MATRANEWS,id — “Satpol PP maupun Linmas terus melakukan peningkatan kesiapsiagaan pelaksanaan Pillkada serentak di tahun 2020 ini,” tutur Arief Mulya Edie, Direktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kemendagri.
Hal ini dipaparkan Arief, perihal deteksi dini dan pemetaan terhadap potensi yang dapat mempengaruhi terkait kondisi dinamika politik,
Arief menjelaskan Satpol PP bangga dan semakin percaya diri. Bukan lagi semacam stigma tentang Satpol, yang hanya dikenal sebagai penjaga tukang gusur PKL, penjaga gedung atau rumah dinas.
Linmas dan Satpol proaktif melakukan pengamanan di bawah pembinaan Satpol PP.
“Kita jangan lengah, walau sejarah telah mencatat, peran Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan Pilkada maupun Pilpres yang lalu, dalam menyukseskan helatan pesta demokrasi itu,” ujar Arief.
Tak hanya ketertiban umum, ketenteraman, perlindungan masyarakat, serta keterlibatan Satpol-PP.
Arief mengatakan, Satpol PP juga berperan besar dalam pengawasan, penegakan Perda dalam kontribusi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan juga membina ketentraman serta ketertiban masyarakat.
Eksistensi Satpol PP semakin dibutuhkan dalam pengamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, agar kondusivitas daerah tetap terjaga.
Intinya, Arief menegaskan, Satpol PP mampu terus melakukan pendidikan kepada masyarakat baik itu permasalahan sosial, politik-budaya, terhadap seluruh elemen masyarakat.
Di Februari ini, rakor bersama 34 Provinsi, berkumpulnya Kasatpol PP seluruh Indonesia. Pada Maret 2020, lebih kepada konsolidasi menyangkut Satpol PP, Linmas serta perangkat yang berkait kesiapan Pilkada Serentak di Tahun 2020.
“Khususnya, dalam menyikapi dinamika perkembangan politik dan iklim sosial politik yang diprediksi akan terus mengalami peningkatan jelang Pilkada Serentak Tahun 2020,” jelas Arief M Edie, kepada sejumlah wartawan dalam acara PAM Satpol PP di acara CFD Thamrin-Sudirman.
Satpol PP, masih menurut Arief, diharapkan meningkatkan koordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri, kemudian juga Kesbangpol dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kemudian juga membantu KPU-Bawaslu di dalam penertiban alat-alat peraga kampanye.
Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) netral, melakukan pelayanan tanpa memandang golongan. Namun, lebih mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan peran dan tanggungjawab. Melakukan peningkatan komunikasi dengan tokoh masyarakat baik itu agama, adat dan budaya.
Kewajiban Satpol PP sudah jelas diatur bahwa Satpol PP adalah ASN. Sehingga berkewajiban dalam tugas pelayanan kepada masyarakat menegakkan netralitas ASN. Kabarnya, juga menjadi bagian fungsi intelijen yang didasarkan atas data yang akurat, serta pemanfaatan dari media sosial dan pendekatan sosiokultural.
“Kita harus mampu menjembatani, melayani seluruh kepentingan tanpa memberikan keuntungan atau memberikan pelayanan pada satu golongan,” ujar Arief, mengutip pesan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo kepada semua satpol PP di seluruh Indonesia.
