Legalisasi Ganja di Indonesia

  • Bagikan

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Anang Iskandar, S.H., M.H disebut mendukung revisi undang-undang narkotika. Agar legalisasi ganja? Yang jelas, putera dari pasangan Suyitno Kamari Jaya dan Raunah,  baru saja mendapat predikat baru sebagai Pioneer Justice for Health ini menjadi figur yang menjadi pembicaraan.

Tak hanya di kalangan penegak hukum. Tapi, treding juga dibahas di kalangan pengguna Narkoba.

Kenapa?

Karena Anang Iskandar, yang sempat dijuluki Jenderal Rehabilitasi itu tiba-tiba membahas ganja dan legalisasinya. Aktivis mantan Kepala BNN dan Bareskrim RI itu menguak “Drama Legalisasi Ganja di Meksiko, Belanda dan Indonesia”.

Ya, menyusul keputusan PBB dalam sidang Comission on Narcotic Drug CND (CND) yang menetapkan reklasifikasi ganja dan turunannya dari klasifikasi daftar obat terlarang paling berbahaya, dunia memasuki tataran baru dalam memaknai ganja.

Untuk jelasnya, MATRA mewawancarai penulis buku dan kolumnis kelahiran Mojokerto,18 Mei 1958 ini lewat videocall.

Dari obrolan ini, baru jelas apa yang dimaksud Anang Iskandar, Komisaris Jenderal Polisi (p) yang rajin mensosialisasikan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar.

Petikannya:

Benarkah Ganja Tak Lagi Disebut Tanaman Terlarang Paling Berbahaya?

Demikian situasinya. Kini memasuki tahap ganja dapat diteliti untuk kepentingan obat bagi kesehatan, ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang merubahnya, telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota PBB yang kemudian menjadi rujukan utama bagi negara negara di dunia dalam menanggulangi masalah narkotika.

Bisa jelaskan detil?

Pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Sejak klasifikasi ganja diturunkan dari daftar obat terlarang beberapa bulan lalu oleh badan PBB yang menangani masalah narkotika. Dengan begitu, banyak perusahaan farmasi dunia berlomba lomba untuk meneliti kemanfaatan ganja.

Ganja diteliti sebagai obat?

Ya. Untuk kepentingan kesehatan manusia dan merencanakan memproduksinya. Sebut saja dua perusahaan Australia yakni Grup Obat Alami Australia (ANTG) dan Asterion Canabis telah merencanakan produksi ganja untuk kepentingan obat.

Jadi, bukan berarti Ganja Dilegalkan?

Saat ini memang sedang terjadi drama legalisasi ganja untuk kepentingan pribadi.

Diawali oleh keputusan pengadilan yang mencabut larangan ganja untuk kepentingan pribadi yang dianggap melanggar hak asasi manusia, kemudian Majelis Rendah menyetujui RUU legalisasi ganja secara terbatas untuk kepentingan pribadi.

RUU tersebut akan memungkinkan konsumen individu membawa ganja hingga 28 gram dan menanam 6 tanaman ganja. Ganja dapat dibeli oleh mereka yang berusia 18 tahun pada penjual ganja yang berlisensi.

Ganja untuk kepentingan pribadi bisa di Indonesia?

Bukan! Kasus itu menjadi ramai terjadi di negara Meksiko. Karena larangan ganja dalam UU Narkotika Meksiko ditafsirkan banyak fihak. Melibatkan Mahkamah Agung, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi  Senat, dalam membahas kepemilikan ganja untuk kepentingan pribadi.

Narkotika dalam sistem hukum di Meksiko masuk yuridiksi hukum pidana, kepemilikan  narkotika dilarang dan diancam secara pidana, hampir sama dengan di Indonesia masuk dalam yuridiksi hukum pidana.

Kemudian Pengadilan Mencabut Larangan Ganja itu?

Pemerintah Meksiko memberikan ijin kepada  masyarakat yang ingin menanam ganja dalam jumlah terbatas untuk penggunaan pribadi.

Keputusan  Mencabut Larangan Ganja, Karena Apa?

Menurut Jose’ Miquel Vivanso Direktur Human Rights Watch, karena  larangan ganja dianggap merugikan hak asasi manusia, hanya karena kepemilikan sedikit ganja untuk keperluan pribadi membuat orang dipenjara.

Keputusan pengadilan tersebut menabrak UU narkotika Meksiko dan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya sebagai sumber hukum di negara tersebut.

Dimana kepemilikan narkotika narkotika untuk kepentingan pribadi berdasarkan konvensi dilarang, dan diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi.

Tetapi keputusan Mahkamah Agung Meksiko yang  melegalkan ganja tersebut justru disetujui Majelis Rendah menjadi RUU legalisasi ganja (maret 2021) dan Majelis tinggi membahasnya, meskipun akhirnya pembahasan terhenti, dan drama legalisasi ganja akhirnya berhenti di tengah jalan sampai sekarang.

Sejak kapan itu terjadi ?

Maret 2021. Drama legalisasi ganja tersebut menggambarkan betapa pentingnya knowing the facfs about drugs abuse and illicit trafficking bagi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Perlu diketahui, bahwa  disepakati sebagai berikut: Narkotika termasuk ganja dilarang untuk kepentungan pribadi karena dapat menyebabkan sakit ketergantungan dan gangguan mental.

Kemudian, pelanggaran terhadap larangan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, penjatuhan sanksinya berupa sanksi alternatif berupa rehabilitasi, sedangkan hukuman terhadap pengedar berupa pengekangan kebebasan atau hukuman badan.

Hukuman alternatif berupa rehabilitasi karena penyalah guna faktanya adalah penderita sakit ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan.

Artinya, banyak negara yang strategi penerapan hukum narkotikanya berbeda dengan fakta ilmiah?

Poinnya adalah,  penyalah guna adalah penderita sakit ketergantungan narkotika dan ganguan mental. Mereka bisa sembuh/pulih dan tidak mengkonsumsi lagi, hanya melalui proses rehabilitasi.

Kejahatan perdagangan gelap narkotika sebagai transnational Crime, penanggulangannya dilakukan secara lokal dengan menekan sekecil mungkin jumlah penyalah gunanya melalui rehabilitasi agar supply-nya gulung tikar.

Proses deteksi dini terhadap penyalah guna di indonesia dilakukan melalui wajib lapor pecandu yaitu penyalah guna diwajibkan UU untuk lapor agar mendapatkan perawatan pertama, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan rehabilitasinya.

Kasus yang di Meksiko, semacam Legalisasi Ganja di Balanda ?

Faktanya kepemilikan ganja dilarang di seluruh wilayah Belanda. Larangan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi dalam jumlah terbatas di Belanda masuk dalam juridiksi hukum administrasi, berbeda larangan kepemilikan ganja di Meksiko dan Indonesia.

Berbeda seperti apa?

Larangan kepemilikan ganja untuk dikonsumsi di Meksiko dan Indonesia masuk dalam juridiksi hukum pidana.

Di Belanda penyalah guna secara yuridis diancam secara administrasi, tetapi penjatuhan sanksinya sama dengan Meksiko dan Indonesia berupa sanksi alternatif yaitu rehabilitasi.

Kementrian Dalam Negeri Belanda dan Pemerintah Daerah/Kota diberi tugas untuk menanggulangi masalah larangan kepemilikan narkotika termasuk ganja untuk dikonsumsi.

Konsumsinya hanya boleh di coffee shop tertentu?

Ya,  pemerintah kota Amsterdam membuka coffee shop yang menjual narkotika jumlah terbatas untuk kepentingan pribadi sebagai proses mengidentifikasi penyalah guna narkotika di Belanda.

Identifikasi dini ala Belanda tersebut dalam rangka deteksi dini dan pengambilan keputusan untuk proses  penyembuhan / pemulihan penyalah guna yang menderita ketergantungan narkotika dan ganguan mental.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sampai sekarang klasifikasi ganja masih terdaftar di dalam golongan I bukan tanaman sesuai pada pasal 6 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebagai golongan narkotika paling berbahaya dan belum ada langkah perubahan menjadi golongan di bawahnya.

Aturan ganja di Indonesia sekarang ini masih belum berubah. Ganja masuk klasifikasi golongan 1 pasal 6 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Artinya pemerintah masih melarang dilakukan penelitian dan penanaman ganja untuk kepentingan obat.

Penanaman secara pribadi, meskipun untuk kepentingan pengobatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat beberapa waktu yang lalu, bila tidak mendapatkan ijin pemerintah tetap dilarang.

Yang ramai justru Anda disebut mendukung legalisasi ganja di Indonesia?

Ganja tetap tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi terbuka dilakukan penelitian untuk kepentingan industri kesehatan, ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Ingat! Bukan ganja dilegalisasi untuk kepentingan pribadi. Penanaman ganja tanpa ijin pemerintah tetap dilarang secara pidana, hanya penanaman ganja untuk kepentingan penelitian dan untuk produksi obat saja yang diijinkan.

Lantas mengapa Anda mensosialisasikan amandemen UU narkotika khususnya tentang penggolongan narkotika menjadi penting dilakukan pemerintah?

Ya, kalau tidak Indonesia akan ketinggalan kereta. Bagaimana perusahan farmasi di Indonesia bisa bersaing dengan perusahan farmasi negara lain kalau aturan tentang ganja untuk diteliti saja dilarang.

Pemerintah perlu memberikan peluang kepada perusahaan farmasi di Indonesia untuk bersaing dalam produksi obat berbahan ganja dan derifatnya untuk kepentingan kesehatan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Peredaran Ganja Legal?

Untuk kepentingan obat dapat direncanakan kebutuhan, diproduksi, diawasi peredaran dan penggunaannya, tidak semata mata mengandalkan import.

Kita perlu merevisi posisi ganja dalam golongan 1 UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika agar ganja tidak masuk klasifikasi paling berbahaya sekaligus mendorong industri farmasi indonesia untuk melakukan penelitian tentang manfaat ganja untuk kepentingan kesehatan.

“Ingat! Bukan ganja dilegalisasi untuk kepentingan pribadi. Penanaman ganja tanpa ijin pemerintah tetap dilarang secara pidana, hanya penanaman ganja untuk kepentingan penelitian dan untuk produksi obat saja yang diijinkan.” — Anang Iskandar

 

 

 

 

 

  • Bagikan
<

Tinggalkan Balasan