MATRANEWS.id — Bakom RI Disentil Gerindra: Anggaran Rp1,9 Triliun, Jangan Sampai Prabowo Tetap Kalah di Mata Publik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, menyoroti kinerja Badan Komunikasi Pemerintah.
Dengan anggaran yang disebut bakal mencapai Rp1,9 triliun pada 2027, Bakom diminta lebih efektif menjelaskan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI mendapat sentilan dari Senayan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai lembaga tersebut belum maksimal membangun komunikasi mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR dengan Kementerian Sekretariat Negara, Senin, 31 Agustus 2026. Ia menyoroti adanya jarak antara sejumlah indikator yang dinilainya menunjukkan kinerja pemerintah cukup baik dan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Sugiat, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi Bakom. Terlebih, ia menyebut anggaran lembaga tersebut pada 2027 bakal mencapai Rp1,9 triliun.
“Ini sudah kita kasih anggaran besar Rp1,9 triliun. Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” kata Sugiat.
Prabowo Dinilai Kalah dalam Persepsi
Sugiat menilai Prabowo belum memperoleh persepsi publik yang sebanding dengan kinerja pemerintah yang, menurut dia, secara kuantitatif menunjukkan sejumlah capaian positif.
Ia bahkan mengaku prihatin melihat penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.
“Kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus, tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua,” ujarnya.
“Kami tidak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra,” kata Sugiat melanjutkan.
Pernyataan tersebut muncul ketika Sugiat membicarakan hasil sejumlah survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai hasil survei semestinya menjadi alarm bagi Bakom untuk mengevaluasi strategi komunikasi pemerintah.
Sugiat menilai persoalannya bukan hanya seberapa banyak program yang dijalankan pemerintah, tapi seberapa jauh hasil program tersebut diketahui dan dipahami masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya,” katanya.
Bawa Data Ekonomi ke Meja Rapat
Untuk mendukung argumennya, Sugiat mengutip sejumlah indikator ekonomi.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama hingga triwulan kedua 2026 berada di atas 5 persen. Menurut Sugiat, angka tersebut menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik.
“Di atas 5 persen itu kan sebenarnya bagus,” katanya.
Sugiat juga menunjuk konsumsi masyarakat yang masih menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.
“Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga, kan?” ujar Sugiat.
Namun ia melihat ada persoalan ketika angka tersebut dibandingkan dengan suasana yang berkembang di ruang publik.
“Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang menuju krisis,” katanya.
Sugiat juga menyinggung investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2026 yang disebut telah melampaui Rp1.000 triliun. Investasi tersebut, menurut dia, berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun berbagai capaian itu dinilainya belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah.
Bakom RI Disebut Kalah Main
Sugiat kemudian menyinggung pembentukan persepsi dan opini publik. Ia mengaitkannya dengan pemikiran Noam Chomsky mengenai bagaimana informasi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat.
Dalam pandangan Sugiat, pemerintah kini menghadapi pertarungan narasi di ruang publik. Ia menilai Bakom belum cukup kuat menghadapi narasi yang berkembang di luar pemerintah.
“Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” ujarnya.
Sugiat menganggap kelemahan tersebut membuat anggota Fraksi Gerindra ikut mengambil peran menjelaskan kebijakan dan capaian pemerintahan Prabowo.
“Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah. Kami menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu,” katanya.
Karena itu, besarnya anggaran Bakom pada 2027 menjadi perhatian Sugiat. Ia meminta tambahan anggaran tersebut diikuti peningkatan kinerja yang bisa diukur.
Pesannya sederhana: duit lebih besar harus menghasilkan komunikasi yang lebih efektif.
Kemensetneg: Anggaran Naik, Kinerja Harus Seimbang
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto merespons kritik tersebut.
Bambang sepakat bahwa peningkatan anggaran Bakom harus diikuti peningkatan kinerja lembaga tersebut.
“Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran, ya, Pak, itu harus seimbang,” kata Bambang dalam rapat yang sama.
Menurut dia, masukan dari Komisi XIII DPR akan menjadi bahan evaluasi. Bakom, kata Bambang, juga mempunyai pekerjaan untuk memperbaiki hasil survei mengenai pemerintah pada tahun depan.
“Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan,” ujarnya.
Tantangan Rp1,9 Triliun
Sentilan Sugiat sekaligus membuka pertanyaan mengenai ukuran keberhasilan Bakom.
Jika anggaran Rp1,9 triliun akhirnya disetujui, publik tentu berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan indikator apa yang dipakai untuk menilai keberhasilannya.
Sebab komunikasi pemerintah tidak semata-mata urusan menaikkan popularitas Presiden.
Tugas komunikasi publik juga mencakup penyediaan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, dan dapat diverifikasi masyarakat. Bakom juga menghadapi tantangan menjelaskan kebijakan yang tidak populer, merespons informasi keliru, serta mengkoordinasikan pesan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Lebih penting lagi, komunikasi tidak dapat menggantikan pengalaman masyarakat.
Angka pertumbuhan ekonomi dapat berada di atas 5 persen. Investasi dapat menembus ribuan triliun rupiah. Tapi masyarakat pada akhirnya juga menilai pemerintah dari pengalaman sehari-hari: harga kebutuhan, pekerjaan, pendapatan, pelayanan publik, hingga kondisi usaha mereka.
Karena itu, tantangan Bakom dengan anggaran Rp1,9 triliun bukan sekadar membuat Prabowo lebih sering muncul dalam pemberitaan positif.
Yang jauh lebih sulit adalah memastikan fakta mengenai kinerja pemerintah sampai kepada masyarakat tanpa menjadikan komunikasi publik sebagai propaganda.
Di situlah kritik Sugiat menemukan relevansinya.
Jika pemerintah merasa bekerja baik tetapi masyarakat menangkap gambaran berbeda, memang ada persoalan yang harus dicari penyebabnya.
Namun jawabannya belum tentu semata-mata komunikasi.
Bisa jadi masalahnya pada pesan. Bisa pada cara menyampaikan. Bisa pula karena pengalaman masyarakat memang berbeda dengan angka yang dibaca pemerintah.
Dan Rp1,9 triliun tentu terlalu besar jika hanya digunakan untuk membuat pemerintah terlihat baik.
Klik juga: https://indonesiantalk.com/rp1-9-trillion-for-government-communications-can-bakom-turn-public-perception-of-prabowo-around/
