MATRANEWS.id — Pemkab Bangkalan Raih Penghargaan Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman
Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam bidang pelayanan publik. Kali ini, Pemkab Bangkalan berhasil meraih penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman dengan opini pengawasan berkualitas tinggi di kategori Zona Hijau dengan skor 88,77.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI, M. Najih, bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kepada Pj. Bupati Bangkalan, Dr. Arief M. Edie, M.Si.. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, yang digelar di Hotel JW Marriott, Surabaya.
Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya komitmen pemerintah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk terus menciptakan pelayanan publik yang prima, berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui transformasi digital dan inovasi untuk membangun ekosistem pelayanan publik yang lebih efektif dan cepat.
“Pelayanan publik harus memberikan dampak yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Adhy Karyono. Ia juga menambahkan bahwa pelayanan publik yang prima menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan Komitmen untuk Hak Dasar Masyarakat
Ketua Ombudsman Jawa Timur turut menyampaikan harapannya agar seluruh penyelenggara pelayanan publik semakin berkomitmen dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Hal ini meliputi pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya.
Dalam sambutannya, M. Najih juga menyoroti agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang mencanangkan transformasi birokrasi menjadi world-class government.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan pelayanan publik tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada penguatan komitmen aparatur dalam memahami tugas dan fungsi mereka sehingga pelayanan prima menjadi budaya yang melekat.
“Pembangunan tidak semata-mata mengarah pada transformasi digital, tetapi juga menuntut aparatur penyelenggara layanan untuk memahami tugas dan fungsi mereka. Dengan demikian, pelayanan berkualitas dapat menjadi budaya yang melekat,” ujar Najih.
Sebagai langkah strategis, Ombudsman akan memperkenalkan dimensi baru dalam penilaian dan pengawasan pelayanan publik pada tahun 2025.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif dan berstandar internasional.
Prestasi Bangkalan, Inspirasi untuk Daerah Lain
Capaian Pemkab Bangkalan ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga inspirasi bagi kabupaten/kota lain untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
Dengan penghargaan ini, Bangkalan menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan visi membangun daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
Dr. Arief M. Edie, M.Si., sebagai Pj. Bupati Bangkalan, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Bangkalan.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” pungkasnya.
BACA JUGA: majalah MATRA edisi DESEMBER 2024, Klik ini
