MATRANEWS.id — Budi Purnomo Karjodihardjo: Orkestrasi Sunyi di Balik Riuh Media Digital
Ia lama tak muncul di layar kaca, tak rajin mengisi podcast, apalagi beradu pendapat di linimasa. Padahal, satu dekade lalu, namanya kerap hadir di media sebagai salah satu wajah komunikasi politik nasional—terutama ketika menjadi Wakil Direktur Komunikasi Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto.
Kini, Budi Purnomo Karjodihardjo memilih posisi lain: di balik layar, sebagai Penasehat Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI). Dari ruang sunyi itulah ia berbicara tentang kuasa media, orkestrasi kebijakan, dan tanggung jawab yang sering luput dibicarakan.
Mengapa Anda memilih jarang tampil di media belakangan ini?
“Karena terlalu banyak orang ingin didengar,” katanya sambil tersenyum tipis. “Padahal, dalam komunikasi publik, yang lebih penting justru siapa yang mau mendengar.”
Menurut Budi, fase demokrasi digital hari ini ditandai oleh inflasi suara. Semua ingin berbicara, sedikit yang mau menyimak.
Dalam situasi seperti itu, tampil terus-menerus justru bisa menambah kebisingan. “Ada saatnya peran kita bukan menambah volume, tapi menyetel nada.”
Media Digital: Dari Penyalur ke Simpul Kuasa
Budi melihat media digital telah lama melampaui fungsi klasiknya sebagai penyalur informasi.
“Hari ini, media adalah simpul kekuasaan simbolik,” ujarnya. “Ia menentukan bukan hanya apa yang dibicarakan publik, tetapi bagaimana dan dalam bingkai apa.”
Di titik ini, AMDI, menurutnya, menempati ruang yang berbeda dari organisasi profesi wartawan.
“AMDI berdiri di level pengambil keputusan. Anggotanya adalah mereka yang menentukan arah redaksi, model bisnis, dan sikap editorial. Itu wilayah strategis.”
Karena itu pula, ia menolak anggapan bahwa asosiasi pemilik media semata-mata urusan jaringan. “Jejaring penting, tapi tanpa tata kelola, jejaring bisa berubah menjadi kartel opini.”
Budi Purnomo berharap di bawah kepemimpinan Edi Winarto (PLt Ketua), organisasi AMDI bukan saja menjadi kumpulan para pemilik media digital yang independen, seperti yang selama ini dimainkan perannya oleh SS Budi Raharjo saat menjadi ketua Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI).
“Di periode sekarang, AMDI jangan lagi netral, tapi harus kelihatan warnanya. Menjadi orkestrasi komunikasi yang terkait kebijakan prioritas Presiden,” demikian pesan di awal tahun 2026.
Orkestrasi, Bukan Penyeragaman
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Budi menilai tantangan komunikasi kebijakan semakin kompleks. Negara dituntut cepat dan empatik, sementara ruang digital bergerak liar—dipenuhi disinformasi, fragmentasi narasi, dan konflik tafsir.
“Di sini saya melihat peluang AMDI,” katanya. “Bukan sebagai corong kekuasaan, tapi sebagai clearing house.”
Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan metafora yang ia sukai. “Orkestrasi bukan penyeragaman. Dalam orkestra, biola dan trombon tidak dipaksa berbunyi sama. Tapi mereka bergerak dalam partitur yang sama.”
AMDI, dalam bayangannya, bisa menjadi konduktor komunikasi publik: menyelaraskan pemahaman atas isu strategis nasional, tanpa mengebiri independensi redaksi. “Yang diselaraskan adalah konteks, bukan kesimpulan.”
Tata Kelola sebagai Etika Kekuasaan
Budi menekankan bahwa kekuatan utama AMDI terletak pada tata kelola.
Kode etik organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan batas tegas antara kepentingan publik dan bisnis media, menurutnya, bukan pelengkap—melainkan fondasi.
“Tanpa itu, asosiasi pemilik media rawan tergelincir. Tapi dengan tata kelola yang kuat, AMDI justru bisa menjadi buffer institution—penyangga antara negara, pasar, dan publik.”
Dalam situasi krisis—bencana alam, gejolak ekonomi, konflik sosial—media digital sering menjadi arena pertama pertarungan narasi. “Kecepatan mengalahkan verifikasi, emosi mengalahkan konteks. Di sinilah sinkronisasi awal menjadi penting.”
Bukan untuk mengontrol berita, ia menegaskan, melainkan mencegah kekosongan informasi. “Karena kekosongan selalu diisi. Biasanya oleh spekulasi.”
Kuasa yang Menuntut Kesadaran
Di akhir perbincangan, Budi kembali pada satu soal mendasar: kesadaran atas kuasa. “Pemilik media digital—suka atau tidak—mengendalikan arus opini jutaan orang. Itu kuasa simbolik yang besar.”
Dalam era Prabowo, ketika stabilitas politik dan konsolidasi kebijakan menjadi agenda utama, peran itu kian strategis. “Pertanyaannya bukan lagi apakah AMDI berpengaruh. Itu sudah jelas.”
Ia menatap lurus, suaranya merendah. “Pertanyaannya: pengaruh itu dipakai untuk apa? Mengamankan kepentingan sempit, atau merawat ruang publik yang waras.”
Di dunia yang semakin bising, barangkali benar kata Budi: kepemimpinan paling menentukan justru hadir dalam orkestrasi yang nyaris tak terdengar—sunyi, tapi mengikat seluruh nada.
