti para pendahulunya, yang menganggap Lebanon sebagai bagian dari Suriah Raya yang sebelum tahun 1920 dikenal dengan wilayah Syam.

Perlu diketahui sebelum masuknya intervensi Barat ke Suriah, wilayah Suriah Raya mencangkup Lebanon, Yordania, Palestina, dan Provinsi Hatay di Turki.

Sebagian besar komunitas keagamaan di Lebanon seperti Maronit, Druze, Syi’ah, dan Ortodoks Yunani pada awalnya juga berasal dari Suriah.

Hubungan historis ini menjadi salah satu sebab Suriah tidak rela Lebanon berdiri sendiri sebagai negara mandiri.

Pengganti Sulayman Franjich, yaitu presiden Elias Sarkis (1976-1982) juga tidak mampu meredakan perang saudara di Lebanon.

Setelah menjadi presiden pada September 1976, Sarkis mencoba membangun angkatan bersenjata Lebanon yang terpecah, ia mengeluarkan kebijakan bahwa angkatan bersenjata harus lepas dari kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.

Kebijakan tersebut tidak banyak membuahkan hasil. Situasi Lebanon pada periode Sarkis justru semakin kacau, dan rumit. Pertempuran yang tadinya hanya terjadi antara golongan Islam melawan Kristen, berkembang menjadi antar kelompok, baik sesama Islam, dan sesama Kristen.

Ketika konflik antar kelompok sedang memasuki suhu tinggi, pada Maret 1978, Israel mencoba memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan ivasi pertama di Lebanon.

Tujuan invasi Israel adalah untuk melemahkan basis gerilyawan Palestina, yang sejak tahun 1970-an aktif melancarkan serangan ke wilayah Israel.

Selain itu, untuk mendukung pembentukan negara Lebanon Merdeka di kawasan Lebanon Selatan. Namun pembentukan Lebanon Merdeka itu mendapat reaksi keras dari golongan Syi’ah, dan Palestina yang memang mendominasi wilayah Lebanon Selatan.

Akhirnya, pasukan Israel ditarik mundur setelah pasukan perdamian PBB datang.

Pada tahun 1979, pertempuran semakin dahsyat menghancur leburkan Beirut, dan membuat lumpuh pemerintahan pusat.

Kehancuran-kehancuran di berbagai bidang yang ditimbulkan konflik berkepanjangan menumbuhkan rasa pesimisme masyarakat Lebanon. Tidak sedikit orang-orang Lebanon yang meninggal negerinya.

Kepanikan Akibat Perang Saudara Kedua

Memasuki tahun 1980-an, ditandai dengan munculnya milisi-milisi bersenjata baru yang sebagian besar memliki hubungan kerjasama dengan negara-negara lain.

Kebanyakan dari kelompok baru tersebut merupakan pecahan dari kelompok-kelompok yang telah ada sebelumnya.

Berikut kelompok-kelompok milisi Lebanon: Hizbullah (Syi’ah), Partai nasional Liberal (Maronit), Tauhid (Sunni), Murabitun (Sunni), Tentara Pembebasan Palestna, Gerakan Nasional (Nasseris), dan Jihad Islam (Syi’ah).

Hizbullah, Tauhid, dan Jihad Islam mempunyai hubungan erat dengan Iran. Meskipun Tauhid merupakan milisi Sunni, namun mereka mempunyai cita-cita untuk menjadikan Lebanon negara Islam layaknnya Iran.

Tentara Pembebasan Palestna (PLO), dan Gerakan Nasional (NM) mendapat dukungan Suriah. Partai Nasional Liberal (NLP) merupakan sekutu Israel.

Munculnya kelompok milisi-milisi tersebut, membuat konflik yang terjadi di Lebanon menjadi semakin rumit.

Jika dulu konflik hanya terpolarisasi antara pihak anti dan pro status quo, bergeser  menjadi konflik yang memilik kepentingan masing-masing.

Tiga kelompok pro-Iran mempunyai keinginan mendirikan negara Islam di Lebanon. NLP, dan Tentara Lebanon Selatan menginginkan Lebanon bersekutu dengna Israel.

Sementara kelompok-kelompok yang tersisa, Palangis, Murabitun, Amal, dan Partai Sosialis Progresif (Druze) masih tetap menginginkan kemerdekaan penuh Lebanon.

Invasi Israel di Lebanon

Pada Juni 1982, Israel melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Intervensi Israel kali ini, dinamakan Operasi Damai untuk Galilee.

Alasan dari intervensi ini masih sama dengan intervensi pertama Israel tahun 1978, dimana untuk membalas serangan gerilyawan Palestina.

Dengan didukung 3500 tank serta sejumlah pesawat tempur F-15, dan F-16, Israel menggempur Labaon. Israel tidak hanya menyerang gerilyawan Palestina, tetapi juga menyerang kedudukan pasukan Suriah di Lembah Biqa, sehingga dapat dikatakan Israel pada waktu itu menghadapi kekuatan gabungan Palestina-Islam, dan Lebanon-pasukan Suriah.

Dalam pertempuran ini diperkirakan ribuan orang Lebanon tewas, dan dari pihak Israel sendiri 350 sampai 400 pasukannya tewas.

Pada 14 September 1982, Presiden Lebanon Basyir Gemayel (pengganti Sarkis) tewas dibunuh oleh lawan-lawan politiknya yang juga berasal dari golongan Maronit.

Amin Gemayel, yang sejak 21 September 1982 menggantikan Basyir, membentuk Pemerintahan Kesatuan Nasional.

Pemerintahan ini merupakan koalisi Maronit, Sunni, Syi’ah, dan Druze. Pihak Sunni diwakili Rasyid Karami, pihak Syi’ah diwakili Nabih Berri, dan pihak Drue diwakili Walid Jumblat. Mekipun telah membentuk Pemerintahan Kesatuan Nasional, pemerintahan tersebut tidak mampu mengatasi konflik di Lebanon.

Empat kelompok terbesar pemerintahan ini tidak berdaya mengendalikan kelompok-kelompok lain yang lebih kecil.

Di lain pihak, pemerintahan ini dibangun atas landasan yang rapuh, karena pembentukknya diprakarsai Suriah, bukan atas inisiatif empat kelompok besar itu sendiri.

Pada Maret sampai Desember 1989, terjadi pertempuran hebat antara milisi Amal, dan Hizbullah di kawasan Lebanon Selatan.

Pertempuran ini dipicu perbedaan ideologis antar keduanya, dalam perang ini menewaskan sekitar 600 orang.

Perang antara semasa golongan Syi’ah ini berhasil dihentikan berkat campur tangan Ira, yaitu setelah Teheran mengirimkan wakil menteri luar negeri, Mohammad Ali Besharati.

Pada tahun 1990, terjadi perang antar milisi Maronit yang saling bersaing. Perang ini antara Tentara Lebanon pimpinan Jenderal Michel Aoun, dan milisi Pasukan Lebanon pimpinan Kolonel Samir Gragea, dianggap sebagai salah satu perang paling brutal dalam perjalanan historis konflik Lebanon.

Hanya sekitar 16 hari setelah perang dimulai pada 31 Januari 1990, telah menewaskan 524 orang, dan melukai sekitar 1750 lainnya. Berarti dalam satu hari saja sekitar 36 orang tewas, dan 125 orang luka-luka.

Ambisi pribadi, dan kepentingan kelompok menjadi alasan meletusnya perang antara milisi Aoun, dan Geagea di kawasan Kristen, Beirut Timur.

Perang ini bermula ketika para pendukung Aoun dengan kekuatan 15.000 pasukan, ebrusuha melucuti persenjataan Pasukan Lebanon yang berkekuatan 8000 pasukan.

Pada tanggal 31 Januari 1990, pasukan Aoun menggempur basis terkuat pasukan Lebanon di distrik Dbayeh. Ketika Aoun menyerukan ultimatum kepada Geagea agar menolak rencana perdamaian Liga Arab.

Aoun tidak memperkirakan, Geagea akan menolak ultimatum tersebut, dan justru pecah perang antara kedua milisi tersebut.

Upaya-upaya dilakukan untuk mendamaikan konfrontasi tersebut, tidak kurang sepuluh kali pimpinan Uskup Agung Maronit Nasrallah Sfeir, dan Pastor Khalil Abi Nadir menyerukan perdamaian namun hanya berakhir pada kegagalan.

Ada Banyak Upaya Mendamaikan Konfrontasi

Bahkan himbauan langsung dari Paus Johanes Paulus II tidak, tidak ditanggapi keduanya.

Konflik antara keduanya baru berhenti selteah Jenderal Aoun dipaksa keluar dari istana presiden, dan dikirim ke pengasingan pada 13 Oktober 1990.

Angkatan bersenjata kembali dihimpun di bawah komando pusat, sekaligus menandai berakhirnya perang saudara kedua yang telah berkobar sejak 13 April 1975 sampai 13 Oktober 1990.

Perang saudara kedua tersebut menyebabkan 250.000 kematian, dan migrasi hampir satu juta orang dari Lebanon.

Beirut After Civil War 1975-1990

Perang antar milisi Maronit, seperti halnya perang antara Amal dan Hizbullah beberapa waktu sebelumnya, memperkuat asumsi bahwa agama bukan lah faktor utama penyebab terjadinya perang saudara di Lebanon.

Ambisi-ambisis pribadi, dan kepentingan-kepentingan golongan lah yang sebenarnya sangat berperan di balik tragedi Lebanon.

Konflik tersebut semakin diperkeruh dengan keterlibatan negara-negara luar, khususnya Israel, dan Suriah dalam konflik Lebanon.

Sumber: Wawasan Sejarah

baca juga: majalah matra edisi cetak — klik ini