MATRANEWS.id — Hati-hati-dengan penipuan. Ada lebih dari 400 akun Instagram yang mengatasnamakan Pegadaian dan diduga melakukan tindakan penipuan.
PT Pegadaian (Persero) menegaskan tidak pernah melakukan penjualan atau melelang barang berharga seperti emas secara daring atau online.
BUMN ini meminta masyarakat lebih waspada dan berhati-hati mengingat adanya tindakan penipuan yang mengatasnamakan Pegadaian di salah satu media sosial yakni Instagram.
Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Amoeng Widodo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proses hukum terhadap pelaku penipuan lelang online.
“Kronologi perkara diawali ketika perusahaan menemukan lebih dari 400 akun Instagram yang mengatasnamakan Pegadaian dan diduga melakukan tindakan penipuan,” kata Amoeng.
Amoeng memaparkan modus operandi penipuan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara membuat akun-akun Instagram yang menggunakan kata Pegadaian, Pegadaian Syariah, The Gade sehingga seolah-olah merupakan akun resmi milik PT Pegadaian (Persero).
Untuk meyakinkan calon korban, pelaku mengambil foto karyawan dan memanipulasi data KTP, NPWP hingga bahkan kartu pengenal karyawan (ID Card), bahkan membuat rekening bank atas nama Pegadaian.
Kemudian mereka menawarkan barang berharga seperti emas batangan, maupun perhiasan dengan harga murah, jauh di bawah harga pasar. Selain itu, pelaku juga menawarkan barang berharga lainnya seperti laptop, handphone, bahkan sepeda merk ternama dan barang sejenis lainnya kepada calon korban.
Calon korban pun diminta untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening bank milik para pelaku, tetapi kemudian barang yang dipesan tersebut tidak dikirimkan.
“Bahkan setelah uang melalui transfer bank telah diterima, pelaku menutup atau menonaktifkan akun media sosialnya dan nomor rekening yang dipakai untuk menipu tersebut,” tulis Amoeng.
Untuk itu, PT Pegadaian (Persero) dan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap penipuan lelang secara daring atas nama Pegadaian maupun Pegadaian Syariah.
Tuntutannya adalah. UU (ITE) yang diduga melanggar Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 310, Pasal 311 dan/atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
