MATRANEWS.ID – Indonesia AIDS Coalition (IAC), organisasi yang fokus pada isu HIV, mengajukan banding terhadap paten sekunder obat HIV Lenacapavir milik Gilead di Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan HAM RI.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan akses obat yang lebih terjangkau bagi Orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia.
Dilansir dari HEALTHNEWS MAGAZINE, Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif IAC, menyatakan bahwa hanya 62% dari 503.261 ODHIV di Indonesia yang mengakses pengobatan, merujuk pada data Kemenkes Agustus 2024.
Ayu Oktariani, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), menambahkan bahwa ARV (antiretroviral) berperan penting dalam kehidupan ODHIV karena memiliki dua efek besar: menyelamatkan nyawa dan mencegah penularan.
Proses banding diajukan oleh IAC sejak 2023 dan masih berlangsung hingga sekarang.
Banding ini mengkritisi pemberian paten yang dianggap tidak memenuhi syarat sesuai UU Paten Indonesia No. 13 Tahun 2016.
Monopoli paten membuat harga obat melambung tinggi.
Sebagai contoh, harga Lenacapavir saat ini mencapai $42.250 atau sekitar 640 juta rupiah per tahun.
Harga tersebut tidak terjangkau bagi mayoritas ODHIV di Indonesia, yang pendapatan rata-ratanya jauh di bawah angka tersebut.
Monopoli paten juga memperlambat masuknya obat generik yang lebih murah ke pasar.
Masalah akses obat ini terutama berdampak pada ODHIV di Indonesia yang sangat bergantung pada ARV untuk menjaga kesehatan mereka.
Akses yang terbatas ke obat-obatan generasi baru seperti Lenacapavir menghambat upaya mencapai target global 95-95-95 untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030.
IAC bersama mitra internasional seperti Konsorsium Make Medicines Affordable mengadvokasi pencabutan paten yang tidak sesuai.
Jika banding diterima, produsen obat generik dapat memproduksi Lenacapavir dengan harga jauh lebih terjangkau, diperkirakan antara $26-$40 per tahun.
Upaya ini penting agar ODHIV dapat mengakses pengobatan yang lebih efisien dan mendukung penanggulangan AIDS secara global.
Melalui langkah ini, IAC berharap pemerintah dan DJKI lebih bijak dalam memberikan paten, terutama pada obat-obatan esensial yang menyangkut kehidupan banyak orang.
