Bambang Haryo (DPR-RI): “Pemerintah Terkesan Berpihak Pada Kapitalis, Tanpa Mementingkan Masyarakat Secara Luas.”

Bambang Haryo (DPR-RI): “Pemerintah Terkesan Berpihak Pada Kapitalis, Tanpa Mementingkan Masyarakat Secara Luas.”
Bambang Haryo (anggota komisi V DPR-RI) jelaskan dampak negatif multiplayer effect atas kebijakan pemerintah itu.

MATRANEWS.id — Tak hanya pengamat yang mengkritisi penggunaan B30. Kebijakan biodiesel berada pada sebuah paradoks, penurunan emisi pada satu sisi sedangkan secara bersamaan juga menambah emisi.

Anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, mengkritik kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan BBM Biodiesel B30 dengan dalih subtitusi impor.

Menurut Bambang, kebijakan pemerintah itu hanya tipu muslihat dan tidak mendasar, karena saat ini Indonesia baru diberlakukan BBM B20.

“Ini adalah yang pertama di dunia,” ungkap Bambang, via selulernya kepada Berita Antara.

Bambang Haryo memaparkan, bahwa semua negara di Dunia hanya menggunakan B5, B7, sampai dengan B10, seperti misalnya Kanada, Malaysia, Argentia,India dan Australia.

Masih dalam penjelasan Bambang, yang selama ini tidak diungkap. “Ada dampak multiplayer effect kenaikan biodiesel di atas 10% berakibat fatal terhadap semua mesin-mesin industri dan transportasi karena minyak biodiesel diatas 10% merusak mesin,” tutur wakil rakyat ini memberi pencerahan.

Ia pun menyebut dampaknya, antara lain, bisa terjadi ruang bakar kotor, saringan dan injector cepat rusak serta mesin panas dan lainnya.

“Juga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Bambang.

Selain itu, kata Anggota DPR-RI yang disebut-sebut berpotensi untuk menjadi Walikota Surabaya ini, bahwa subtitusi impor yang dikatakan berpengaruh besar, kenyataanya sangat kecil.

Bambang memaparkan, karena solar adalah bagian kecil dari impor migas, yakni hanya 4,6 juta ton per tahun, sedangkan total migas 50,4 juta ton per tahun.

Baca juga :  Asosiasi Media Digital di Era Digital Promosikan Wisata Indonesia

Dalam konteks itu, Bambang menambahkan, impor migas kita pun hanya 15% dari impor non-migas dimana impor non-migas tahun 2018 sebesar 29.868 juta USD.

“Jadi, subtitusi biodiesel B20, B30 dan B100 pun tidak akan berdampak signifikan terhadap nilai impor Indonesia, tetapi justru akan menghancurkan,” demikian penjelasan Bambang.

Bambang pun menduga, ada “sesuatu” dalam kebijakan pemberlakuan Biodiesel B30 persen itu.

Pemerintah, masih dalam penjelasan Bambang, terkesan berpihak pada Kapitalis tanpa mementingkan masyarakat secara luas termasuk keselamatannya.

sumber: Bambang Haryo (Komisi V DPR-RI) Kritisi Pemerintah Soal Biodiesel B30

baca juga: majalah MATRA edisi cetak — klik ini

Tinggalkan Balasan