HukumNasional

Asosiasi Media Digital Indonesia Kembali Ingatkan Dewan Pers

404Views

S.S Budi Rahardjo menegaskan, kewajiban penerbit pers atau perusahaan pers mendaftarkan diri ke Dewan Pers bertentangan dengan UU Pers. “Karena bakal menjadi ijin terselubung dari otoritas di bidang pers,” ujar CEO majalah eksekutif yang terbit sejak 1979 ini menjelaskan.

Yang menarik, justru penerbit yang sudah memenuhi standar perusahaan pers harus didata Dewan Pers. “Bukan kewajiban perusahaan media digital mendaftarkan diri. Yang lebih penting, penerbit pers memahami Undang-undang pokok pers,” masih dalam pernyataan pria yang juga Pemred majalah MATRA ini.

Dalam pernyataannya, pria yang akrab dipanggil Jojo ini menyebut, sesuai UU Pers tak ada atau bukan kewajiban penerbit atau perusahaan pers untuk mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Sebaliknya, sesuai dengan Pasal 15 UU Pers, justru kewajiban aktif Dewan Pers untuk melakukan pendataan.

“Ini yang kami edukasi,” jelas Ketua Asosiasi Media Digital ini memaparkan yang juga harus diperhatikan bagaimana sebenarnya, hukum pers juga menjaga perusahaan digital membangun nilai (value) dari perusahaannya.

Sebagai organisasi media digital di zaman now, kliping dan catatan sejarah UU Pers dan Peraturan Dewan Pers atau PerDP, dimuat dalam sebuah dokumen sebaiknya melindungi para pemilik media digital untuk menjalankan media digital dikaitkan valuasi perusahaan digital Indonesia.

Usul Asosiasi Media Digital Indonesia, Dewan Pers atau Pemerintah mengayomi para pemilik media digital dari media mainstream dan juga startup bukan saja pada kode etik jurnalistik namun evolusi media tradisional ke digital.

Perkembangan media komunikasi terutama yang berbasis digital yang begitu masif menjadi tantangan organiasi Asosiasi Media Digital Indonesia mengedukasi persyaratan “standar perusahaan pers” dikaitkan jaminan akan profitabilitas perusahaan di masa datang.

Sesuai peraturan Dewan Pers, antara lain harus berbadan hukum untuk usaha pers, ada penanggung jawab harus dicantumkan jelas. Serta wajib memberikan upah kepada wartawannya. “Itu yang kami lakukan,” pria pemilik Jojomedia Corporation ini.

Asosiasi Media Digital Indonesia siap membantu Dewan Pers jika butuh database atau butuh jaringan networking untuk literasi. Sebaliknya, jangan juga Dewan Pers menjadi palu hakim kepada pebisnis media digital.

Maksudnya, “Kalau belum terdaftar tapi sudah memenuhi standar perusahaan pers, bukan salah penerbit tapi kelalaian Dewan Pers,” ujarnya mengenai Tupoksi Dewan Pers yang perlu dilakukan dengan ke-kinian, mengenai perusahaan pers yang sudah memenuhi standar perusahaan pers.

“Untuk media yang sedang merintis, khusus untuk media digital organisasi kami melakukan pembinaan,” ujar pria yang juga Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia.

Asosiasi Media Digital Indonesia dan Forum Pimpinan Media Digital Indonesia sudah berkolaborasi mendata, mengevaluasi dan membenahi syarat-syarat administrasi, media digital termasuk yang kecil-kecil yang tengah dirintis, tetapi mau bekerja profesional. Karena fenomena inilah yang sedang terjadi.

Keterangan lebih lanjut 0816-1945288 (whatsapps)

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »