Nasional

Yusril Ihza Mahendra: “MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres”

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"Yusril berpose ke Taufiqurochman

“Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA samasekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.”

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"
Putusan Mahkamah Agung (MA) Kabulkan Gugatan Rachmawati Soekarnoputri

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

MATRANEWS.id — Menanggapi beredarnya salinan keputusan MA yang ditafsirkan sebagian pihak berisi pembatalan Kemenangan Pasangan Jokowi-Ma’ruf pada PILPRES 2019.

Kuasa Hukum Jokowi-Amin Prof.Yusril Ihza Mahendra, akhirnya angkat bicara melalui keterangan resmi yang di-release ke media.

“Saya melihat  Putusan MA itu No. 44 P/HUM/2019 itu diplintir sesuka hati penulis di atas,” ujar Prof Yusril.

Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak.

“Putusan itu samasekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019,” tegas prof Yusril dalam catatan tertulisnya.

Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya.

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terkait aturan pemenang Pilpres tak berpengaruh pada hasil Pilpres 2019.

MA samasekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres.

Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam  menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma’ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno.

Berita Menarik :  Kopi Ganja Buwas Makin “Memanas”

Lagi pula putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Kiyai Ma’ruf dilantik oleh MPR.

Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

Aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri.

Patut disadari bahwa Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun Putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu.

Masalahnya MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan Putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya.

Putusan MK itu dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang isinya sama dengan norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berita Menarik :  Anjan Pramuka (Deputi Cegah BNN): "Masyarakat Harus Mengantisipasi Jangan Sampai Narkoba Masuk ke Wilayahnya."

Karena materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, mala Putusan MK terhadap pengujian Pasal 158 UU No 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis juga berlaku terhadap norma Pasal 416 UU No 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

Kalau pasangan calon hanya dua, dan harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah, maka Pilpres menjadi tifak jelas kapan akan berakhir.

Sementara masa jabatan Presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR.

Ini akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos di negara ini.

Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tatanegara adalah Pilpres dilakukan hanya satu kali putaran dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya.

Demikian penjelasan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terkait aturan pemenang Pilpres tak berpengaruh pada hasil Pilpres 2019.

Yusril sekali lagi menegaskan, putusan itu sama sekali tak menyinggung kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

Yusril Ihza Mahendra: "MA Samasekali Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Pilpres"

“Putusan itu samasekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019,” tegas prof Yusril dalam catatan tertulisnya.

 

 

Konvergensi Majalah MATRA
Translate »