Ekonomi

Jokowi: “Saya Alumni UMKM.”

Revisi Perpres Bidang Usaha Yang boleh 100% Gunakan Penanaman Modal Asing (PMA)

188

MATRANEWS.id — Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menandatangani keputusan mengenai bidang usaha UMKM yang 100 persen bisa dimiliki asing.

Hal ini, dikatakan Presiden RI, saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Alila Surakarta, kemarin.

“Jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM,” kata Joko Widodo menanggapi pertanyaan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Pertanyaan mengenai komitmen Pemerintah, kepada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia.

“Saya ini, alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM,” kata Joko Widodo.

Ia menyebutkan usaha anak-anaknya juga masuk kategori UMKM yaitu jualan martabak, jualan pisang goreng.

“Kita tahu kontribusi UMKM sangat signifikan, ada sekitar 62 juta unit UMKM dan mempekerjakan 116 juta orang, jumlah jumlah sangat besar, artinya mayoritas atau lebih dari 80 peran tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM, ” katanya.

Bahkan, Lanjut Kepala Negara, kontribusi UMKM pada PDB Indonesia mencapai 60 persen sehingga pemerintah menegaskan komitmen berpihak kepada UMKM.

Menurut dia, pemerintah juga sudah menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen. Sementara PPh untuk pelaku UMKM juga turun dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Ia menyebutkan terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Presiden mengatakan tidak ada masalah yang mengenai tax holiday dan devisa hasil ekspor. “Yang ada masalah relaksasi DNI, ini sudah disampaikan oleh Ketua Kadin, Ketua Hipmi yang komplain dengan masalah itu,” katanya.

Presiden menyebutkan rancanyan Perpres terkait perubahan DNI belum sampai ke meja Presiden.

“Barangnya itu belum sampai ke istana, Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi enggak perlu ragu. Saya pastikan akan saya keluarkan DNI dari relaksasi DNI, dah, saya putuskan di sini,” kata Presiden.

Ramai di media, pemerintah memperbarui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.

Sebelumnya disebut dalam kebijakan itu, ada 54 bidang usaha yang boleh 100% menggunakan penanaman modal asing (PMA) alias dibebaskan dari daftar negatif investasi (DNI).

Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

baca: Majalah MATRA cetak (print) edisi terbaru

Konvergensi Majalah MATRA
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas