“Pak presiden ingin agar perbatasan negara yang sekarang sudah dibangun atas batas negaranya di mana lalu lintas orang dan barang dikelola secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjadikan perbatasan negara itu pada pos-pos yang sudah ada sebagai sentra baru ekonomi.” — Suhajar Diantoro (Plt.) Sekretaris BNPP.
MATRANEWS.id — Pontianak — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan.
Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk yang sudah dibangun di Kabupaten Sambas dapat dikembangkan menjadi sentra baru ekonomi.
“Jadi, pak Presiden ingin agar perbatasan negara yang sekarang sudah dibangun atas batas negaranya di mana lalu lintas orang dan barang dikelola secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Suhajar.
Presiden Jokowi Sampaikan Hal Itu ke Gubernur
“Menjadikan perbatasan negara itu pada pos-pos yang sudah ada sebagai sentra baru ekonomi. Karena itu dalam pusat kegiatan strategis nasional bapak presiden lima tahun ke depan ini, maka PKSN-nya adalah Paloh-Aruk,” masih dalam penjelasan Suhajar di Kantor Gubernur, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kemarin.
Suhajar juga membahas produk yang dibutuhkan negara tetangga Malaysia khususnya yang berbatasan dengan PLBN Aruk yakni Serawak.
Untuk saat ini dari data yang diperoleh BNPP produk unggulan yang diekspor melalui PLBN Aruk ke Serawak meliputi tiga komoditas potensial yaitu Komoditas Pertanian, Komoditas Perikanan dan Pariwisata.
Dari tiga komoditas potensial tersebut diketahui bahwa terdapat Komoditas Holtikultura yang terdiri dari sayur dan buah-buahan.
Untuk komoditas Tanaman Pangan yakni beras, Komoditas Perkebunan yakni kelapa, Komoditas Perikanan yakni ubur-ubur dan cumi-cumi, serta Pariwisata yang terdiri dari Pantai Temajuk, Pantai Batu Nenek, Danau Selakau Timur, Bukit Liteng, dan Riam Merasap.
Suhajar mengatakan, Presiden meminta Kementerian/Lembaga untuk melakukan market intelegent agar mengetahui kebutuhan dari negara tetangga Malaysia khususnya Serawak.
Setelah diinventarisir kebutuhan pasar, barulah dipilah mana kebutuhan pasar yang bisa diproduksi di perbatasan negara dan mana kebutuhan pasar yang membawa keuntungan namun tidak dapat diproduksi di perbatasan negara.
Kebutuhan pasar yang membawa keuntungan namun tidak dapat diproduksi di perbatasan negara akan dipenuhi dari daerah lain.
Hal tersebut dilakukan agar sepanjang pos lintas batas betul-betul menjadi pusat ekonomi baru seperti yang diinginkan Presiden Jokowi.
Prof Tito Menindaklanjuti Arahan Presiden
“Maka bapak Mendagri menindaklanjuti rapat dengan bapak Presiden, memerintahkan kepada tim kami untuk berkoordinasi dengan bapak Gubernur dan Bupati. Termasuk melakukan pendataan apa yang diinginkan bapak Presiden tadi,” sambungnya.
Lebih lanjut Suhajar mengatakan. data yang dipegang oleh BNPP tersebut bisa saja berubah seiring dengan koordinasi bersama dengan Gubernur dan Bupati.
Hasil dari koordinasi antara pihak BNPP, Gubernur serta Bupati inilah yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi dan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Ini barangkali bagian-bagian yang perlu saya sampaikan di sini, kita minta tanggapan dari kawan-kawan provinsi,” papar Suhajar.
“Kira-kira, apa yang kami sampaikan ini jika tidak tepat akan kita perbaiki, jika kurang akan kita tambah, jika salah kita buang. Apa yang mau ditambah, apa yang mau diperbaiki itulah nanti yang akan menjadi bagian yang akan kami bawa ke Presiden dan Mendagri,” pungkasnya.
Gubernur Kalbar Berharap Pembangunan Ekonomi Perbatasan Dapat Segera Dilaksanakan: Klik ini
Presiden meminta Kementerian/Lembaga untuk melakukan market intelegent agar mengetahui kebutuhan dari negara tetangga Malaysia khususnya Serawak.
Hasil dari koordinasi antara pihak BNPP, Gubernur serta Bupati inilah yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi dan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
