MATRANEWS.id — Hasan Nasbi, Angga, Qodari, Kini Syahganda! Siapa Mampu Menjinakkan Kursi Panas Bakom?
Dari Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga Syahganda Nainggolan.
Dalam waktu relatif singkat, lembaga komunikasi pemerintah sudah empat kali berganti nakhoda. Kini, mantan aktivis yang pernah merasakan penjara pada era Orde Baru itu mendapat mandat Presiden Prabowo untuk mengomunikasikan kebijakan negara.
Kursi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tampaknya bukan tempat yang mudah diduduki dalam waktu lama.
Belum genap dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto, lembaga yang bertugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah itu telah menyaksikan empat kali pergantian pimpinan.
Nama terbaru adalah Dr. Syahganda Nainggolan.
Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Syahganda sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta.
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang mendapat penugasan baru di Dewan Pertimbangan Presiden.
Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Fadli Tri Hartono dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.
Dengan pelantikan ini, Syahganda menjadi figur keempat yang memimpin lembaga komunikasi pemerintah sejak pertama kali dibentuk.
Urutannya cukup menarik: Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.
Empat nama. Empat karakter. Empat periode kepemimpinan.
Tak berlebihan jika posisi tersebut mulai dijuluki sebagai “kursi panas komunikasi pemerintah.”
Pertanyaannya, mengapa jabatan yang begitu strategis ini begitu cepat berganti pemegang?
Dan yang lebih penting, mampukah Syahganda mematahkan siklus pergantian tersebut?
Empat Kepala, Satu Kursi Panas
Perjalanan lembaga komunikasi pemerintah dimulai dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.
Pada September 2025, struktur komunikasi pemerintah mengalami perubahan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Angga Raka Prabowo kemudian dipercaya memimpin lembaga tersebut.
Namun, masa kepemimpinan Angga juga tidak berlangsung panjang. Pada 27 April 2026, Presiden Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai penggantinya.
Kini, sekitar lima bulan kemudian, tongkat estafet kembali berpindah kepada Syahganda.
Pergantian ini menjadi catatan tersendiri bagi lembaga yang seharusnya menjaga kesinambungan pesan, konsistensi narasi, dan koordinasi komunikasi lintas kementerian.
Bakom bukan sekadar kantor penyampai pernyataan Presiden.
Lembaga ini memiliki mandat mengorkestrasi komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah, menyinkronkan informasi antarlembaga, serta membangun hubungan dengan media massa dan berbagai pemangku kepentingan.
Artinya, pergantian kepala bukan hanya persoalan siapa yang duduk di kursi pimpinan. Ada kesinambungan sistem, jaringan komunikasi, dan kepercayaan publik yang ikut dipertaruhkan.
Syahganda: Dari Aktivis Kritis Menjadi Komunikator Pemerintah
Nama Syahganda Nainggolan bukan sosok yang lahir dari dunia birokrasi komunikasi.
Ia justru dikenal melalui perjalanan panjang sebagai aktivis, intelektual, pengamat politik, dan kritikus kebijakan pemerintah.
Lahir di Medan pada 27 November 1965, Syahganda menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada 1984–1989. Aktivitas politiknya yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru membuat perjalanan kuliahnya di ITB tidak selesai.
Syahganda kemudian kembali ke kampus tersebut dan meraih gelar Magister Studi Pembangunan pada 2005.
Pendidikan akademiknya berlanjut ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada 2015, Syahganda memperoleh gelar doktor melalui penelitian mengenai kesejahteraan buruh, jaminan upah layak, jaminan sosial, dan solidaritas sosial.
Latar akademik tersebut menjadi bagian dari perjalanan intelektualnya dalam membahas persoalan ekonomi, ketimpangan, keadilan sosial, dan kebijakan publik. Catatanya adalah, rekam jejak Syahganda tidak berhenti di ruang akademik.
Pernah Dipenjara, Kini Mengelola Komunikasi Kekuasaan
Syahganda memiliki sejarah panjang dalam gerakan politik Indonesia.
Pada masa Orde Baru, aktivitasnya sebagai aktivis mahasiswa membuatnya berhadapan dengan proses hukum dan merasakan penjara.
Setelah Reformasi, ia terlibat dalam aktivitas politik, termasuk mendirikan Partai Merdeka. Pada Pemilu 2009, ia tercatat maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Golkar.
Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Pelindo II pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelum diberhentikan ketika maju sebagai calon anggota legislatif.
Di luar politik praktis, Syahganda mendirikan Sabang Merauke Circle (SMC), wadah kajian dan diskusi yang membahas berbagai persoalan politik, ekonomi, dan kebijakan negara.
Namanya kembali menjadi sorotan pada 2020 ketika ia menjadi salah satu pendiri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), gerakan yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada Oktober 2020, Syahganda ditangkap dalam perkara terkait informasi yang disebarkannya di tengah demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana 10 bulan penjara.
Kini, figur yang pernah berada di luar lingkaran kekuasaan dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah itu justru memperoleh amanah untuk menjadi bagian dari mesin komunikasi pemerintahan.
Sebuah perubahan posisi yang menarik dalam perjalanan politik Indonesia.
Dari Pengkritik Menjadi Penjaga Narasi Pemerintah
Dalam perkembangan berikutnya, Syahganda mendirikan GREAT Institute (Global Research on Economics, Advance Technology and Politics) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur.
Lembaga tersebut bergerak dalam kajian ekonomi, teknologi, politik, keadilan sosial, dan kebijakan publik.
Kini, panggungnya berubah.
Jika sebelumnya ia menyampaikan gagasan dan kritik kepada pemerintah, sekarang ia harus membantu pemerintah menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.
Dari luar kekuasaan ke dalam kekuasaan. Dari pengamat menjadi pejabat.
Dari pihak yang mempertanyakan kebijakan menjadi bagian dari institusi yang harus memastikan kebijakan dipahami publik.
Perubahan tersebut tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Terlebih, komunikasi pemerintah bukan hanya tentang menyampaikan keberhasilan, melainkan juga menjelaskan persoalan, merespons kritik, dan membangun kepercayaan.
“Wartawan Itu Nyawanya Negara”
Ada satu pernyataan Syahganda yang menarik perhatian ketika ia tiba di Istana menjelang pelantikannya.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan dirinya menjadi Kepala Bakom, ia menjawab: “Wartawan itu nyawanya negara ini.”
Pernyataan singkat tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya posisi pers dalam komunikasi pemerintahan.
Di tengah perkembangan media digital, hubungan pemerintah dengan wartawan memang menjadi salah satu pekerjaan penting Bakom.
Kini, ruang komunikasi publik tidak lagi hanya dikuasai televisi, surat kabar, dan portal berita nasional.
Ada TikTok, Instagram, YouTube, podcast, influencer, kreator konten, media lokal, komunitas digital, hingga jutaan akun warga yang setiap saat memproduksi dan menyebarkan informasi.
Dalam situasi seperti ini, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya cepat.
Ia harus akurat, konsisten, terbuka, mudah dipahami, dan mampu menjawab keresahan masyarakat. Di sinilah tantangan Syahganda sesungguhnya.
Mengapa Bakom-RI Begitu Strategis?
Dalam pemerintahan modern, komunikasi bukan pekerjaan tambahan. Ia merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan publik.
Program pemerintah yang baik sekalipun dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila penjelasannya tidak utuh. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dan berbasis fakta dapat membantu masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi suatu kebijakan.
Karena itu, Kepala Bakom dituntut mampu menjembatani tiga kepentingan sekaligus.
Pertama, memastikan pesan Presiden dan kabinet tersampaikan secara konsisten.
Kedua, menjaga hubungan profesional dengan media massa dan ekosistem komunikasi digital.
Ketiga, memastikan suara, kritik, dan pertanyaan masyarakat tetap menjadi masukan bagi pemerintah.
Tantangan tersebut tidak sederhana. Terlebih ketika setiap kementerian memiliki program, kepentingan, dan karakter komunikasi masing-masing.
Bakom membutuhkan lebih dari sekadar juru bicara. Ia membutuhkan orkestrator komunikasi negara.
Kepala Keempat, Akankah Menjadi yang Terlama?
Hasan Nasbi datang dengan latar belakang konsultan politik. Angga Raka Prabowo membawa pengalaman politik dan pemerintahan. Muhammad Qodari dikenal sebagai peneliti dan pengamat politik.
Kini, Prabowo memilih Syahganda Nainggolan, seorang aktivis, akademisi, dan pemikir kebijakan yang memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik nasional.
Pilihan ini menghadirkan warna baru dalam kepemimpinan komunikasi pemerintah.
Namun, publik tentu tidak hanya menunggu siapa yang menjadi Kepala Bakom berikutnya. Yang lebih penting adalah bagaimana lembaga tersebut bekerja, membangun sistem, dan menjaga kesinambungan komunikasi pemerintah.
Empat kepala dalam usia lembaga yang relatif muda menjadi pengingat bahwa stabilitas kepemimpinan dan efektivitas kelembagaan merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan.
Kini, Syahganda mendapat kesempatan membuktikan kapasitasnya.
Mampukah ia bertahan lebih lama daripada para pendahulunya?
Mampukah ia mengubah Bakom dari lembaga yang kerap menjadi sorotan karena pergantian pimpinan menjadi institusi yang dikenal karena kualitas komunikasi publiknya?
Waktu dan hasil kerja yang akan menjawab.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan komunikasi pemerintah bukan diukur dari seberapa sering pejabat berbicara, melainkan seberapa jauh masyarakat memahami kebijakan negara dan percaya bahwa pemerintah bersedia mendengarkan mereka.
Setelah Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, dan Muhammad Qodari, kini giliran Syahganda Nainggolan menghadapi ujian di kursi panas Bakom.
Semoga bukan sekadar menjadi kepala keempat, tetapi juga pemimpin yang mampu membangun fondasi komunikasi pemerintah untuk jangka panjang.
© 2026 MATRANEWS.ID. Cantumkan tautan artikel asli saat mengutip.
