Hukum  

Sekretaris MA Dimintai Keterangan di KPK Hari Ini

MATRANEWS.id — Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan menjadi saksi dan hadir di Gedung Merah Putih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika ditanya jurnalis, Sekretaris MA itu ditanya apa saja. Ia memberi komen singkat, bahwa dirinya ditanya tugas pokoknya sebagai Sekretaris Mahkamah Agung.

Hasbi memberi keterangan di KPK dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Hakim Agung, yang kena operasi tangkap tangan KPK.

Prinsipnya, Sekretaris MA mendukung langkah KPK dalam membenahi dan cegah korupsi. Karena di MA sendiri ada mekanisme Badan Pengawas yang juga terus bekerja untuk integritas.

Hanya saja, Hasbi enggan menjelaskan terkait materi pemeriksaan yang baru saja dijalani di lantai dua gedung Merah Putih.

Selain Hasbi, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang lainnya dalam pengusutan perkara ini. Adapun para saksi antara lain:

1. Arif Saptono selaku Asisten Sudrajad Dimyati
2. Leman selaku staf Asisten Sudrajad Dimyati
3. Daryanto selaku Panitera Muda Perkara Pidana Umum
4. Bayu Ardi selaku Panitera Pengganti
5. Arifah selaku staf
6. Susi selaku staf
7. Rudie selaku Panitera Pengganti
8. Ika Hapsari selaku staf.

Diketahui, KPK menangkap basah PNS MA, Dessy Yustria, sedang menerima uang dari Eko Suparno. Lalu OTT pun bergulir. Berikut ini daftar nama yang jadi tersangka.

Sebagai penerima:

– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung (Catatan: KPK awalnya menyebut tersangka berinisial RD, namun belakangan KPK menyampaikan klarifikasi)
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara internal, Mahkamah Agung juga menurunkan tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Hal ini demi mendukung OTT yang Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan, hingga ada perbaikan. Termasuk memberi sangsi pemindahan jabatan, hingga pemecatan jika oknum tersebut bersalah.

Tinggalkan Balasan